Dukungan Regulasi

Regulasi

Pusat

Regulasi

Provinsi Maluku Utara

Regulasi

Provinsi Aceh

UU 40/ 2014 tentang SJSN

UU 24/ 2011 tentang BPJS

Perpres 12/ 2013 tentang Jamkes

UU 9/ 2015 tentang kewajiban daerah dalam implementasi rencana strategis nasional

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Nota Kesepahaman Dirut BPJS Kesehatan dengan Mendagri

PKS Direksi Hukum Komunikasi dan HAL dengan Dirjen Otonomi Daerah

Pergub Maluku Utara nomor 3 tahun 2014 (Penyelengaraan Jaminan Kesehatan Semesta Provinsi Maluku Utara)

Pergub Maluku Utara nomor 4 tahun 2014 (Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Berbasis Gugus Pulau Provinsi Maluku Utara)

Pergub Aceh Nomor 7 tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan JKA

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan JKRA
Aspek Pergub Aceh Pergub Maluku Utara
Tujuan jaminan kesehatan v v
Sasaran v v
Pendaftaran kepesertaan v -
Perubahan kepesertaan v -
Kewajiban peserta v -
Hak peserta v -
Sosialisasi program v -
Penanganan keluhan v -
Paket manfaat v V (tidak detail)
Mekanisme klaim v -
Pendanaan program v v
Monitoring dan evaluasi v v

Belum ada regulasi yang cukup spesifik mengatur tentang integrasi Jamkesda ke JKN karena masih dalam bentuk nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama. Dibutuhkan pedoman teknis yang secara khusus terkait pembiayaan PBI dari dana APBD, bukan hanya mengatur bagi jamkesda yang belum terintegrasi tetapi juga bagi jamkesda yang sudah terintegrasi