Akses Layanan Kesehatan, Warga Jawa Barat Punya Empat Pintu Darurat

GUBERNUR Jawa Barat, Ridwan Kamil.* HUMAS PEMPROV JABAR

BANDUNG, (PR).- Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, menjadi salah satu aspek prioritas dalam pembangunan Provinsi Jawa Barat. Sebab kesehatan dipandang sebagai modal dasar manusia untuk meningkatkan produktivitas.

Oleh karena itu, isu terkait Problematika Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan menjadi menarik untuk dibahas di dalam kegiatan Temu Pemimpin untuk Aspirasi Masyarakat (TEPAS), yang digelar di rumah dinas Gubernur Jawa Barat, Gedung Negara Pakuan, di Bandung, Jumat 22 Februari 2019.

"Curhat dari rakyat kali ini terbagi dua, ada yang sifatnya sistemik, ada juga yang sifatnya kasuistik," ungkap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Sistemik, misalnya ada yang curhat soal permasalahan BPJS, kemudian status perawat yang honorer. Kalau kasuistik, curhat masyarakat yang berhubungan dengan kedokterannya dan fisiologi, tentang penyakitnya langsung," katanya.

Emil, panggilan Gubernur, menyebutkan ada empat pintu darurat, yang akan sangat responsif bila masyarakat membutuhkan akses cepat terkait kebutuhan pembiayaan maupun penanganan kesehatan yang cukup urgen. Empat pintu tersebut adalah Jabar Quick Response (JQR), Komunitas Jabar Bergerak, Baznas Jabar, ada juga wecare.id (crowdfunding).

"Kami bentuk Jabar Quick Response (JQR), ternyata sangat dibutuhkan, terbukti laporan permohonan bantuan dan lain- lain kurang lebih sudah 42 ribu aduan," katanya.

Adapun Komunitas Jabar Bergerak, merupakan perkumpulan organisasi nonpemerintah, yang dikukuhkan Emil, Senin 18 Februari 2019 lalu di rumah dinasnya. Perkumpulan Jabar Bergerak ini siap menolong warga Jawa Barat yang mengalami kesulitan di berbagai bidang secara mandiri atau tidak menggunakan APBD.

Adapun Baznas Jabar, sebagai lembaga resmi Pemerintah, siap juga menampung pengaduan dan memberi bantuan kepada masyarakat terkait dengan pembiayaan kesehatan. Ditambah platform "crowdfunding", dari wecare.id, yang melakukan penggalangan dana secara digital.

Di samping itu, Emil juga berharap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan supaya meningkatkan pelayanannya hingga tercapai pelayanan yang "zero complain". Maka Emil pun menginginkan Posko BPJS ada di setiap rumah sakit, untuk menampung pengaduan langsung dari pasien, bila ada.

Berikutnya, Emil mengungkap bahwa "citra" rumah sakit rujukan di Jawa Barat, selalu tertuju pada Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) di Bandung. Padahal Jawa Barat juga punya sejumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang harus lebih dipopulerkan agar warga Jabar tidak perlu jauh-jauh datang ke Bandung, dengan harapan mendapat pelayanan yang baik. "Padahal RSUD sekarang juga alat- alatnya canggih-canggih seperti di RSHS, maka program rujukan regional akan segera difollow up," tegas Emil.

Di samping itu, Emil juga punya gagasan soal pemindahan lokasi RSHS agar lebih representatif melayani warga Jawa Barat. Tak ketinggalan, Emil juga akan segera mencanangkan program Puskesmas Keliling, dengan nama "Mpus", atau Mobil Puskesmas. 

"Mobil itu nanti muter-muter bawa dokter bawa perawat, nanti dijadwal, kalau populer karena banyak kebutuhan, akan kami perbanyak. Sampai suatu hari pelayanan kesehatan di Jawa Barat ini komprehensif," harapnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa, berharap substansi yang diutarakan Gubernur terkait kesehatan bisa terealisasi. Ia pun akan segera malakukan pemetaan masalah, dan segera melakukan follow up untuk berbagai hal terkait. "Saya hari Senin saja sudah langsung janjian dengan direksi BPJS, terkait dengan 17 persen masyarakat Jabar yang belum terlayani BPJS," kata Iwa.

Sejalan dengan Emil, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Dodo Suhendar mengatakan, selama ini hanya RSHS yang banyak dipilih masyarakat sebagai rumah sakit rujukan. Akibatnya beban RSHS terlalu besar. Selain itu juga menyulitkan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Terutama yang tinggal di lokasi yang jauh dari Kota Bandung.

Maka ada tujuh rumah sakit daerah yang terus dikembangkan sebagai rumah sakit rujukan regional. Diantaranya Rumah Sakit Cibinong, Rumah Sakit Syamsuddin Sukabumi, Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon, Rumah Sakit Tasikmalaya, Rumah Sakit Al-Ihsan Bandung, Rumah Sakit Cibabat Cimahi, dan Rumah Sakit Karawang.

"Mudah- mudahan program rumah sakit rujukan regional bisa optimal. Diharapkan layanan rujukan terutama untuk penyakit tertentu bisa lebih optimal di tangani di daerah," harap Dodo.***

Berita Tekait