Saat Sri Mulyani Menyebut BPJS Kesehatan Bagaikan Black Box

Saat Sri Mulyani Menyebut BPJS Kesehatan Bagaikan Black Box

Jakarta, CNBC Indonesia - Revolusi Industri 4.0 menjadi frasa yang semakin sering digaungkan belakangan. Tidak terkecuali di lingkungan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Terkait Revolusi Industri 4.0, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kini mulai memanfaatkan data sampel guna kepentingan penelitian atau bahan pertimbangan kebijakan. Diresmikan Senin (25/2/2019) kemarin, data sampel BPJS Kesehatan ini mewakili basis data kepesertaan dan jaminan pelayanan kesehatan sepanjang 2015-2016.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, di era Revolusi Industri 4.0, model bisnis yang berpusat pada customer sudah mulai dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Menurutnya, sekarang data menjadi penting, karena melalui data bisa terlihat pilihan-pilihan customer dan pola perilaku customer.

"Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam waktu kurang dari lima tahun mengalami kenaikan jumlah peserta, fasilitas dan rumah sakit. Ini membutuhkan sebuah network. Ada sistem yang mulai dibangun untuk mendeteksi," kata Sri Mulyani saat hadir dalam acara Peluncuran Data Sampel BPJS Kesehatan di kantor pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, kemarin.

Dalam data sampel ini disajikan dengan 111 variabel yang bisa diolah. Lebih perinci data sampel terdiri atas 15 variabel kepesertaan, 23 variabel pelayanan kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 20 variabel pelayanan non-kapitasi FKTP, den 53 variabel pelayanan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang saling terhubung melalui variabel nomor kartu peserta.

Penyediaan data sampel ini, kata Sri Mulyani, merupakan bentuk perbaikan sistem BPJS Kesehatan yang sudah ada. Dia mengakui bahwa BPJS Kesehatan masih memerlukan perbaikan. Melalui data sampel ini juga BPJS bisa lebih transparan.

"Selama ini masyarakat buta atau BPJS dianggap black box," ujar Sri Mulyani.

Tahun 2015-2016, lanjut Sri Mulyani, pemerintah melakukan injeksi melalui penyertaan modal (below the line). Namun, pada 2017-2018, pemerintah mulai membayar kekurangan BPJS Kesehatan menggunakan mekanisme belanja (above the line).

Saat ini juga tarif BPJS Kesehatan, kata Sri Mulyani, dipatok berdasarkan pendapatan, bukan berdasarkan risiko seperti yang dilakukan perusahaan asuransi. Akibatnya, jumlah klaim menggunung.

"Saya berharap akan banyak muncul penelitian. Soal tarif dan layanan BPJS Kesehatan yang baik. Inisiatif ini pertanggung jawaban kepada publik. Namun, dengan sistem yang makin digital kita mesti hati-hati dan memastikan data terlindungi," ungkapnya.

Saat Sri Mulyani Menyebut BPJS Kesehatan Bagaikan Black BoxFoto: infografis/8Penyakit Kronis Orang RI yang Jadi Beban BPJS Kesehatan/Aristya Rahadian Krisabella

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, data sampel yang disediakan penyelenggara jaminan kesehatan bukan hal yang baru. Penyelenggara jaminan kesehatan Korea Selatan, National Health Insurance Service (NHIS) memiliki NHlS-National Sample Cohort yang menjadi database data sampel 2% dari total populasi Korea Selatan.

Di Taiwan, National Health Insurance Research Database (NHIRD) menjadi sumber data bagi pengambil kebijakan dan penelitian kesehatan. NHIRD memberikan data set dalam 3 bentuk, yaitu data sampel yang mencakup dua juta subjek yang dide-identifikasi, dataset penyakit, dan data populasi lengkap.

Berita Tekait