Ketimpangan akses layanan kesehatan masih menjadi polemik di bidang kesehatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Johar et al. (2018) menggunakan Survei Sosioekonomi Nasional 2011-2016. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hanya akses pelayanan rawat jalan yang pro terhadap masyarakat miskin, dibandingkan dengan akses pelayanan lain. Pelayanan rumah sakit telah menyeluruh di tingkat nasional, namun hal ini menutupi ketimpangan yang terjadi jika dianalisis lebih lanjut berdasarkan kondisi geografis.
Adanya JKN pada 2014 menjadi daya tarik bagi fasilitas kesehatan swasta untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sehingga menambah ruang akses perawatan, meskipun sebagian besar layanan perawatan kesehatan masih pro kaya. Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi kebijakan diantaranya sebagian besar layanan kesehatan di Indonesia masih menguntungkan pihak kaya dan JKN telah membantu menyelaraskan ruang akses, para pembuat kebijakan perlu memastikan bahwa program yang ditargetkan adalah pro rakyat miskin, perbaikan perlu dilakukan baik dalam kuantitas fisik fasilitas kesehatan dan kecukupan tenaga kesehatan serta peralatan. Sehingga, kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi secara umum dapat membantu mengurangi ketimpangan pro kaya-miskin yang ada saat ini dalam akses ke perawatan dengan meningkatkan ekonomi rumah tangga.
