Dr.-PeerapolDr. Peerapol SuthiwisesakReportase Shared Vision II
Universal Health Coverage: Sharing within the ASEAN Economic Community
Dr. Peerapol Suthiwisesak, Sekretaris Jenderal National Health Security Office, Thailand.
Ditulis oleh: dwijo, 24 Juni 2013


Dr. Peerapol memulai presentasinya dengan mengangkat isu jumlah penduduk Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang mencapai sekitar 598,9 juta atau 8,6% dari populasi dunia dengan status ekonomi antar negara bervariasi mulai dari USD 760 per kapita hingga USD 40,000 per kapita pada tahun 2012. Hanya empat Negara di ASEAN yang sudah mencapai Universal Health Care (UHC), yaitu Brunei, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Beberapa Negara sedang dalam proses menuju UHC, yaitu Vietnam di 2014, Pilipina di tahun 2016 dan Indonesia di tahun 2019.

Dr. Peerapol selanjutnya menjelaskan perjalanan UHC di Thailand yang dimulai pada tahun 1970 ketika GNI per kapita USD 390 dengan menggunakan skema pendapatan rendah (low income scheme). Pada tahun 1983 ketika GNI naik menjadi USD 760 per kapita, Thailand memperkenalkan skema asuransi kesehatan berbasis komunitas (community based health insurance scheme). Thailand mencapai UHC ketika GNI per kapita masih dibawah USD 2000. Pada tahun 2012, UHC Thailand meliputi 99% populasi dengan menggunakan 3 skema.

Dr. Peerapol juga menyampaikan bahwa upaya-upaya yang dilakukan negara ASEAN dalam mencapai UHC sangat beragam, meliputi reformasi keuangan terkait paket manfaat, memperkuat layanan kesehatan dasar, promosi desentralisasi dan partisipasi masyarakat. Keberagaman ini merupakan aset berharga dimana setiap Negara bisa belajar dari pengalaman Negara lainnya.

Dr. Peerapol menekankan beberapa hal mengenai UHC, yaitu

  1. UHC dapat dicapai pada tingkat penghasilan masyarakat yang rendah sekalipun karena inti dari UHC adalah akses ke pelayanan kesehatan, bukan hanya sekedar masalah perlindungan keuangan.
  2. UHC terbukti efektif mengurangi kemiskinan.
  3. Ketersediaan fiskal dan pembiayaan yang inovatif dimungkinkan apabila para pengambil kebijakan memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan pembelian strategis yang didasarkan pada program-program yang cost-effective melalui Health Technology assessment.
  4. Penelitian kesehatan yang berbasis bukti harus dikembangkan guna menjamin pendanaan yang berkelanjutan serta untuk mengatasi tantangan yang muncul.

Dalam kesimpulannya, Dr. Peerapol menyatakan bahwa UHC tidak hanya untuk meningkatkan akses ke pelayanan kesehatan yang lebih baik dan merata namun juga dapat mengurangi kemiskinan yang merupakan salah satu target MDGs. (Dwijo)

Reportase lainnya

the-8th-indonesian-health-economist-association-inahea-biennial-scientific-meeting-bsm-2023The 8th Indonesian Health Economist Association (InaHEA) Biennial Scientific Meeting (BSM) 2023 25-27 Oktober 2023 InaHEA BSM kembali diadakan untuk...
gandeng-ugm-dinas-kesehatan-dan-keluarga-berencana-kabupaten-sampang-adakan-pendampingan-tata-kelola-program-kesehatan-di-kabupaten-sampang Kamis, 6 April 2023, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang bersama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM...
diseminasi-buku-petunjuk-pelaksanaan-layanan-hiv-aids-dan-infeksi-menular-seksual-ims-dalam-skema-jknReportase Diseminasi Buku Petunjuk Pelaksanaan Layanan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS) dalam Skema JKN 22 Desember 2022 dr. Tri Juni...