sumber: antaraBerlakunya Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia awal Januari 2014, telah menyita perhatian dari seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaan JKN di seluruh daerah di Indonesia menjadi Headline News berbagai media cetak. Tidak sedikit media online maupun cetak menjadikan tajuk utama negatif dan positif pelaksanaan JKN ini. Tidak bisa dipungkiri JKN yang baru saja dilaksanakan di Indonesia ini mendapatkan kritikan pedas baik dari Provider Kesehatan maupun dari masyarakat Indonesia.

Melihat isu-isu yang berkembang mengenai pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional ini PKMK membuat agenda-agenda selama tahun 2014 sebagai berikut:

1. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilaksanakan secara bertahap sejak 01 Januari 2014 yang membawa kesatuan reformasi dari segi pembiayaan kesehatan (health-care financing), sistem pelayanan kesehatan (health-care delivery system) dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan (health-care reimbursement). Oleh karena itu, kajian awal pasca penyelenggaraan JKN sangat diperlukan untuk menganalisa perkembangan reformasi sistem, pelaksanaan, kendala beserta dampak yang terjadi di beberapa daerah sebagai refleksi dini untuk perbaikan penyelenggaraan JKN secara bertahap dan berkelanjutan. Kegiatan ini ditindaklanjuti dengan menyelesaikan Proposal Monitoring JKN 2014 dengan finalisasi instrumen penelitian dan melakukan ujicoba instrumen di daerah terpilih seperti Provinsi NTT, Provinsi DKI, Provinsi Jateng, Provinsi DIY dan Provinsi Sulawesi dengan fokus pada sub penelitian yang dipilih yaitu sub penelitian 1a-1b. Hasil sementara uji coba ini direncanakan akan didesiminasikan pada pertemuan seminar INAHEA di Bandung pada Bulan April.
2. Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan yang memegang peranan penting dalam ketersediaan pelayanan kesehatan. Salah satu hambatan kegiatan operasional adalah sumbatan aliran dana baik berupa keterlambatan perencanaan, realisasi, sampai pertanggungjawaban dana. Kegiatan penelusuruan dengan skema analisis top-down dan bottom-up diperlukan dalam mengidentifikasi titik kritis sumbatan fund channeling beserta dampak dan solusi alternatifnya sehingga menjadi bahan advokasi untuk perbaikan sistem pembiayaan di Puskesmas. Tindak lanjutnya yaitu Tindak Lanjut Penelitian Health Expenditure Tracking Study yang didanai DFAT yaitu pengambilan data tambahan di Puskesmas di 8 kabupaten di Provinsi NTT dan Provinsi Jatim.
3. Melanjutkan kerjasama dengan UNICEF dan Bappenas, inisis keberlanjutan penelitian HETS di daerah lain di Indoensia masuk dalam pembahasan instrumen penelitian dan awal pengambilan data di daerah yang telah ditetapkan.
4. Diseminasi Hasil Penelitian HETS-DFAT akan dilaksanakan di tingkat nasional dan tingkat daerah. Diseminasi ini dilakukan untuk memberikan hasil penelitian untuk mendukung advokasi pada model pembiayaan kesehatan baik di nasional maupun daerah dengan memperkuat model-model perencanaan dan penganggaran di daerah dan nasional.
5. Proposal Monitoring Jaminan Kesehatan Nasional di rencanakan akan terus dilanjutkan dengan pendanaan dari dalam (dana Perguruan Tinggi) dan dari luar (dana Donor/dana monev Pemerintah/BPJS). Monitoring dan Evaluasi JKN ini diagendakan menjadi penelitian setiap tahun yang akan selalu dilaksanakan untuk melihat dampak pelaksanaan JKN di Indonesia.