Sumber Dana APBD Kabupaten/ Kota

APBD Kabupaten/ Kota daerah studi menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Untuk lebih detail uraian APBD Kabupaten/ Kota tempat studi sebagai berikut. Kota Tidore mengalokasikan anggaran tercermin pada besaran total APBD Kota Tidore. Jumlah anggaran menunjukkan kenaikan setiap tahunnya 2014-2016. Gambaran lebih detail sumber dana APBD Kota Tidore dalam tabel di bawah ini.

Tabel 7. Sumber Dana di APBD Kota Tidore (Milyar)

Sumber: DPKAD Kota Tidore, 2017

Tabel di atas jelas menggambarkan tren kenaikan anggaran pendapatan di APBD Kota Tidore. Pendapatan asli daerah sebesar 4-5% masih jauh dari dana trasnfer daerah yaitu 89-90% pada tahun 2014-2016. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah masih mengandalkan dana transfer dari Pemerintah Pusat untuk mendukung pembangunan di daerahnya.

PAD Kota Lhokseumawe 6% dari total APBD dan 9% dari total Transfer Daerah tahun 2014 dan pada tahun 2016 sebesar 6% dari total APBD dan 7% dari total dana transfer. Besaran PAD Kota Tidore 4% dari total APBD dan 5% dari Dana Transfer Daerah pada tahun 2014 sedangkan tahun 2016 PAD sebesar 5% dari total dana APBD dan 6% dari total dana transfer

Tabel 8. Sumber Dana di APBD Kota Lhokseumawe

Sumber: BPKAD Kota Lhokseumawe, 2017

Alokasi anggaran sumber dana PAD Kota Lhokseumawe yang tidak meningkat dari tahun 2014 ke 2016 sebesar 6% memberikan gambaran belum optimalnya pemerintah daerah dalam merencanakan sumber pendapatan dari daerah. Kecenderungan memanfaatkan dana transfer daerah yang lebih besar 78% tahun 2016 menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan di daerah masih belum optimal.

Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tabel 4 – 7 menunjukkan bahwa pendapatan dari kemampuan daerah dalam menghimpun pendapatan masih terbatas dibandingkan dengan dana pemerintah pusat. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri dalam Pedoman Penyusunan APBD tahun 2014, tahun 2015, dan tahun 2016 juga masih belum menjelaskan secara rinci peningkatan PAD nasional. Berbeda dengan Pedoman Penyusunan APBD tahun 2017 yang telah menjelaskan bahwa ada tren kenaikan PAD tahun 2012-2016 dengan rincian proporsi pajak daerah dan retribusi daerah. Tren kenaikan ini penting untuk menjadi pedoman bagi daerah dalam mendorong kenaikan PAD yang dapat berkontribusi pada alokasi anggaran program dan kegiatan di daerah.

Sebagai contoh dari data alokasi dan realisasi anggaran di dinas kesehatan Kota Tidore Kepulauan tahun 2014 – tahun 2016 sama sekali tidak ada alokasi dan realisasi dana PAD di dinas kesehatan. Salah satu penyebabnya adalah terbatasnya PAD yang di peroleh. Kota Makassar merupakan contoh kabupaten/kota yang memiliki PAD cukup tinggi untuk mengimbangi dana dari pusat. Kegiatan UKP di Makassar hanya didukung pembiayaan DAK dari pemerintah pusat 9.15% dari keseluruhan pembiayaan untuk UKP berupa obat dan BMHP, sementara PAD Kota Makassar dapat berhasil dialokasikan 77% dari seluruh pembiayaan UKP. Sama hal-nya dengan pembiayaan untuk kegiatan UKP, kegiatan UKM di Kota Makassar sebagian besar didanai dari PAD, tetapi proporsinya masih di bawah pembiayaan UKP 68 % (Trisnantoro, L. Marthias, T. Putri LP, Kurniawan, MF. Siswoyo, 2015).

Apabila merujuk pada Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) maka PAD mempunyai arti penting dalam pembangunan di daerah, terutama di bidang kesehatan. Perkembangan PAD studi kasus di Provinsi tahun 2014 ke tahun 2016 berturut 12%-16% di Provinsi Aceh dan 12%-13% di Provinsi Maluku Utara.