Tahun 2020 adalah tahun pandemi, Indonesia merasakan dampak pandemi ini dalam berbagai aspek perkembangan. Perekonomian Indonesia selama tahun berjalan melambat menjadi minus 5,3 persen pada tahun kuartal kedua tahun 2020 dan pertumbuhan agregat minus 2,1 persen pada tahun 2020. Target perencanaan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Rencana Pembangunan Jangka Menengah/RPJMN) 2020-2024 direvisi melalui pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (Rencana Kerja Pemerintah/RKP) tahun 2020, dengan prioritas utama penanggulangan COVID-19. Kemudian pembangunan mulai digencarkan pada 2021 untuk mengejar target prioritas nasional yang terbengkalai karena COVID-19. APBN 2020 mengalokasikan sekitar Rp 937,42 triliun untuk pencegahan COVID-19, termasuk akumulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rp 86,32 triliun, sehingga defisit pembiayaan tahun itu mencapai Rp1.226,8 triliun. COVID-19 kebijakan pengendalian pandemi melalui Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Besar/PSBB) mengalami pasang surut, apalagi diikuti dengan kebijakan new normal. Kebijakan untuk Penegakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat/PPKM) sebagai pengganti PSBB dilaksanakan pada awal Februari dan parallel dengan program vaksinasi nasional diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan yang dituangkan dalam RKP 2021. Pada tahun 2021, pandemi COVID-19 termasuk masih tinggi di dunia, dan percepatan pembangunan yang dicanangkan pemerintah mendapat bentangan jalan yang terbentang untuk dilalui. Artikel ini diterbitkan Bappenas pada April 2021.
