Sebagai salah satu fungsi sistem kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan meliputi komponen revenue collection, pooling, dan purchasing. Peningkatan dana kesehatan menjadi kaleidoskop utama karena Nawacita mengamanahkan anggaran kesehatan mencapai 5% dari APBN di tahun 2016. Pertumbuhan kepesertaan JKN dari awal tahun 2014 sampai akhir tahun 2015 juga berkontribusi meningkatkan dana kesehatan di Indonesia. Oleh karena itu, sejauh mana dukungan pendanaan program UKM dan UKP, kesiapan layanan primer, dan keberlangsungan sistem pembiayaan patut menjadi perhatian di tahun 2016 mendatang.
Kondisi defisit sebesar 3,3 T yang dialami oleh program JKN di tahun 2014 diproyeksikan meningkat menjadi 6,8 T di tahun 2016. Hal ini sangat berkaitan dengan adverse selection, cost effectiveness, sistem rujukan, optimalisasi UKM, dan faktor lainnya. Beberapa regulasi terkait perencanaan dan penganggaran kesehatan perlu menjadi acuan dalam penyelenggaraan sistem pembiayaan kesehatan. Salah satunya terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dan Permenkes Nomor 828 Tahun 2008 Tentang Pengintegrasian Dalam Dokumen Perencanaan Kesehatan Daerah.
Poin-poin yang terangkum di tahun 2015, antara lain : keberlangsungan sistem JKN, kesiapan sistem kesehatan, kompleksitas sistem pendanaan kesehatan, risk pooling dan isu equity, supply-side readiness, perencanaan dan penganggaran di daerah, revenue collection dan adverse selection, penggunaan dana kapitasi, cap benefit package, integrasi Jamkesda, koordinasi antar lembaga, dan pendanan UKP-UKM di Indonesia. Informasi selengkapnya dapat Bapak/ Ibu/ Sdr akses melalui materi dan reportase berikut.
Materi
Reportase Lengkap
