Sesi Pleno Seminar Nasional, 1 November 2014 di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta

Seminar Nasional yang bertemakan “Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Implikasinya” ini merupakan serangkaian kegiatan PAMJAKI yang diadakan pada tanggal 1 November 2014. Sambutan oleh Prof. Dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr.PH, MHP, HIA, AAK (dewan pakar dan ketua komisi penguji PAMJAKI) dan dr. Rosa Christiana Ginting, Betr.med, MHP, HIA, AAK (ketua umum PAMJAKI) membuka seminar nasional tersebut.

Paparan umum sebelum memasuki sesi pleno juga disampaikan oleh Ir. Sumarjono (Otoritas Jasa Keuangan) dan Timoer Soetanto (APINDO). Ir. Sumarjono menjelaskan ada peningkatan penetrasi asuransi komersial (menjadi 1,84%) dan densitas asuransi komersial (menjadi Rp 732 ribu) khususnya asuransi kesehatan, dibandingkan sebelum adanya JKN (penetrasi 0,18% dan densitas Rp 71 ribu). Beliau juga menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini, tidak kurang dari 30 perusahaan asuransi telah menjalin Coordination of Benefit (CoB) dengan BPJS Kesehatan.

Sebagai ketua bidang jaminan sosial APINDO, Timoer Soetanto memaparkan maping perusahaan dan permasalahannya dalam menjamin kesehatan pekerjanya. Sosialisasi dan kepesertaan merupakan salah satu permasalahan yang dirasakan hampir semua perusahaan, baik skala mikro maupun perusahan besar dan menengah. Beliau juga menekankan bahwa asuransi kesehatan swasta, rumah sakit swasta, dan industri farmasi juga berperan menjaga keberlangsungan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan semua pihak

Sesi pleno mengenai perlindungan peserta dalam memanfaatkan pelayanan JKN kemudian dimoderatori Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, MSc., Ph.D., AAK dengan beberapa pembicara yaitu : dr. Daniel Budi Wibowo, M.Kes (ketua kompartemen manajemen risiko BPJS – PERSI); dr. Marius Widjajarta, SE (ketua YPKKI); Dr. Tono Rustiano, MM (direktur perencanaan dan pengembangan BPJS Kesehatan); dan dr. Donald Pardede, MPPM (kepala pusat P2JK Kemenkes RI).

dr. Daniel menjelaskan menjelaskan pandangan provider terhadap pelayanan JKN, bahwa dari 1,5 ribu rumah sakit swasta, sekitar 617 (41,08 %) adalah mitra BPJS. Di sisi lain, terjadi penambahan 230 rumah sakit swasta dalam kurun waktu 16 bulan terakhir. Dengan adanya JKN, beliau menilai rumah sakit swasta di Indonesia berkembang dalam kuantitas, tetapi dalam kapasitas TT masih relatif kecil. Permasalahan besar bagi sebagian rumah sakit swasta adalah kurangnya dokter spesialis, sehingga dispensasi praktik dokter di area yang kekurangan dokter berpotensi meminimalisir rumah sakit swasta yang terpaksa ditutup.

Melengkapi penyajian sebelumnya, berbagai permasalahan dari sudut pandang peserta JKN kemudian dipaparkan oleh dr. Marius Widjajarta, sedangkan Dr. Tono Rustiano lebih memfokuskan terhadap pelayanan peserta dalam program JKN. Beberapa strategi operasional pelayanan peserta JKN turut disampaikan oleh dr. Donald Pardede. Beberapa kesimpulan, diantaranya :

1. Memperbaiki dan meng-update data kepesertaan penerima bantuan iuran (PBI)
2. Menetapkan jasa tenaga kesehatan secara profesional (bukan hanya dokter)
3. Penyusunan tarif INA-CBG versi Indonesia dengan bobot kasus sesuai dengan PNPK dan PPK yang berbasis bukti (evidence based)
4. Meningkatkan kuantitas dan kapasitas SDM sesuai dengan kebutuhan disertai master plan dan penataan kompetensi provider kesehatan
5. Meningkatkan peran serta pelayanan kesehatan swasta dalam program JKN
6. Meningkatkan program preventif dan promotif dalam JKN
7. Memperbaiki sistem obat fornas dan ketersediaan obat fornas
8. Memperbaiki seluruh tarif premi untuk seluruh jenis kepesertaan berdasarkan patient safety dan standar pelayanan nasional
9. Melakukan audit medik terhadap diagnosa pasien dengan penyulit, terutama di rumah sakit tipe A dan B
10. Adanya integrasi sistem pengendalian fraud

Pemateri dan file presentasi

Kembali ke Pengantar Reportase