Tahun 2014 bukan hanya sebagai tahun pertama penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetapi juga disertai dengan terpilihnya Ir. Joko Widodo sebagai Presiden RI ke-7. Perubahan dan pengembangan kebijakan pun berdampak pada sistem pembiayaan kesehatan nasional, terutama menjelang Sustainable Development Goal (SDG). Hal ini menjadi fokus dan tantangan tersendiri di tahun 2015, termasuk berkaitan dengan peran sistem desentralisasi pemerintah daerah dalam pembiayaan kesehatan di era JKN. Adapun pembahasan lebih dalam telah kami sajikan pada outlook kebijakan pembiayaan di tahun 2015 sebagai berikut 

Kaleidoskop Pembiayaan Kesehatan 2014

Awal tahun 2014 ditandai dengan dimulainya penyelenggaraan JKN di Indonesia. PKMK FK UGM memulai serangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi JKN yang berkolaborasi dengan 10 universitas di Indonesia. Monitoring JKN ini untuk melihat kesiapan dan implementasi awal JKN di 11 provinsi di Indonesia. Di bulan yang sama, PKMK turut berpartisipasi di dalam Konferensi Ekonomi Kesehatan Indonesia (InaHEA) pertama yang dilaksanakan di Bandung melalui presentasi oral dengan salah satu topiknya yaitu Pendanaan Kesehatan dan mengisi sesi paralel mengenai monitoring JKN. Mei  2014, hasil penelitian monitoring JKN 11 provinsi mulai didiseminasikan dalam berbagai pertemuan kesehatan, baik di daerah maupun pusat.  Selengkapnya, silakan simak