|
Salam Jumpa Bapak/Ibu Pemerhati Manajemen Pembiayaan Kesehatan. Kami sajikan beberapa Artikel/ Jurnal/ Berita dan Agenda sebagai berikut. |
|
Mengevaluasi Efisiensi Sistem Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Universal
Webinar Series 10 Tahun Kebijakan JKN dalam 3 Periode
Penganggaran dalam Sistem dan Organisasi Pelayanan Kesehatan
Cakupan Kesehatan Universal dalam Konteks Penuaan Populasi
Masa Depan Jaminan Kesehatan Universal
Reportase Kebijakan Pembiayaan Berkelanjutan untuk Penyakit Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi (KJSU) dalam Sistem JKN: Tantangan dan Peluang PKMK FK-KMK UGM bekerjasama dengan Jaringan kebijakan kesehatan Indonesia (JKKI) kembali menyelenggarakan forum nasional XIV pada 14-17 Oktober 2024. terdapat 4 topik kegiatan seminar yang di selenggarakan secara Hybrid dan 4 topik yang terkait tentang transformasi kebijakan untuk mengurangi beban penyakit (jantung, katarak, diabetes dan Stunting-wasting) yang diselenggarakan secara Online. Forum nasional JKKI ini bertujuan untuk membahas pelayanan kanker, jantung, stroke dan uronefrologi (KSJU) di tingkat daerah dan nasional dalam proses transformasi kesehatan serta membahas strategi kebijakan kesehatan yang berkualitas dan ekuitas untuk melaksanakan transformasi sistem kesehatan dalam menuju Indonesia Emas 2045.
Semua kegiatan seminar ini memiliki jumlah SKP dan mendapatkan sertifikat di Platform Plataran Sehat Kementerian Kesehatan RI. Informasi kegiatan dan pendaftaran dapat diakses pada link berikut Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlibatan Sektor Swasta dalam Mencapai Cakupan Kesehatan Universal
Cakupan Kesehatan Universal: Soal Kesetaraan, Hak, dan Keadilan
Pemanfaatan, Pembayaran Out-of-Pocket, dan Akses Sebelum dan Sesudah COVID-19
Studi tentang Skema Cakupan Kesehatan Universal di India
Dampak Pendanaan Kesehatan pada Status Kesehatan Masyarakat
Jalan Menuju Cakupan Kesehatan Universal
Pengeluaran Kesehatan Masyarakat di Filipina
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlibatan Sektor Swasta dalam Mencapai Cakupan Kesehatan Universal
Hambatan dalam Memperluas Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
|
Mengestimasi efisiensi teknis sistem kesehatan untuk mencapai cakupan kesehatan semesta (UHC) di 191 negara. Peneliti menerapkan pendekatan analisis data envelopment yang berorientasi pada output untuk memperkirakan efisiensi teknis sistem kesehatan, termasuk indeks UHC (ukuran ringkasan yang menangkap cakupan layanan dan perlindungan finansial) sebagai variabel output dan pengeluaran kesehatan per kapita, dokter, perawat, dan kepadatan tempat tidur rumah sakit sebagai variabel input. Peneliti menggunakan regresi tersensor sederhana Tobit dengan analisis bootstrap untuk mengamati faktor sosio-ekonomi dan lingkungan yang terkait dengan estimasi efisiensi.
