Sistem pembiayaan Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat berarti. Kebijakan pembiayaan kesehatan tahun 2000-2007 telah berhasil memperbaiki pemerataan sosial ekonomi. Sebelum krisis, rumah sakit pemerintah maupun swasta cenderung digunakan oleh kalangan masyarakat ‘mampu’. Sebagian besar masyarakat miskin, belum atau bahkan tidak memanfaatkan fasilitas  pelayanan kesehatan dikarenakan oleh keterbatasan sumber daya. Dapat disimpulkan bahwa  berbagai kebijak1an Jaminan pendanaan seperti Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan dan Askeskin berhasil mengurangi hambatan bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan rumah sakit maupun fasilitas kesehatan non-rumah sakit lainnya.  Adanya program perlindungan kesehatan bagi masyarakat (ASKESKIN, JAMKESMAS, dsb), mempunyai arah positif menuju semakin terlindunginya kaum miskin dan kaum rentan-miskin terhadap katastropik akibat pengeluaran kesehatan tanpa membedakan gender.

Data tentang akses dan kualitas kepelayanan dasar (puskesmas) dan pelayanan rujukan (rumah sakit) serta pemerataan sumber daya manusia, masih menunjukkan gejala ketidak merataan secara horizontal. Jumlah rumah sakit dan dokter tidak terdistribusi secara merata di berbagai daerah dan kualitas pelayanan juga masih berbeda-beda sesuai dengan letak geografis daerah masing-masing yang sulit dijangkau. Keadaan ini perlu dipelajari oleh para pemimpin di sektor kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan Propinsi perlu untuk memahami bagaimana teori equity dan implikasinya di daerah, sesuai dengan harapan permenkes 971 th 2009, tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan., untuk meningkatkan Kompetensi para pejabat structural mulai dari Dinas Kesehatan Propinsi dan Kebupaten/Kota, Kepala Bidang di Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupeten/Kota, Rumah Sakit, Pimpinan Puskesmas dan Unit Pelaksana Teknis lainnya.