Review Roadmap Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional

jkn reviewBeberapa pertemuan untuk mendiskusikan implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tingkat pusat dan daerah telah banyak dilakukan, salah satunya adalah pertemuan Review Roadmap Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional pada tanggal 20 Februari 2018 di Hotel JS Luwansa Jakarta yang menghadirkan pembicara dari pihak Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Pertemuan ini membahas mulai dari capaian JKN, tantangan dan permasalahan, hal yang perlu ditinjau ulang, hingga pada upaya mengatasi permasalahan yang muncul; baik terkait dengan kepesertaan, pelayanan kesehatan, manfaat dan iuran maupun pembiayaan JKN-KIS. Pada aspek kepesertaan hingga per 1 Februari 2018 telah mencapai 192 juta jiwa dengan proporsi 48% peserta PBI dan 52% peserta non PBI. Begitupun pada ketersediaan FKTP dan FKRTL yang bekerjasama juga mengalami peningkatan tiap tahunnya, sebanyak 21.785 FKTP dan 2.324 FKRTL yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.  Sedangkan pada integrasi Jamkesda dalam program JKN, dari 514 kabupaten/kota sebanyak 482 kabupaten/kota yang telah mengintegrasikan jamkesdanya dan masih terdapat 6 daerah belum terintegrasi serta 26 kabupaten/kota yang tidak memiliki jamkesda. Integrasi jamkesda masih berjalan selektif dan sangat dipengaruhi oleh komitmen politik dari pemda. Namun tidak sedikit pemerintah daerah memberikan dukungan dengan menerbitkan regulasi daerah yang menegaskan sasaran, paket manfaat, dan pembiayaan Jamkesda, sehingga pembiayaan iuran PBI APBD mengalami peningkatan tiap tahunnya. Namun, di sisi lain masih perlu mengoptimalkan kapasitas fiskal dan distribusi tenaga kesehatan serta ketersediaan supply side.

Bauran Kebijakan Untuk Keberlanjutan JKN Perkembangan Terkini Pelaksanaan Program JKN Tinjauan Aspek Kepesertaan Program JKN
Tinjauan Aspek Pelayanan Program JKN Tinjauan Aspek Manfaat dan Iuran Program JKN Hasil Pertemuan dan Rencana Tindak Lanjut

pendaftaran-alert

regulasi-jkn copy

arsip-pjj-equity

Dana-Dana Kesehatan

pemerintah

swasta-masy

jamkes

*silahkan klik menu diatas

Policy Paper

Link Terkait

jamsosidthe-lancet