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dicanangkan pemerintah Indonesia pada 2014 lalu telah menginjak 1 dekade pelaksanaannya. JKN muncul dari implementasi UU Nomor 40 Tahun 2024 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pelaksanaan program jaminan kesehatan diatur lebih lanjut dalam Pasal 19 UU SJSN, yang bertujuan untuk menjamin akses peserta terhadap pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dari risiko finansial akibat kebutuhan dasar kesehatan. UU SJSN ini kemudian diikuti dengan UU BPJS pada 2011. Implementasi UU SJSN ini dimulai pada 2014 dengan peluncuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. JKN bertujuan untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) dengan memberikan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dan perlindungan finansial kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian, dalam pelaksanaan program JKN ini mengalami banyak dinamika termasuk perubahan tarif, pandemi COVID-19 dan lain-lain. Webinar series ini membahas kebijakan JKN dalam 3 kali pertemuan pada 16, 18 dan 30 Desember 2024
Penganggaran adalah proses alokasi sumber daya untuk menghasilkan output terbaik sesuai dengan tingkat pendapatan yang terlibat. Di antara kendala yang dihadapi oleh organisasi perawatan kesehatan, termasuk rumah sakit, baik di sektor publik maupun swasta, adalah keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, pengendalian biaya dan manajemen sumber daya harus dipertimbangkan dalam organisasi perawatan kesehatan dalam keadaan seperti itu. Setiap pendekatan penganggaran memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dan membutuhkan pemenuhan persyaratan tertentu. Pendekatan-pendekatan ini dipilih dan diimplementasikan tergantung pada infrastruktur dan kondisi masing-masing negara serta organisasinya. Infrastruktur ini perlu diperiksa secara menyeluruh sebelum menerapkan metode penganggaran apa pun, dan kemudian metode penganggaran harus dipilih dengan tepat.
Cakupan kesehatan universal berarti bahwa semua orang dapat mengakses layanan kesehatan yang penting tanpa mengalami kesulitan keuangan. Bahkan di negara-negara dengan cakupan layanan yang baik dan perlindungan finansial, kemajuan menuju cakupan kesehatan universal dapat melambat atau terbatas sehubungan dengan pertumbuhan populasi yang semakin tua. Studi ini menyelidiki insiden/prevalensi, faktor penentu, dan konsekuensi dari pengeluaran kesehatan katastropik (catastrophic health expenditure/CHE) dan kebutuhan yang tidak terpenuhi untuk layanan kesehatan dan menilai potensi heterogenitas antara penduduk yang lebih muda (≤ 64 tahun) dan penduduk yang lebih tua (65 tahun). Rumah tangga dengan anggota yang lebih tua lebih mungkin mengalami CHE dengan konsekuensi keuangan yang berbeda dibandingkan dengan rumah tangga dengan anggota yang lebih muda. Kebutuhan perawatan kesehatan yang tidak terpenuhi lebih sering terjadi pada anggota yang lebih muda dan lebih tua dibandingkan dengan anggota yang berusia paruh baya. Berbagai jenis dan tingkat dukungan kesehatan dan keuangan perlu dimasukkan ke dalam sistem kesehatan nasional dan kebijakan perlindungan sosial untuk memenuhi kebutuhan unik individu dan rumah tangga.
Cakupan kesehatan universal (UHC) adalah perhatian utama dalam domain kesehatan. Terdapat konsensus di seluruh dunia untuk mencapai UHC pada 2030, yang bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan kesehatan dan meningkatkan kesehatan universal. Namun, upaya global untuk mencapai UHC yang sedang berlangsung, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, dihadapkan pada beberapa masalah dan tantangan yang terus berlanjut. Terdapat kesenjangan kesehatan regional dan populasi yang nyata. Negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah terdiri dari empat per lima dari populasi global, menciptakan permintaan yang besar untuk layanan kesehatan. Namun, ketimpangan yang signifikan masih terjadi di berbagai wilayah dan populasi dalam hal distribusi, aksesibilitas, dan kualitas sumber daya layanan kesehatan.
Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage/UHC) merupakan salah satu strategi terpenting yang diadopsi oleh negara-negara untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai UHC, pemerintah membutuhkan keterlibatan sektor swasta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan sektor swasta dalam mencapai cakupan kesehatan universal. Memanfaatkan pengalaman berbagai negara, tantangan dan hambatan, fasilitator, alasan, dan tujuan dianalisis dan diklasifikasikan. Investigasi ini dapat digunakan untuk mengembangkan keterlibatan sektor swasta dan sinergi organisasi dalam mencapai UHC oleh para pembuat kebijakan dan perencana. Artikel ini dipublikasikan pada 2024 di jurnal NCBI
Koalisi Kemitraan untuk Cakupan Kesehatan Universal dan Kesehatan Global menyerukan kepada semua negara untuk segera menghidupkan kembali kemajuan menuju kesehatan untuk semua.
