Bagaimana Meningkatkan Keikutsertaan Pekerja Informal Terhadap JKN?

Masyarakat Praktisi (Community of Practice):

Program Jaminan Kesehatan Nasional Indonesia

Disusun oleh:

Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Bagaimana Meningkatkan Keikutsertaan

Pekerja Informal Terhadap JKN?

http://cdn0-a.production.liputan6.static6.com/medias/710273/big/BPJS-2014.jpg

Peserta penerima bantuan iuran (PBI) mendominasi kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia, termasuk Provinsi D.I. Yogyakarta. Rendahnya jumlah peserta bukan penerima upah (PBPU) dan turunnya jumlah peserta baru yang non PBI, bukan hanya menjadi indikasi belum optimalnya sosialisasi, tetapi juga belum terbentuknya kesadaran (awareness) pekerja informal terhadap program JKN. Kesadaran yang dimaksud cukup menentukan kesanggupan dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan program JKN.

Penelitian yang bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran pekerja sektor informal terhadap program JKN di Provinsi D.I. Yogyakarta ini adalah observasional analitik dengan rancangan cross sectional. Subjeknya adalah pekerja informal di Provinsi D.I. Yogyakarta yang belum menjadi peserta JKN yang ditetapkan dengan quota sampling (200 responden) dan dipilih secara purposive. Data dikumpulkan dengan kuesioner dan dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara univariabel, bivariabel, dan multivariabel.

Pekerja sektor informal pada umumnya memiliki tingkat kesadaran tinggi terhadap program JKN yang menandakan bahwa responden tidak sekedar mengetahui, namun juga mengingat beberapa hal mengenai program JKN. Jenis pekerjaan utama, tingkat pendidikan, dan tingkat pengetahuan paling signifikan dalam meningkatkan kesadaran pekerja sektor informal terhadap program JKN, terutama pada aspek kepesertaan, pelayanan kesehatan, manfaat dan iuran. Sebagian besar pekerja sektor informal menunda kepesertaan karena masih merasa belum membutuhkan, belum sepenuhnya memahami prosedur dan manfaat JKN, dan mendengarkan keluhan dari orang-orang terdekat yang sudah menjadi peserta JKN.

Memanfaatkan UKBM dan berbagai pertemuan tingkat desa sebagai sarana sosialisasi yang melibatkan toga, toma, perhimpunan pekerja informal, kader, dan petugas kesehatan dengan konten prioritas tentang kemudahan prosedur pendaftaran, pelayanan kesehatan, dan paket manfaat JKN diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pekerja sektor informal terhadap program JKN. Selain mengoptimalkan layanan tambahan CoB dengan manfaat dan iuran yang lebih menarik, meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai input kendali mutu dan kendali biaya juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan keikutsertaan masyarakat terhadap JKN.

 

Silakan berkomentar dibawah

Comments   

 
#7 Vini Aristianti 2015-08-15 11:01
Seperti hsil penelitiannya ellen van der pool, salah satu ekspreimennya yg berhasil dengan adanya petugas enrollmen, yg langsung mendaftarkan sktor informal ditempat, yang lebi efektif dari pada memberikan subsidi (pada penelitian sblumnya),dan banyak sektor informal yang ikut serta.
Quote
 
 
#6 Budi Eko Siswoyo 2015-08-15 07:00
Terima kasih atas pendapat Bapak Budi Aji, Ibu Nining dan Ibu Arifah. Sesuai dengan pernyataan Ibu Nining Darmawijaja, ada penelitian di DIY yang membuktikan bahwa tingkat pendidikan, umur, status pekerjaan, jenis pekerjaan utama, pendapatan, dan tingkat pengetahuan berpengaruh terhadap kesadaran pekerja sektor informal pada JKN. Bahkan sesuai dengan pendapat Ibu Nur Arifah, bisa jadi kebijakan untuk peserta mandiri yang harus mendaftarkan langsung seluruh keluarganya akan mempengaruhi wiilingness to join dari pekerja sektor informal.
Adanya keluhan iur biaya dari sepengamatan Ibu Nining, dapat menjadi salah satu indikasi kecurangan (fraud) yang perlu ditindaklanjuti dan dikaji lebih lanjut. Permenkes Ri 36/ 2015 menegaskan bahwa fraud bukan hanya dapat dilakukan oleh fasilitas kesehatan, melainkan juga petugas BPJS Kesehatan, penyedia obat dan alat kesehatan, bahkan peserta JKN sekalipun. Ada beberapa kutipan responden di penelitian DIY yang juga menunjukkan fenomena tersebut, diantaranya :
“antrian berobatnya panjang mas, apalagi kalau kamar kelas 3 penuh, akhirnya penanganan pasien jadi lama, kasihan yang sakit” (Responden-7)
“pasien jangan ditawarin obat macam-macam mas, wong kan gak ngerti yang biasanya dipakai saja, nanti malah jadi kena bayar” (Responden-27)
Terkait dengan pembenahan kualitas dari dokter keluarga dan FKTP lainnya, sejauh mana dampak adanya Peraturan BPJS Kesehatan No. 2/ 2015 tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama mungkin juga perlu dikaji lebih lanjut. Apabila justru kepuasan dan produktivitas nakes FKTP menurun, bukan tidak mungkin keluhan-keluhan masyaraat semakin banyak, yang pada akhirnya mungkin dapat berdampak juga kepada keikutsertaan pekerja sektor informal dan keberlangsungan program JKN.

