Laporan ini dipublikasikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada 2020. Penyusun laporan ini ialah Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Metode yang dilakukan dalam melakukan analisis dan evaluasi ini antara lain: inventarisasi, evaluasi, dan disusul perumusan rekomendasi. Kesimpulan hasil analisis dan evaluasi regulasi terkait SJSN antara lain: tujuan UU 40 Tahun 2004 tentang SJSN belum tercapai. Kedua, pasal 57 jo. pasal 65 UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang diamanahkan untuk pengalihan PT Taspen-PT ASABRI ke BPJS Ketenagakerjaan menghadapi penolakan dari berbagai pihak. Ketiga, analisis UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, terdapat 22 temuan. Keempat, berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum terhadap 31 peraturan perundang-undangan terkait SJSN disimpulkan 25 peraturan perundang-undangan ditemukan permasalahan secara substansial dan teknis penyusunan.
