Kajian yang dilakukan oleh Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal pada tahun 2006 terkait kajian pemetaan kapasitas fiskal dan prioritas keuangan daerah yang bertujuan untuk melakukan pemetaan kapasitas fiskal daerah dan prioritas pengeluaran sektor daerah, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Salah satu hasil kajian tersebut ditemukan bahwa untuk menutupi kekurangan anggaran baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten melakukan cara yang relatif sama seperti mengusulkan agar kekurangan ditutupi dari dana konsentrasi (APBN), APBD perubahan, budget sharing (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota), dana dari partisipasi swasta dan masyarakat serta penyusunan prioritas dan sinergitas pemanfaatan anggaran dari berbagai sumber yang ada serta upaya dinas untuk meminta bantuan ke luar negeri. Sedangkan kesimpulan dari kajian tersebut adalah bahwa daerah-daerah yang termasuk ke dalam kategori fiskal tinggi, belum tentu prioritas pengeluaran daerahnya tinggi pula begitupun sebaliknya.
