Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 telah ditetapkan dan disahkan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017. Salah satu kebijakan pokok di dalam APBN tahun 2018 yaitu akan diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan perlindungan sosial untuk pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan di seluruh pelosok tanah air. Hal tersebut dikutip dari sambutan yang disampaikan oleh Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Buku Informasi APBN 2018. Anggaran perlindungan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar salah satunya bidang kesehatan. Pada tahun 2018 ini, anggaran kesehatan meningkat Rp 6,1 triliun dari outlook tahun 2017 sehingga total anggaran untuk tahun ini sebesar 111 triliun dengan alokasi untuk pusat sebesar 81,5 triliun dan 29,5 triliun transfer ke daerah. Anggaran ini ditujukan untuk kebijakan kesehatan yang menjadi prioritas pada 2018 yaitu 1) meningkatkan dan memperbaiki distribusi faskes dan tenaga kesehatan, 2) penguatan program promotif dan preventif yang diarahkan untuk penyakit tidak menular dan program untuk ibu hamil dan menyusui, 3) meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program JKN, serta 4) meningkatkan peran pemda untuk supply side dan peningkatan mutu layanan
