Kurikulum Penelitian

Sub Penelitian 1c: Cakupan Pelayanan

Siapa saja masyarakat yang terkover?

   

Sebelum kebijakan BPJS

Sesudah kebijakan

PNS

     

Perusahaan

     

Sektor Informal

     

................

     

..................

     
       

Apa saja benefitnya?
Pelayanan Primer: Menggunakan data Puskesmas
Pelayanan Sekunder/Tertier: Menggunakan INA-CBG

   

Sebelum kebijakan BPJS

Sesudah kebijakan

Penggunaan Puskesmas

     

Manfaat dari sudut pandang IN-CBG.

Dicocokkan dengan data penggunaan dana INA CBG.

     

……

     

     

……

     
       

Comments   

 
#16 Marcos 2014-06-22 18:20
Undeniably believe that which you stated. Your favorite justification seemed to
be on the net the simplest thing to be aware of.
I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries that they
just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and
defined out the whole thing without having side effect , people could
take a signal. Will probably be back to get more.
Thanks

Feel free to surf to my blog post: parcel to kenya: http://healthadviserjobs.com/story.php?title=parcel-to-kenya
Quote
 
 
#15 Celsa 2014-06-17 15:45
I always used to read article in news papers but now as I
am a user of internet thus from now I am using net for posts, thanks to web.


my webpage :: pinterest followers: http://spotitto.com/beta/index.php?do=/blog/129842/use-pinterest-com-platform-as-a-promotional-technique/
Quote
 
 
#14 Fredericka 2014-05-06 21:59
Hi colleagues, its great paragraph regarding
tutoringand entirely explained, keep it up all the time.



Feel free to surf to my web blog; landaus: http://www.digitalslu.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b4/
Quote
 
 
#13 Laksono 2013-12-13 08:40
>> untuk Bu Susi

poin (1) dan (2) dapat dianalisis dengan berbagai dokumen yang ada. Analisis ini dapat masuk ke pendahuluan.

poin (3) hard datanya ada di BPJS sehingga keterbukaan sangat penting dan sebaiknya ada kerjasama dengan BPJS. Terkait proses klaim dapat diprediksi dengan melaksanakan sub penelitian 1c

link = http://manajemen-pembiayaankesehatan.net/index.php/component/content/article/93-pjj-monev-bpjs/1116-1-sub-penelitian-1c-rev

Pengecekan daftar INA-CBG berdasarkan kemampuan RS di daerah. Ada kemungkinan sebagian besar INA-CBG yang mahal-mahal tidak diklaim karena memang fasilitasnya tidak tersedia di daerah yang diteliti. Kita berharap ada keterbukaan informasi, termasuk di Cabang BPJS nantinya.

tambahan
mekanisme dan prosedur kepesertaan, upgrade manfaat, rujukan, moral hazard, dan dampak negatif dari kebijakan ini sudah diantisipasi ataukah belum dapat diperoleh dari analisis dokumen di pusat dan di daerah secara bersama-sama

>> untuk Bu Lita

Keadaan ini yang harus segera diantisipasi dan penelitian ini dapat menjadi dasar untuk Policy Recommendation ke arah pemerataan yang lebih baik. Banyak prinsip asuransi kesehatan sosial yang terlihat dilanggar oleh sistem BPJS ini karena tekanan politik dan pragmatism kebijakan. Ada kemungkinan juga terjadi penyimpangan tujuan.

Dalam hal ini Perguruan Tinggi sebagai lembaga yang mempunyai misi memajukan kesejahteraan dan pengetahuan bangsa perlu berada di garis depan untuk memberikan rekomendasi kebijakan ini. Oleh karena itu proposal ini dirancang untuk dipergunakan oleh banyak perguruan tinggi.

>> silahkan update diskusi di beberapa sub penelitian, terutama di bagian kerangka konsep berikut

link =

http://manajemen-pembiayaankesehatan.net/index.php/component/content/article/93-pjj-monev-bpjs/1081-iic-kerangka-konsep
Quote
 
 
#12 Yulita 2013-12-13 08:14
Menanggapi komentar bu Susi :

1. Untuk kepesertaan sebenarnya konsepnya sudah bagus untuk menuju UHC, kelemahannya adalah penetapan besaran premi yang belum sesuai dengan benefit JKN (yg sangat luas dan hampir tidak ada iur biaya). Dengan kata lain besaran premi "disesuaikan" dengan azaz kepatutan dan nilai keekonomian, apakah demikian yang dilakukan BPJS??

2. Masalah keterbukaan data. Walau UU keterbukaan informasi sudah ada, kenyataannya seringkali susah mendapat data pemanfaatan dana Jamkesmas di RS kemarin, perlu "jalur2 khusus dan berliku" walau sudah dengan surat permohonan khusus dari calon BPJS. Dan data yg kita dapat juga tidak sesuai dengan yang diinginkan.

Pengalaman kedua pada tahun lalu, waktu ingin mengevaluasi tarif INA CBG, ternyta seperti masuk terowongan labirin yang tidak ada jalan keluarnya, dan finally data tidak bisa didapatkan. Harapan ke depan semoga BPJS dapat merealisasikan kewajiban sharing informasi tersebut dengan membagi data.

Kira-kira siapa yang bisa mendorong keterbukaan data di BPJS nanti? Apakah DJSN ?? Atau OJK ?? Atau Kemenkes (saya sendiripun tidak yakin)

3. Minggu lalu. P2JK menginformasika n bahwa akan dibentuk tim safeguarding kembali untuk mengawasi BPJS. Mudah-mudahan Kemenkes melihat evidence kegagalan tim safeguarding beberapa tahun yang lalu (ada 3 mahasiswa S2 KPMAK yang telah mengevaluasi kegagalan tim ini.

Apakah perlu dibuatkan policy brief dari hasil tesis mahasiswa tersebut sehingga tidak ada lagi "bagi" uang" dalam pengawasan BPJS tanpa indikator kinerja yang jelas.
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh