Diskusi Panel: Harapan, Kenyataan dan Solusi JKN
Jakarta dan Yogyakarta - Senin, 28 Maret 2016
INDO HCF kembali menggelar diskusi panel pada Senin (28/3/2016) di RS Siloam Jakarta. Diskusi kali ini mengangkat tema Harapan, Kenyataan dan Solusi JKN. Acara ini merupakan kerjasama antara INDO HCF, IKKESINDO, PERSI, RS Siloam dan PKMK FK UGM (penyelenggara webinar). Rufi I. Susanto yang merupakan Chairman of Commiitee INDO HCF berharap diskusi panel (program CSR PT IDS Med) ini akan banyak membuka keran diskusi dan sharing informasi bagi kesehatan di Indonesia. Sementara, perwakilan dari PERSI memberikan sambutannya, ‘Era JKN ini seharusnya kita bisa lebih meningkatkan pelayanan yang berbasis pada patient safety ’, tegas Kuntjoro Adi Purjanto.
dr. Untung Suseno Sutarjo, M. Kes selaku Sekretaris Jenderal Kementrian Kesehatan RI menyatakan, kita perlu melihat kembali, faktanya masih mutu pelayanan belum seragam, akreditasi masih terbatas. Sehingga, bagaimana kita membuat keseimbangan atas fakta tersebut. JKN sendiri dilaksanakan tanpa bukti atau trial ke masyarakat, maka butuh banyak perbaikan dalam pelaksanaannya. Supriyantoro dari IKKESINDO menegaskan semoga forum INDO HCF ini bisa menjadi drainase dan ada tindak lanjutnya bagi seluruh pihak.
Pekerjaan rumah dalam pelaksanaan JKN ialah bagaimana menyelamatkan dana kapitasi yang seharusnya digunakan mereka yang benar-benar miskin dan berada di daerah terpencil (sulit akses), tegas Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD. Banyak ketakutan yang muncul, yaitu banyaknya orang mampu yang mendaftar sebagai peserta JKN dan memanfaatkan semaksimalkan premi yang dibayarkan. Sesuai data yang dikumpulkan PERSI, terjadi peningkatan pasien di era JKN ini. Prof. Laksono menambahkan, kebijakan single pool di Indonesia perlu dikaji ulang, karena jumlah penduduk yang besar, sehingga biaya yang ditanggung juga besar. Jika hanya satu pool maka resiko terjadi fraud dan defisit dalam beberapa tahun ke depan. Negara perlu jugamenetapkan batas atas klaim untuk masing-masing RS.
Sementara, tugas berat yang diemban pihak BPJS ialah kurangnya sosialisasi, masyarakat masih belum paham adanya system rujukan, ada golongan yang ditanggung pemerintah dan tidak, ada pula masyarakat yang masih berpikir membayar biaya layanannya (fee for service), ungkap dr. Daniel Budi Wibowo, M. Kes selaku perwakilan dari PERSI. Daniel menegaskan harapan PERSI yaitu percepatan persamaan pelayanan dasar di seluruh RS.
drg. Usman Sumantri, MSc dari DJSN menyatakan tugas utama DJSN ialah mengawasi, melakukan monitoring dan evaluasi kinerja BPJS. Masukan untuk saat ini, BPJS perlu melakukan validasi atas data kepesertaannya. Ke depannya, seluruh pihak perlu meningkatkan koordinasi dan membangun kemitraan. Faktanya, INA CBG’s belum dipahami seluruh staf RS, sehingga masih ada tenaga dokter yang berpikir dan memberikan pelayanan dengan skema fee for service (Wid).
Dowload Materi
