Mayoritas negara berkembang di Asia telah melakukan reformasi sistem kesehatan mereka selama beberapa dekade tetapi masih gagal mencapai target untuk cakupan kesehatan universal (UHC), yaitu memastikan bahwa semua orang mendapatkan layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa menderita kesulitan keuangan. Negara - negara di Asia bergantung pada campuran sumber pembiayaan kesehatan, seperti pendapatan umum pemerintah, asuransi kesehatan sosial (SHI), pendanaan eksternal, asuransi kesehatan swasta dan pembayaran out-of-pocket (OOP). Negara - negara Asia umumnya menghabiskan antara 1% dan 10% dari PDB nasional mereka untuk kesehatan. Terdapat variasi dalam investasi pemerintah di bidang kesehatan sebagai proporsi dari total pengeluaran kesehatan di seluruh negara, dari 23,4% di Jepang hingga 4,8% di Myanmar. Banyak pemerintah di Asia telah memperkenalkan berbagai jenis skema asuransi kesehatan (SHI) yang dibiayai publik. Sektor swasta, dalam menyediakan layanan kesehatan, telah berkembang pesat, karena banyak sistem kesehatan nasional tidak mampu mengatasi kenaikan biaya, terutama untuk pembayaran bersama, dan meningkatnya permintaan layanan. Pengenalan asuransi kesehatan swasta telah mengurangi pembayaran OOP dan, dalam jangka panjang, dapat mengembangkan sistem SHI yang lebih luas. Sebagai akibat dari rendahnya tingkat pengeluaran pemerintah, pembayaran OOP oleh konsumen kesehatan merupakan bagian besar dari pengeluaran kesehatan, berjumlah lebih dari US$0,5 triliun atau US$80 per kapita per tahun. Peningkatan pesat dalam bantuan pembangunan untuk kesehatan (development assistance for health/ DAH) sejak tahun 2000 telah menghasilkan peningkatan kesehatan yang besar di negara - negara termiskin, namun tingkat DAH mengalami stagnasi dalam beberapa tahun terakhir. DAH harus berevolusi untuk membantu mempercepat kemajuan menuju UHC. Artikel ini dipublikasikan pada 2021 di SAGE Journals
