1a. Pengaruh BPJS terhadap Sistem Pembiayaan Kesehatan
Ketika BPJS beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014, pertanyaan pentingnya adalah bagaimana perubahan yang terjadi di sistem pembiyaaan kesehatan daerah.Apa saja yang berubah?
Sub penelitian 1A berusaha membahas berbagai perubahan yang terjadi dilihat dari A. Sistem dan struktur pembiayaan yang terkait dengan aliran dana untuk pembiayaan kesehatan; dan B. Governance sistem kesehatan dengan kehadiran BPJS. Aliran dana akan terekam di data A mulai dari Collecting fund, Pooling, sampai Purchasing. Sementara itu Tatakelola sistem kesehatan akan dilihat dari eksistensi berbagai lembaga dan perubahan fungsinya. Dengan konsep ini maka kegiatan Jamkesda dapat terekam; apakah terjadi perubahan atau tidak.
A. Sistem dan struktur pembiayaan yang terkait dengan aliran dana untuk pembiayaan kesehatan
Pertanyaan-pertanyaan:
- Apakah di daerah anda ada berapa skema asuransi kesehatan setelah kebijakan BPJS dijalankan?
- BPJS
- Jamkesda
- Lainnya
- ….
- Apakah merger dari berbagai jaminan sudah berjalan?
- Jamsostek sudah tidak ada lagi
- Asabri sudah tidak ada lagi
- …..
- Fee-for-Service: Apakah masih ada fee-for service?
- Di Puskesmas
- Di Pelayanan RS sekunder
- DI Pelayanan tertier
- Private Health Insurance: Apakah masih ada?
- Askes Inhealth
- Askes Indemnity seperti Alianz, Prudential, dll.
Penggambaran secara lebih detil dilakukan dengan menggunakan pendekatan sebelum dan sesudah BPJS, sebagai berikut:
Sebelum kebijakan BPJS |
Sesudah kebijakan |
||
Collection |
|||
Pooling |
|||
Purchasing |
Catatan:
Untuk membaca lebih lanjut mengenai Collecting Revenue, Pooling, dan Purchasing silahkan anda membaca buku dari World Bank tentang Health Financing. Silahkan klik di Part 2 di:
http://siteresources.worldbank.org/INTHSD/Resources/topics/Health-Financing/HFRChap2.pdf
Collecting the Fund: Sumber di daerah
Sebelum kebijakan BPJS |
Sesudah kebijakan |
||
Pemasukan Pajak dan income Pusat (sumber PBI dan berbagai dana lain dari pusat) |
|||
Pemasukan Pajak dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (sumber Jamkesda) |
|||
Premi yang dihubungkan dengan risiko |
|||
Premi yang tidak dihubungkan dengan Risiko (Pembayar non-PBI) |
|||
Pembayaran sukarela (Out-of-pocket) |
- Puskesmas |
Notes:
distinctive instruments for revenue collection (generalrevenues, payroll taxes, risk-rated premiums, and voluntary contributions) andfor purchase of health services.
Pooling
Sebelum kebijakan BPJS |
Sesudah kebijakan |
||
Kementerian Kesehatan dan Kementerian/Unit pusat lainnya |
|||
Dinas Kesehatan dan Dinas /Unit lainnya |
|||
BPJS |
|||
Jamkesda |
|||
Asuransi Kesehatan Swasta |
Asuransi lainnya…. |
Notes
There are at least four alternative organizational arrangements for risk pooling and prepayment:
1. ministries of health or national health services,
2. social security organizations,
3. voluntary private health insurance, and
4. community-based health insurance.
RS dan pelayanan kesehatan Pemerintah dan swasta menerima pembayaran dari kantong pasien.
Purchasing:
Purchasing dapat dilakukan oleh berbagai pihak; pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai lembaga yang menggunakan sistem asuransi.Penelitian ini berfokus pada pemberlian pelayanan kesehatan oleh lembaga asuransi kesehatan nasional.Dalam sistem pembiayaan kesehatan melalui asuransi ada kemungkinan di suatu daerah terjadi dua purchasing melalui (1) BPJS dan (2) Jamkesda.Andaikata terjadi purchasing melalui kedua hal tersebut, perlu dilakukan pengamatan keduanya.
