Dewasa ini, Industri farmasi mengalami perkembangan yang begitu pesat, begitupun sejak era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), industri farmasi menjadi salah satu penopang dalam memastikan akses, keterjangkauan, dan kualitas obat tetap terjamin. Seperti baru-baru ini, Pharma Boardroom menerbitkan Health Care & Life Sciences Review yang membahas isu tentang JKN. Beberapa tokoh memberikan ulasan terkait dengan Implementasi JKN, diantaranya yaitu Airlangga Hartarto selaku Menteri Perindustrian RI mengatakan bahwa diperlukan komitmen antar kementerian dalam menciptakan lingkungan yang ramah bisnis antara pemangku kepentingan publik dan swasta dalam kontinuitas JKN, khususnya dalam ketersediaan obat-obatan untuk memenuhi kebutuhan nasional sehingga obat-obatan sangat penting untuk diproduksi dalam negeri. Seperti halnya yang disampaikan oleh Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa LKPP bertindak selaku mediator antara produsen dan konsumen dalam hal ini pihak pemerintah dan swasta dalam menentukan spesifikasi obat-obatan dan alat kesehatan yang nantinya ditentukan dalam sebuah e-katalog. Di lain pihak, Fachmi Idris juga menjelaskan bahwa skema premi masih berada dibawah hitungan aktuaria dengan tujuan untuk memperbesar akses layanan kesehatan, namun perlu diketahui bahwa hal ini menjadi salah satu pemicu terjadinya missmatch yang dialami oleh BPJS Kesehatan, sehingga dibutuhkan solusi lain dalam menyikapi kondisi defisit yang hadapi saat ini. Serta masih banyak lagi ulasan dari beberapa tokoh terkait Jaminan Kesehatan Nasional.