Tujuan dari Cakupan Kesehatan Universal (Universal Health Coverage/UHC) adalah agar setiap orang yang membutuhkan layanan kesehatan dapat mengakses layanan berkualitas tanpa kesulitan keuangan. Penelitian terbaru yang mencakup negara-negara dengan sistem UHC mendokumentasikan kemunculan, dan percepatan setelah pandemi COVID-19 dari sistem pembayaran informal yang tidak disetujui oleh penyedia layanan kesehatan yang memungut pembayaran di bawah meja dari pasien. Pada 2001, Thailand memperluas cakupan '30 Baht' yang dibiayai pemerintah untuk semua orang yang tidak memiliki asuransi dengan sedikit atau tanpa pembagian biaya. Dalam makalah ini, peneliti memperbarui literatur tentang kinerja Skema Cakupan Kesehatan Universal (Universal Health Coverage Scheme/UHC) di Thailand dengan data yang mencakup tahun 2019 (sebelum COVID-19) hingga tahun 2021. Peneliti menemukan bahwa akses perawatan untuk populasi yang tercakup dalam Universal Health Coverage Scheme (UCS) di Thailand (53 juta) serupa dengan akses yang diberikan kepada populasi yang tercakup dalam skema asuransi kesehatan publik utama lainnya yang mencakup pekerja pemerintah dan sektor swasta, dan bahwa, tidak seperti laporan dari negara-negara UHC lainnya, tidak ada bukti bahwa pembayaran sampingan informal muncul, bahkan dalam menghadapi tekanan terkait COVID-19. Namun, peneliti menemukan bahwa hampir satu dari delapan pasien yang tercakup dalam UCS di Thailand mencari perawatan di luar sistem layanan UCS di mana mereka akan mengeluarkan biaya sendiri. Temuan ini terjadi sebelum pandemi COVID-19 dan menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut mengenai kinerja sistem layanan kesehatan yang disponsori UHC. Artikel ini dipublikasikan pada 2024 di jurnal NCBI
Pemerintah telah memperkenalkan skema asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin dalam upaya melindungi mereka dari pengeluaran kesehatan yang besar. Rumah sakit swasta memainkan peran kunci di India, karena jumlahnya yang signifikan dalam layanan perawatan sekunder dan tersier. Rumah sakit swasta harus mendanai infrastruktur dan gaji staf mereka dari pendapatan tahun sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan uang yang diterima oleh rumah sakit perguruan tinggi kedokteran swasta melalui skema asuransi pemerintah dan pasien yang membayar secara pribadi. Rumah sakit akademis swasta membutuhkan 25% hingga 50% lebih banyak dari harga yang ditawarkan saat ini, di berbagai prosedur. Artikel ini dipublikasikan pada 2024 di jurnal Taylor and Francis Online
Peningkatan pembiayaan kesehatan di banyak negara, terutama di negara-negara berkembang seperti Bangladesh, sebagian besar dapat dikaitkan dengan meningkatnya permintaan akan layanan perawatan kesehatan. Terbukti, telah terjadi perluasan yang signifikan dalam pendanaan publik yang dialokasikan untuk sektor kesehatan di Bangladesh, dengan tujuan untuk meningkatkan hasil kesehatan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini untuk menguji dampak dari pengeluaran layanan kesehatan terhadap hasil kesehatan, khususnya berfokus pada penurunan angka kematian dan penularan berbagai penyakit menular. Sebanyak 30 tahun data (1990-2019) di sektor kesehatan Bangladesh dikumpulkan dari berbagai sumber nasional dan internasional. Model Vector Autoregression dengan Variabel Eksogen (VARX) digunakan untuk menentukan dampak dari pengeluaran perawatan kesehatan terhadap hasil kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran kesehatan per kapita dan jumlah dokter menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap angka harapan hidup dan kesehatan ibu dan anak. Selain itu, anggaran tahunan pemerintah untuk sektor kesehatan dan jumlah dokter memiliki dampak positif yang signifikan dalam menurunkan kematian akibat penyakit Difteri, Kolera, Tuberkulosis, dan Malaria. Dalam rangka mengembangkan sistem kesehatan yang berkelanjutan di negara ini, sangat penting bagi pemerintah untuk memprioritaskan alokasi dana kesehatan yang cukup dan efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Artikel ini dipublikasikan pada 2024 di jurnal NCBI
