Monitoring Kebijakan Penyelenggaraan

Program Jaminan Kesehatan Nasional

di 34 Provinsi di Indonesia

Studi Kasus: 2014 - mid 2015

 

Pemanfaatan Dana Kapitasi, Non Kapitasi, Klaim INA-CBG’s,

dan Potensi “Dana Sisa” Program Jaminan Kesehatan Nasional

 

writing-icon Pendahuluan

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang dilaksanakan secara bertahap oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC). Penyelenggaraan JKN sejak 1 Januari 2014 membawa reformasi terhadap pembiayaan pelayanan kesehatan (health-care financing), sistem pelayanan kesehatan (health-care delivery system) dan pembayaran pelayanan kesehatan (health-care reimbursement). Reformasi ini menjadi momentum untuk melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program JKN di Indonesia dari level pusat sampai di level daerah.

Berbagai isu juga muncul seiring penyelenggaraan kebijakan pembiayaan kesehatan di dalam skema JKN. Sistem pembayaran kapitasi, non kapitasi, dan INA-CBG’s menjadi salah satu sumber pembiayaan utama pada pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan (faskes) primer dan faskes rujukan. Pemerataan pelayanan kesehatan terbatas oleh ketersediaan faskes dan tenaga kesehatan di daerah, yang pada akhirnya berdampak pada akses masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Kondisi ini memicu ketidakadilan geografis yang kemudian secara tidak langsung mendorong “subsidi terbalik” dalam penyelenggaraan kebijakan dan sistem pembiayaan kesehatan di era JKN.

Analisis kebijakan dan penyelenggaraan sistem pembiayaan kesehatan menjadi hal yang patut diperhatikan dalam rangkaian monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program JKN. Analisis tersebut meliputi : revenue collection, pooling of the risk, dan purchasing system sesuai dengan konsep sistem pembiayaan kesehatan dalam mewujudkan UHC. Pemanfaatan dana kapitasi, non kapitasi, dan klaim INA-CBG’s menjadi bagian dalam menganalisis kebijakan dan penyelenggaraan program JKN.

target-2 Tujuan

Penelitian bertujuan untuk memantau dan melakukan evaluasi pelaksanaan JKN di Indonesia dengan melihat klaim INA-CBG’s, dana kapitasi, klaim dana non kapitasi, dan kebijakan pemanfaatan dana sisa.

Tujuan khusus :

  1. Menganalisis tingkat pemanfaatan dana kapitasi dan non-kapitasi dalam memenuhi biaya operasional layanan kesehatan primer di daerah
    1. Mengidentifikasi tingkat pemanfaatan dana kapitasi dan non-kapitasi
    2. Menganalisis proses, kendala, dan alternatif solusi di daerah
  2. Menganalisis tingkat pemanfaatan klaim INA-CBG’s dalam memenuhi biaya operasional layanan kesehatan rujukan di daerah
    1. Mengidentifikasi tingkat pemanfaatan klaim INA-CBG’s
    2. Menganalisis proses, kendala, dan alternatif solusi di daerah
  3. Mengidentifikasi besaran dan potensi pemanfaatan “dana sisa” program JKN di daerah
  4. Menganalisis aspek keadilan dan pemerataan dalam penyelenggaraan JKN di daerah
  5. Menyusun rekomendasi kebijakan di level pusat, provinsi, dan daerah

tests Manfaat

  1. Pemerintah Pusat
    1. Mengetahui peluang dalam mengembangkan kebijakan pembiayaan pelayanan kesehatan di tingkat primer dan rujukan
    2. Mengetahui peluang dalam penyusunan kebijakan pemanfaatan “dana sisa” program JKN di Indonesia
  2. Pemerintah Daerah
    1. Mengetahui upaya dalam mendukung kebijakan daerah terhadap pembiayaan pelayanan kesehatan di tingkat primer dan rujukan
    2. Mengetahui upaya dalam mendukung kebijakan daerah terhadap pemanfaatan “dana sisa” program JKN di daerah
  3. BPJS Kesehatan
    1. Mengetahui pemanfaatan dan pengelolaan dana kapitasi, non-kapitasi, dan klaim INA-CBG’s beserta kendala dan alternatif solusi di daerah
    2. Mengetahui besaran dan peluang dalam memanfaatkan “dana sisa” program JKN di daerah
  4. Fasilitas Kesehatan
    1. Mengetahui pemanfaatan dana kapitasi, non-kapitasi, dan klaim INA-CBG’s dalam menggambarkan kebutuhan biaya operasional
    2. Mengetahui proses, kendala, dan alternatif solusi dalam pengelolaan dana kapitasi, non-kapitasi, dan klaim INA-CBG’s di daerah
  5. Universitas
    1. Mengetahui peluang kebijakan dalam pengelolaan dana kapitasi, non-kapitasi, dan klaim INA-CBG’s
    2. Mengetahui peluang kebijakan dalam pemanfaatan dana sisa program JKN di daerah
  6. Pemerhati Kesehatan dan Masyarakat
    1. Mengetahui secara umum kecukupan dana JKN dalam pembiayaan pelayanan kesehatan di daerah
    2. Mengetahui secara umum tingkat pemanfaatan dan pengelolaan dana program JKN di daerah

list-green Framework

gmbr-1

gmbr-1

pokok-isi Metode

Penelitian deksriptif - observasional ini dilaksanakan di level pusat dan daerah yang meliputi 34 provinsi di Indonesia. Setiap provinsi dipilih dua kabupaten/ kota yang mewakili kondisi urban dan rural sesuai rekomendasi daerah. Penelitian melibatkan stakeholder kesehatan sebagai subjek penelitian, seperti : rumah sakit umum daerah, rumah sakit swasta mitra BPJS Kesehatan, Puskesmas, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan beberapa asosiasi atau organisasi terkait yang ditentukan secara purposive sampling. Kegiatan persiapan dan proses pengambilan data dilakukan mulai bulan Maret – Mei tahun 2015. Teknik dalam pengumpulan dan analisis data menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan instrumen penelitian yang telah disetujui komite etik.

Berikut 34 provinsi yang menjadi daerah studi dalam serangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program JKN.

gmbr-3

user Pendaftaran

Penelitian yang merupakan bagian kegiatan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) ini sudah pernah dilakukan pada tahun 2014 bersama 11 perguruan tinggi. Oleh karena itu, penelitian tahun 2015 diharapkan dapat melibatkan lebih banyak peran dari perguruan tinggi di 34 provinsi di Indonesia.

Dalam kesempatan ini, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada turut mengajak kesediaan Bapak/ Ibu/ Saudara sekalian untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian dengan mengisi formulir berikut.


PI       : Prof. dr. Laksono Trisnantoro, Msc, PhD
Co-PI : Muhamad Faozi Kurniawan SE., Akt., MPH

Informasi selengkapnya dapat menghubungi :

Budi Eko Siswoyo
081939797550, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wisnu Firmansyah
081215182789, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

bl pembiyaan

monevjkn17

calon fasilitator

cop 01
cop 01
cop 01
policy

pendaftaran-alert

lapjkn

regulasi-jkn copy

arsip-pjj-equity

Arsip Kegiatan

Dana-Dana Kesehatan

pemerintah

swasta-masy

jamkes

*silahkan klik menu diatas

Policy Paper

Link Terkait

jamsosidthe-lancet