HOSPITAL PAYMENT

SESI :  HOSPITAL PAYMENT
By: Yulita Hendrartini

Sesi ini membahas tentang metode pembayaran prospektif, khususnya Diagnosis Related Groups (DRG) dan global budget untuk pengendalian biaya di Rumah sakit. Sepertinya berbagai negara cukup kerepotan dalam pengendalian biaya di rumah sakit. Terbukti bahwa penerapan DRG tidak mampu menahan laju kenaikan biaya kesehatan. Berbagai aspek digali terkait dengan penerapan Prospective Payment System (PPS) di RS.

Ada 4 pembicara dalam sesi ini. Pertam,a Karoline Mortensen dari United States, yang membahas tentang Global budget and ambulatory care sensitive conditions in Maryland Hospital. Sejak tahun 2012, sistem pembayaran RS di Maryland berubah dari per inpatient admission menjadi per capita total hospital, dengan kenaikan per tahun sekitar 3,8 %. Sistemnya adalah dengan mengaitkan sistem pembayaran global ini dengan jaringan pelayanan primernya, khususnya untuk mendorong promotif yang lebih baik. Tujuan risetnya untuk mengkaji Total Patient Revenue (TPR) dikaitkan dengan Preventive Quality Indicator yang sudah dibuat oleh AHQR. Hasilnya menunjukkan adanya skor kualitas pelayanan preventive yang lebih baik dengan penerapkan global budget yang mengaitkan dengan pelayanan ambulatory.

Pembicara ke-2, Phillipe Widmer membahas tentang reserve capasity yang pada berbagai RS di Swiss yang menerapkan prospective payment. Judul makalahnya : Choice of Reserve Capasity with Uncertain Demand. Reserve capasity yang dimaksud adalah biaya cadangan. Seperti diketahui Swiss menerapkan sistem PPS dengan model global budget dan melakukan reformasi sejak 2012. Dalam sistem pembayaran tersebut uncertainty in demand/ output tidak akan dibayar. Ketidakpastian output pelayanan dianggap merupakan bagian dari manajemen RS yang terkait dengan input RS dan biaya-biaya yang mempengaruhinya. Rumah sakit perlu perencanaan yang baik terkait dengan produk layanan yang diharapkannya. Jika input (tenaga medik) di RS mempunyai kualitas yang kurang baik, maka para pasien akan readmission atau kembali bolak balik ke RS atau pasien akan menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan. Hal ini akan mempengaruhi biaya RS. Sebaliknya jika input terlalu tinggi (high qualified), maka RS harus meng-cover berbagai biaya untuk mempertahankan SDM tersebut. Sudah pastihal tersebut mempengaruhi biaya yang timbul di RS (misalnya pemberian jasa medik yang tinggi untuk membuat dokter tersebut tetap di RS tersebut). Kemampuan manajemen RS untuk mengelola hal ini sangat mempengaruhi efisiensi RS.

Topik ketiga mengenai potensi fraud yang terkait dengan cream skimming. Krishna Rao, orang India yang menjadi associate professor di John Hopkins membahas masalah ini dengan makalah yang berjudul : Do for profit hospitals select profitable patients in prospective payment environtment? Evidence from the Aarogyasri insurance scheme in India. Dr Rao mengambil kasus bedah jantung yang biayanya sangat signifikan. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa rerata LOS lebih tinggi di public hospital dibanding private hospital. Rerata skor keparahan penyakit untuk CABG lebih tinggi di RS pemerintah namun tidak ada beda untuk prosedur angioplasty. Kesimpulannya RS swasta cenderung memilih pasien yang lebih sehat dan cenderung lebih efisien dalam pemakaian sumber daya dibanding RS pemerintah.

Topik keempat lebih me-review implementasi sistem pembayaran case based payment system for hospital funding in Asia Pasifik. Soonman Kwon, profesor dari Seoul National University, salah satu health economist yang cukup terkenal di Asia membawakan makalah ini. Ada tujuh negara yang di-review, yaitu Singapore, Taiwan, Thailand, Jepang, Korea, New Zealand dan Australia. Salah satu prasyarat untuk mendukung sistem pembayaran ini berjalan baik adalah dengan melakukan monitoring secara rutin dan memadai serta menaitkan dengan dampak kualitas pelayanan kesehatan, Beberapa negara yang sudah mengkaitkan sistem pembayaran prospektif (DRG) dengan kualitas pelayanan adalah Korea, Taiwan, Thailand dan Australia. Metodenya dengan melakukan monitoring rutin kajian kajian terhadap berbagai dimensi yang terkait dengan kualitas. Hampir setiap negara yang menerapkan sistem DRG ini menerapkan beberapa tahapan, seperti di Korea, Japan, Filipina dan Tiongkok melakukan pentahapan dalam membuat klasifikasi kategori penyakit. Di Thailand bertahap memasukkan gaji dan biaya-biaya lain di RS kedalam sistem pembayaran DRG. Sementara di Korea bertahap dalam partisipasi RS masuk kedalam sistem tersebut. Menariknya di dalam salah satu slidedisebut Indonesia: Failed !!

Pernyataan tersebut membuat keingintahuan untuk mengetahui latar belakang statement tersebut (walaupun saya tidak terlalu terkejut juga). Dari diskusi lebih lanjut, Prof Kwon menyatakan bahwa tidak seharusnya Indonesia sebagai negara yang besar langsung menerapkan sistem DRG dengan single rate untuk seluruh RS. Itu hal yang sangat berisiko menurut Kwon. Sebaiknya Indonesia mengadopsi sistem negara lain yang mirip dengan kondisi di Indonesia dan secara bertahap menyesuaikan sesuai dengan kondisi di Indonesia. Menurutnya , Indonesia tidak perlu membangun sistem DRG sendiri seperti di Taiwan, karena costy dan waktunya akan sangat lama sekali. Salah satu hambatan di Indonesia adalah belum adanya standar nasional yang menjadi acuan, sehingga sulit untuk penetapan tarif yang tepat dan memadai. Mungkin hal ini akibat dari kebijakan desentralisasi yang diterapkan di Indonesia, sehingga data-data sering kali sulit di dapatkan.

Kesimpulan dari sesi ini adalah :

1. Trend pembayaran RS ke depan adalah dengan global budget yang berbasis dari perhitungan DRG (per kasus). Karena berbagai pengalaman membuktikan bahwa pembayaran DRG yang secara teknis mendorong efisiensi ternyata tidak bisa mendorong efisiensi di tingkat makro. Oleh karena itu berbagai negara mulai bergerak untuk menerapkan global budget untuk menahan kenaikan biaya di level makro.
2. Diperlukan skill management RS yang baik untuk dapat mengelola sumber daya di RS dan mendorong efisiensi di RS dalam sistem pembayaran prospektif.
3. Kunci suscess implementasi pembayaran berbasis kasus (case based payment) adalah penerapan proses penetapan tarif termasuk peran stakeholder terkait denganproses tersebut. Kapasitas dan kesiapan purchaser (BPJS) dan provider sangat menentukan hal ini.
4. Beberapa negara menerapkan kombinasi sistem global budget di level makro (nasional) dengan pembayaran DRG untuk dapat mengendalikan biaya pelayanan di RS. Pembayaran DRG saja tidak akan mampu mendorong efisiensi.