Salam homat,
Quote
 
 
#5 Nur Arifah 2015-08-15 06:55
Menanggapi email ttg biaya pendaftaran dibandingkn dengan penghasilan yg kemudian diketahui bahwa sebenarnya iuran terendah JKN berkisar 1,42% dari rata2 pendapatan..mes kipun demikian, mngkn perlu dipertimbangkan apakah kebijakan pendaftaran yg harus mendaft kan langsung 1 keluarga mempengaruhi keengganan atau willingness to join pekerja sektor informal ini. Karena mrk cenderung memiliki banyak anak sehingga mngkn terasa berat jika pendaftaran langsung utk 1 keluarga.

Ini mungkin hanya sebagai sharing pemikiran sj dr sy.

Cheers,
Arifah
Quote
 
 
#4 Budi Eko Siswoyo 2015-08-15 04:01
Terkait dengan kerumitan prosedur, ada penelitian di DIY yang juga menunjukkan adanya kerumitan baik di prosedur pendaftaran maupun prosedur dalam pelayanan kesehatan. Selain itu, juga menarik jika dihubungkan dengan ATP, ada penelitian yang menunjukkan bahwa iuran terendah JKN (Rp 25.500,-) mencapai 1,42% dari rata-rata pendapatan pekerja informal (responden) yang memiliki tingkat kesadaran rendah di DIY. Menurut Dror (2006), kemampuan bayar seseorang terhadap iuran asuransi kesehatan sekitar 1,35% dari pendapatan. Besaran iuran yang lebih besar dari kemampuan bayar tersebut mungkin yang menyebabkan pekerja sektor informal pada kelompok ini cenderung tidak ingin tahu, belum berminat, dan menunda menjadi peserta dalam program JKN.
Quote
 
 
#3 Nining Darmawijaja 2015-08-15 04:00
makasih atas kesempatan yang diberikan .
Menurut pengalaman saya , untuk keikut sertaan pekerja informal cukup rendah disebabkan kurang sosialisasi,
juga kurangnya pemahaman dari mereka . Hal ini disebabkan oleh
1. rendahnya tingkat pendidikan,
2. juga iuran yang dianggap berat ( alasan harus bayar seluruh keluarga ),
3. belum tentu mereka sakit setiap bulan
4. pendapatan yang tidak jelas tiap bulan sehingga memberatkan sewaktu membayar iuran
5. kadang mereka kecewa , sewaktu sakit dan membutuhkan perawatan RS menolak atau mereka tetap
harus membayar alias membeli obat , atau kwalitas obat yang diberikan kurang baik.

Adapun yang harus kita benahi : kwalitas dari dok kel atau pelayanan primer sebagai lini terdepan .
Contoh :
1.Untuk PKM terutama pada daerah terpencil , belum tentu ada dokter,
2. pengekleman BPJS lebih tinggi ,kalau dilayani oleh dokter.
Menurut saya lebih baik disamakan saja, pelayanan yang diberkan dokter atau perawat ,
karena pasien yg penting sembuh.
3. Untuk biaya sebaiknya dipilah antara dok kel dengan PKM
4. semua yang berobat ke PKM tidak perlu bayar .
5.tunjangan fungsional di PKM terpencil dinaikan
6.dana intuk dok kel dinaikan , sehingga dok kel mau kerja di kecamatan terpencil .
7. Fasilitas dan kebutuhan PKM diperbaiki dan dipenuhi .
8. jadi tidak akan terjadi gap di PKM yang mempermasalahka n jasa .
9. pada daerah terpencil sulit dijangkau , tidak ada listrik , tidak ada air ,
belum tentu ada nakes yang mau tinggal . (bisa di survei )

Jika kebutuhan SDM dan faskes di pelayanan primer terpenuhi,
maka semua orang akan senang , baik iuran yang dibayar oleh negara maupun yang mandiri.
salam
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

monevjkn17

calon fasilitator

cop 01
cop 01
cop 01
policy

pendaftaran-alert

lapjkn

regulasi-jkn copy

arsip-pjj-equity

Arsip Kegiatan

Dana-Dana Kesehatan

pemerintah

swasta-masy

jamkes

*silahkan klik menu diatas

Policy Paper

Link Terkait

jamsosidthe-lancet