Pertemuan Tingkat Tinggi PBB tentang Cakupan Kesehatan Universal (UHC) akan berlangsung pada 21 September 2023, dengan tujuan memberikan kesempatan kepada negara-negara dan pemangku kepentingan untuk menghidupkan kembali kemajuan menuju UHC—memberikan "kesehatan untuk semua" dan menciptakan sistem kesehatan yang tangguh dan adil di negara-negara. Terlepas dari banyak janji, bersama dengan Deklarasi Politik PBB 2019, terlalu banyak negara yang tidak memiliki cakupan kesehatan universal atau pendanaan jangka panjang yang dapat diandalkan untuk penguatan sistem kesehatan. Apakah UHC tujuan atau aspirasi yang harus terus diperjuangkan?. Artikel ini dipublikasikan pada 2023 di jurnal The Lancet
Selama beberapa waktu terakhir, anggaran yang dialokasikan oleh pengeluaran kesehatan pemerintah Filipina (pengeluaran kesehatan masyarakat; PHE) terus meningkat, tetapi hasil kesehatan yang diinginkan bagi penduduk Filipina meninggalkan banyak hal yang diinginkan jika dilihat secara historis. Studi ini menjelaskan bagaimana PHE per kapita di Filipina dikondisikan oleh serangkaian faktor berdasarkan data deret waktu dari 1960 hingga 2019. Untuk mencapai hal ini, model lag terdistribusi autoregresif dengan komponen model koreksi kesalahan dirancang untuk memperkirakan dinamika jangka panjang dan jangka pendek. Berdasarkan hasil, pendapatan, populasi pemuda, industrialisasi, dan hasil kesehatan yang dipilih secara signifikan mempengaruhi PHE. Artikel ini dipublikasikan pada 2023 di SAGE Journals.
Universal Health Coverage (UHC) adalah salah satu strategi terpenting yang diadopsi oleh negara-negara dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai UHC, pemerintah membutuhkan keterlibatan sektor swasta. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan sektor swasta dalam mencapai cakupan kesehatan universal. Memanfaatkan pengalaman dari berbagai negara, tantangan dan hambatan, fasilitator, alasan, dan tujuan dianalisis dan diklasifikasikan. Investigasi ini dapat digunakan untuk mengembangkan keterlibatan sektor swasta dan sinergi organisasi dalam mencapai UHC oleh pembuat kebijakan dan perencana. Artikel ini dipublikasikan pada 2024 di jurnal NCBI
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah berjalan sejak 2014. Pemerintah Indonesia telah menjalankan 10 tahun JKN dengan berbagai tantangan dan keberhasilannya. Keberhasilan yang paling dibanggakan adalah dengan adanya JKN, masyarakat Indonesia mencapai target cakupan, dimana masyarakat memiliki jaminan kesehatan sehingga dipastikan memperoleh perlindungan keuangan pada saat sakit. Namun, dibalik itu tantangan yang paling menarik untuk menjadi rencana tindak lanjut adalah akses ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Selain itu, belum semua masyarakat Indonesia dapat mengakses pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan karena keterbatasan fasilitas kesehatan di setiap daerah. Daerah dengan kondisi geografis yang ekstrim akan menyulitkan masyarakat mengakses pelayanan kesehatan. Sehingga, dari sisi pemerataan (equity) pelayanan kesehatan terutama di daerah dengan kondisi geografis ekstrem belum dapat menikmati manfaat dari JKN ini. Berbagai hasil pelaksanaan JKN telah banyak digambarkan dalam berbagai kesempatan baik seminar maupun artikel. Berikut ini artikel yang menggambarkan hasil pelaksanaan JKN di Indonesia.
