Reportase Webinar

Seri Webinar Memahami “Sesuatu yang Salah” dalam Kebijakan Pendanaan Kesehatan di Indonesia: Prospek Revisi UU SJSN Tahun 2004 & UU BPJS Tahun 2011

Bagian 1b: “Bagaimana Situasi Indonesia Dibandingkan dengan Thailand dalam Asuransi Kesehatan Swasta dan Sistem Kesehatannya”

Selasa, 12 Mei 2026 | 10.00–11.30 WIB

PKMK-Yogyakarta. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM) menyelenggarakan Webinar Bagian 1b dengan tema “Bagaimana situasi Indonesia dibandingkan dengan Thailand dalam asuransi kesehatan swasta dan sistem kesehatannya?” secara daring pada Selasa (12/5/2026). Webinar ini membahas situasi indonesia dibandingkan dengan thailand dalam asuransi kesehatan swasta dan sistem kesehatannya. Webinar ini dipandu oleh Vini Aristianti, S.KM., MPH., AAK dengan menghadirkan Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D selaku narasumber sekaligus fasilitator diskusi.

Sebagai pengantar. Prof. Laksono menyampaikan bahwa sektor kesehatan Indonesia saat ini dinilai sedang mengalami "sesak napas" akibat stagnasi pendanaan yang tertahan di angka sekitar 3% dari PDB selama 15 tahun terakhir. Angka ini jauh di bawah rata-rata dunia dan diperburuk oleh minimnya perkembangan asuransi kesehatan swasta dan kebijakan single pool BPJS Kesehatan.

Berbeda dengan Indonesia, Thailand berhasil meningkatkan belanja kesehatan melalui sistem yang memisahkan jaminan sosial pemerintah bagi masyarakat miskin, pekerja, dan PNS (3 pool) dan asuransi swasta bagi kelompok mampu. Pendekatan ini perlu dibahas lebih lanjut apakah memang lebih efektif dalam meningkatkan akses layanan berkualitas sekaligus meningkatkan pemerataan. Indonesia perlu mempertimbangkan pengalaman Thailand yang mendorong kelompok mampu menjadi peserta asuransi kesehatan swasta demi memperkuat pendanaan kesehatan dan mewujudkan keadilan sosial.

VIDEO   MATERI

Diskusi

Dalam sesi diskusi menyoroti ketimpangan layanan kesehatan yang nyata, seperti di Papua dimana fasilitas cath lab jantung dilaporkan mangkrak akibat hambatan proses kredensialing oleh BPJS Kesehatan.. Selain itu, perwakilan rumah sakit swasta di Yogyakarta mengungkapkan kondisi keuangan yang kian "kempas-kempis" akibat kebijakan yang dinilai tidak berpihak, termasuk fenomena masyarakat mampu yang masih menggunakan BPJS. Ada kritik terhadap narasi "BPJS gratis" yang sering dijadikan alat propaganda politik, padahal sistem ini memerlukan pendanaan berkelanjutan dan kepercayaan publik terhadap kualitas layanan yang kini dirasakan kian menurun.

Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Prof. Laksono Trisnantoro menekankan bahwa penerapan sistem JKN harus menjamin bahwa subsidi pemerintah difokuskan bagi masyarakat miskin. Apabila subsidi pemerintah melalui PBI APBN banyak terpakai oleh anggota BPJS yang relatif lebih mampu, akan terjadi masalah defisit terus menerus. Dengan pengalaman Thailand perlu ada "perubahan kebijakan" untuk menarik pendanaan dari kelompok masyarakat mampu melalui mekanisme asuransi kesehatan swasta. Diskusi ini juga menyimpulkan bahwa Indonesia tidak bisa lagi hanya bertumpu pada BPJS sendirian, Diperlukan integrasi peran sektor swasta dan perbaikan regulasi guna meningkatkan belanja kesehatan nasional demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

VIDEO

Reporter: Latifah Alifiana (PKMK UGM)