Pleno 9

Economics of Human Resources for Health

Prof Laksono Trisnantoro membawakan hasil riset yang dilakukan oleh PKMK terkait dengan implementasi JKN di Indonesia dalam kegiatan InaHEA di hari ketiga. Pada pemaparannya, penelitian ini ingin menjawab bahwa “Apakah kapitasi meningkatkan performance di layanan primer?”. Pertanyaan ini penting untuk melihat situasi terkini setelah adanya perubahan sistem yang signifikan. Hasil penelitian diambil dari 12 daerah penelitian di lima provinsi. Laksono menginformasikan bahwa terdapat banyak variasi untuk fee dokter di setiap wilayah. Pemerintah dinilai perlu mendapatkan tambahan pembiayaan untuk memberikan insentif maupun bonus lain di luar gaji pokok kepada para dokter. Sedangkan besarannya akan disesuaikan dengan hasil negosiasi. Di sisi lain, BPJS dinilai belum memiliki otoritas dalam memegang pengelolaan penuh JKN, sehingga kualitas layanan saat ini belum menjadi prioritas. Laksono mengakhiri paparan dengan menyampaikan ide untuk menjembatani gap ini yaitu mengubah sistem yang menghubungkan performa individu dengan besaran pembayaran serta mengusulkan agar BPJS dapat lebih diperkuat.

Pembicara kedua pada sesi ini memaparkan progress yang telah dicapai oleh BPJS Kesehatan, dimana pertumbuhan peserta JKN telah naik secara signifikan dan begitu cepat. Meskipun peningkatannya ini termasuk pada mengalirnya pasien rumah sakit swasta ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Menurutnya, regulasi penting untuk memastikan peran BPJS sebagai pelaksana strategic purchasing, sehingga lebih mudah untuk menata aturan secara cepat dan tepat. Beberapa hal yang dinilai masih perlu diubah seperti saat ini pembayaran fasilitas hanya sebatas pada kapitasi, bukan jumlah kunjungan. Beliau juga memaparkan bahwa memang masih perlu waktu untuk ke sana (sistem JKN yang ideal).

Dilanjutkan oleh beliau bahwa saat ini masih ada missmatch antara besaran iuran yang dibayar dan seberapa besar dana yang digunakan untuk layanan JKN. Jika dihitung, nilai iuran belum mencapai nilai aktuaria sehingga saat ini masih perlu adanya bantuan dukungan pembiayaan JKN dari pemerintah. Beberapa tantangan lain yang belum bisa diselesaikan adalah penerapan sanksi, yang hingga saat ini belum bisa dilaksanakan. Menurut beliau, dalam rangka mengurangi gap, kita dapat mencontoh Jepang yang dimana dokter yang memberikan layanan kesehatan diberikan pendidikan khusus dan berseritifikat. Peran dokter disana dinilai sangat penting sehingga dengan retensi ini akan dapat mengurangi gap pada performa dan kualitas kesehatan.

Sebagai pembicara terkahir, Dr Kalsum Komaryani sebagai Kepala Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan mengungkapkan bahwa BPJS saat ini belum memiliki kekuatan untuk mengelola sendiri atau berperan banyak pada strategic purchasing, contoh paling kecil adalah benefit package yang masih harus diputuskan oleh banyak orang. Rumah sakit juga belum memiliki standar pendapatan yang adil. Banyak rumah sakit memiliki pasien banyak, pendapatan banyak, tetapi insentif tidak berubah. Dari situasi ini, Kalsum juga berpendapat bahwa masih perlu adanya penguatan bagi BPJS sendiri mungkin bisa dalam bentuk revisi undang-undang. Namun, menurut Kalsum beberapa perbaikan telah dilakukan oleh BPJS seperti jasa pelayanan yang tidak hanya diberikan untuk provider, tapi sanitarian atau siapapun yang mendukung kinerja fasilitas kesehatan.

Materi

Ascobat Publlic Healfh Service and National Health Insurance

Family Planning in the JKN - Dr. Annette S Robertson

Teguh Dartanto: Economic Impacts of JKN

Laksono Trisnantoro: Payment to Medical Workers: Whether BPJS as purchase should involve?

Kalsum Komaryani: Kebijakan Pembayaran Jasa Kepada Tenaga Kesehatan di Era JKN

Citra Jaya: Peluang penelitian menggunakan data klaim BPJS Kesehatan

Kalsum Komaryani: Pembiayaan kesehatan di puskesmas

World Bank Analytical Works: Achieving uhc and improving quality of spending in Indonesia

Reporter: Faisal mansur