BPJS:
Sebelum kebijakan BPJS (dilakukan oleh Jamkesmas) |
Sesudah kebijakan |
||
Benefit Package |
|||
Price Setting |
|||
Akreditasi untuk penyedia pelayanan |
|||
Cara kontrak provider |
|||
Mekanisme pembayaran ke pengguna |
|||
Pengujian claim, |
|||
Sistem pencegahan fraud |
|||
Jamkesda
Sebelum kebijakan BPJS |
Sesudah kebijakan |
||
Benefit Package |
|||
Price Setting |
|||
Akreditasi untuk penyedia pelayanan |
|||
Cara kontrak provider |
|||
Mekanisme pembayaran ke pengguna |
|||
Pengujian claim, |
|||
Sistem pencegahan fraud |
|||
- Gambarkan alur pembayaran, alur klaim, alur realisasi, alur pertanggungjawaban.
- Besaran tarif: Investment Cost and Operating Cost/Recurrent cost apakah diperhitungkan. Apakah full-cost pricing atau tidak.
- Pemerintah: Masih diberi subsidi untuk salary, investasi, .
- Apakah ada perbedaan tariff INA CBG untuk RS Swasta dan RS pemerintah?
B. Tata kelola di daerah
Meliputi beberapa hal:
B1. Perubahan pada Peraturan
Apakah ada aturan-aturan di daerah yang diterbitkan dalam rangka BPJS?
Jika ada sebutkan nomor dan isinya.
- Perda
- Peraturan Gubernur
- Peraturan Bupati/Walikota
- Peraturan Dinas Kesehatan
- …….
Apakah ada perubahan prosedur administrative?
Dicari: Berbagai dokumen resmi pihak-pihak terkait BPJS
Apakah ada perubahan kebiasaan-kebiasaan dan praktek
B2. Perubahan Struktur Organisasi dalam tata kelembagaan di sector kesehatan
Apakah ada perubahan struktur hubungan organisasi di daerah yang diteliti?
Pemerintah:
- Apa peran Kantor Wakil Presiden?
- Apa peran Kementerian Kesehatan?
- Unit mana yang menangani UHC?
- Apa peran Dinas Kesehatan Propinsi?
- Unit mana yang menangani UHC?
- Apa peran Dinas Kesehatan Kabupaten?
- Unit mana yang menangani UHC?
Badan jaminan Kesehatan
- Bagaimana Peran Cabang BPJS?
- Bagaimana peran Jamkesda (kalau ada)
Pemberi Pelayanan
- Apa peran RSD
- Adakah peran RS swasta
- Peran Puskesmas
- Peran Poliklinik swasta
Masyarakat:
- Peran IDI dan ikatan profesi lainnya
- Masyarakat:apa peran LSM
- Peran Perguruan Tinggi
- Peran Otoritas Jasa Keuangan
B3. Berbagai perangkat manajemen
- Apakah ada Informasi (Information): Informasi yang diberikan kepada peserta mengenai JKN dan sistem informasi yang dimiliki oleh PPK dengan dilaksanakannya JKN
- Apakah ada kegiatan-kegiatan untuk pengembangan JKN?
- Apakah tersedia dana dari dana JKN untuk program promotif dan preventif di Puskesmas atau di Rumah Sakit?
- Apakah ada sistem jaga mutu untuk pelayanan BPJS?
- Apakah ada sistem pelaporan fraud?
Daftar Isi Proposal Monev JKN
Video Pengantar Pelatihan | |
BAB I Pendahuluan | |
Latar belakang | |
Tujuan Penelitian | |
Manfaat Penelitian | |
BAB II Tinjauan Pustaka | |
Telaah Pustaka | |
Landasan Teori | |
Video Pengantar Kerangka Konsep | |
Kerangka Konsep | |
BAB III Metode Penelitian |
|
Video Pengantar | |
Sub Penelitian 1 | |
> Sub Penelitian 1a | |
> Sub Penelitian 1b | |
> Sub Penelitian 1c | |
> Sub Penelitian 1d | |
Sub Penelitian 2 | |
Rencana Pembahasan Umum Sub Penelitian | |
Daftar Pustaka | |
Instrumen Penelitian |