BPJS dalam melakukan upaya pemerataan akses bagi pesertanya di fasilitas kesehatan tingkat pertama dituangkan dalam Peraturan BPJS Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerataan Peserta di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. BPJS dapat melakukan pemindahan dari FKTP satu ke FKTP yang lain guna mencapai pemerataan akses berdasarkan rasio jumlah peserta dokter dan peserta, akses jarak fasilitas kesehatan dalam wilayah yang sama atau berdekatan, serta mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Dalam aturan ini juga dijelaskan bahwa proses pemindahan dilakukan secara bertahap dan selektif berdasarkan skala prioritas hingga tercapainya rasio ideal yaitu satu dokter berbanding 5000 peserta.
More Articles...
- Webinar Engaging Non-State Actors in Governing Health - the Key to Improving Quality of Care?
- Metodologi Evaluasi Kebijakan : Experience dan Evidence Fisipol UGM
- Studi Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi
- Panduan Tata Laksana 20 Kasus Non Spesialistik di FKTP
- Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
- Union Courses : Pengelolaan dalam Perencanaan dan Penganggaran Program
- Publikasi Health System in Transition (HiT) Indonesia Tahun 2017
- WORKSHOP : Strategi Penyusunan Agenda Kebijakan ke berbagai pihak: Eksekutif dan Yudikatif (1): Apa akan Judicial Review atau Legislative Review
- Workshop Protokol Penelitian Monev JKN Tahap 2
- Seminar Kerjasama Pusat dan Daerah dalam Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Keadilan Sosial
- Webinar Kuliah Tamu Provider Payment
- Seminar Nasional Kebijakan Kesehatan “Peran Mahasiswa Indonesia Menuju Universal Health Coverage 2019”
- Bagaimana Transformasi Strategic Purchasing yang Pro-Poor ?
- Buku:Comunities in Action, Pathways to Health Equity
- Peluasan Pelaksanaan Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
- Meningkatkan Cakupan Pekerja Informal dalam Jaminan Kesehatan di Negara Berpenghasilan Rendah dan Sedang
- Protokol Penelitian Monev JKN Tahun 2017
- Rapat Kerja Nasional 2017: Keterkaitan SPM Kesehatan, PIS-PK, dan Germas
- Stakeholders JKN dan Kemampuan Lobbying dalam Proses Kebijakan: Dimana Peran Asosiasi Fasilitas Kesehatan dan Perhimpunan Profesi
