Reportase Webinar

Pembiayaan Manajemen Bencana Kesehatan di Indonesia:

Peluang dan Tantangan - (Diskusi bersama Community of Practice)

Pada momen kali ini, PKMK FK – KMK UGM berkolaborasi dengan tim Community of Practice (CoP) Manajemen Bencana Kesehatan dan CoP Pembiayaan & Jaminan Kesehatan untuk membahas beberapa isu terkait pembiayaan manajemen bencana kesehatan di Indonesia pada Senin (14/10/2019). Selaku moderator, Madelina Ariani, SKM, MPH mengawali dengan paparan manajemen bencana kesehatan sebagai bagian dari sistem kesehatan dan studi terkait yang pernah dilaksanakan oleh tim PKMK dan CoP. Bersama dr. Bella Donna MPH dan M. Faozi Kurniawan, SE Akt. MPH; Madelina juga menyampaikan kondisi pembiayaan manajemen bencana dan krisis kesehatan di Indonesia beserta tantangannya.

Tim sepakat bahwa strategi terkait pembiayaan manajemen bencana kesehatan juga tidak terlapas dari konteks sistem jaminan kesehatan sosial (JKN program), supplyside, dan pengembangan kurikulum pendidikan/ training bagi mahasiswa dan tenaga kesehatan. Secara garis besar, tiga topik diskusi yang menjadi isu yaitu bagaimana mengembangkan perencanaan manajemen bencana kesehatan yang baik, sistem pembiayaan dan penganggarannya, dan bagaimana peran pelatihan dan/ atau sistem pendidikan di dalamnya.

dr. Hendro Wartatmo, Sp.B(K)BD menambahkan bahwa kesiapan daerah masih rendah terhadap manajemen bencana kesehatan, termasuk mengevaluasi program. Tidak hanya terkait dengan keterbatasan alokasi anggaran dan SDM, melainkan bagaimana pengelolaan program sampai di tataran implementasi. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc., PhD juga menjelaskan bahwa fokus pengelolaan manajemen bencana kesehatan tidak hanya sebelum bencana atau sesaat setelah bencana, melainkan pasca terjadinya bencana. Potensi dan peran dari filantropi dan sektor swasta perlu dipertimbangkan, terutama untuk mendukung program sebelum dan beberapa minggu setelah terjadinya bencana.

Assoc. Prof. Sauwakon Ratanawijitrasin, PhD menambahkan bahwa manajemen bencana kesehatan perlu direncanakan dan dianggarkan. Nilai probabilitas dan estimasi biaya yang diperlukan, dapat membantu mendukung penanggulangan bencana yang akan terjadi dan seberapa besar estimasi keparahan/ dampaknya. Walaupun berbeda, namun konsep pooling dalam sistem asuransi kesehatan juga dapat diadopsi dengan beberapa modifikasi. Perencanaan ini sangat penting karena seringkali birokrasi dan administrasi saat bencana, membutuhkan waktu yang tidak selalu cepat, di lain sisi dampak bencana perlu ditangani sesegera mungkin. Sauwakon juga sepakat bahwa revenue collection juga tidak hanya terbatas dari pemerintah melainkan juga mengoptimalkan peran sektor swasta.

dr. Bella dan dr. Hendro menjelaskan bahwa terdapat potensi dana nasional yang dapat mendukung manajemen bencana kesehatan, namun masih banyak tantangan dalam pemanfaatan, manajemen, dan distribusi. Di lain sisi, upaya mengoptimalkan peran lintas sektor seringkali dihadapkan dengan kendala egoprogram antar stakeholder. Assoc. Prof. Sauwakon Sauwakon menyikapi bahwa peran advokasi tidak hanya menitikberatkan pada dampak bencana di sektor kesehatan, melainkan juga kesehatan mental, ekonomi, dan isu sosial lainnya. Oleh karena itu, penanggulangan bencana tidak hanya terkait dengan bagaimana memastikan ketersediaan pelayanan kesehatan, melainkan lebih dari itu. Faozi Kurniawan juga menambahkan bahwa beberapa stakeholder dan regulasi terkait pembiayaan kesehatan saat ini juga dapat dipertimbangkan, terlebih salah satu output manajemen bencana kesehatan juga menjadi bagian dari indikator kinerja fasilitas kesehatan.

Reporter: Budi Eko Siswoyo, SKM, MPH