Tinjauan Sistematis tentang Mekanisme Pembiayaan Kesehatan di Negara - Negara Perhimpunan Bangsa - Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok

Peneliti secara sistematis meninjau mekanisme pembiayaan kesehatan, peningkatan pendapatan, pengumpulan, pembelian, dan manfaat, di Perhimpunan Bangsa - Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan Republik Rakyat Cina, serta dampaknya terhadap tujuan cakupan kesehatan universal (UHC) dalam hal perlindungan keuangan universal, pemanfaatan/ ekuitas dan kualitas. Dua jenis sumber ditinjau: 1) artikel akademis, dan 2) laporan sistem kesehatan negara. Peneliti mensintesis temuan dari negar a -negara ASEAN dan China yang melaporkan studi yang berada dalam cakupan tujuan dan studi yang berfokus pada sistem (level makro) daripada studi khusus pengobatan/ teknologi (level mikro). Hasil review peneliti menyarankan bahwa sumber utama pendapatan adalah pajak langsung/ tidak langsung dan pembayaran langsung di semua negara ASEAN dan China kecuali Brunei dimana pendapatan sumber daya alam merupakan sumber utama pemungutan pendapatan. Brunei, Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Vietnam memiliki satu kelompok pengumpulan pendapatan yang merupakan asuransi kesehatan nasional. Kamboja, Cina, Laos, Singapura, dan Thailand telah menerapkan sistem pengumpulan ganda sementara Myanmar tidak memiliki pengaturan formal. Kapitasi, Fee-for-Service, DRGs, Fee schedule, gaji, dan anggaran global adalah metode pembelian di Negara - negara yang dipelajari. Setiap negara memiliki definisi sendiri tentang paket manfaat dasar yang mencakup layanan yang dianggap penting bagi kesehatan penduduk. Meskipun banyak penelitian memberikan bukti peningkatan perlindungan keuangan setelah mereformasi mekanisme pembiayaan kesehatan di Negara - negara yang diteliti, ketimpangan dalam perlindungan keuangan terus terjadi. Secara keseluruhan, pemanfaatan layanan kesehatan di kalangan masyarakat miskin telah meningkat sebagai akibat dari penerapan skema jaminan kesehatan bersubsidi pemerintah yang menargetkan masyarakat miskin di sebagian besar negara yang diteliti. Kebijakan yang tidak tepat dan mekanisme pembayaran penyedia berdampak pada kualitas penyediaan perawatan kesehatan. Peneliti menyimpulkan bahwa faktor terpenting untuk mencapai UHC adalah dengan memprioritaskan dan memasukkan kelompok rentan ke dalam skema jaminan kesehatan. Subsidi pemerintah untuk kelompok semacam ini dianggap sebagai metode yang efektif untuk mencapai tujuan ini. Semakin tinggi persentase pengeluaran pemerintah untuk kesehatan, semakin besar pula perlindungan finansialnya. Pada saat yang sama, terdapat kebutuhan untuk menimbang stabilitas keuangan dari sistem pembiayaan kesehatan. Sistem asuransi kesehatan terpadu yang memberikan paket manfaat yang sama untuk semua, adalah cara paling efisien untuk mendapatkan akses yang setara ke perawatan kesehatan. Pengembangan kapasitas untuk penyedia layanan administrasi dan kesehatan sangat penting untuk perawatan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan.  Artikel ini dipublikasikan pada 2019 di Research Gate

SELENGKAPNYA

pendaftaran-alert

regulasi-jkn copy

arsip-pjj-equity

Dana-Dana Kesehatan

pemerintah

swasta-masy

jamkes

*silahkan klik menu diatas

Policy Paper

Link Terkait

jamsosidthe-lancet