Pengantar minggu ini: 28 April

Hambatan dalam Memperluas Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Segmentasi dan Fragmentasi Sistem Kesehatan untuk Mencapai Cakupan Kesehatan Universal Undang-Undang Kesehatan yang Baru di Indonesia: Pelajaran untuk Tata Kelola dan Legislasi Kesehatan yang Demokratis

Pengantar minggu ini: 28 April - 3 Mei 2013

Telah Berlangsung Semiloka Nasional Pendidikan Dokter Spesialis dan Peran Dokter Layanan Primer

elke ilustrasi : dokter (images.solopos.com)Sebagai tindak lanjut dari Pertemuan di UGM pada tanggal 4 Maret 2013 mengenai Tata Kelola Pendidikan Residen, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI) telah menyelenggarakan Semiloka Nasional Pendidikan Dokter Spesialis dan Peran Dokter Layanan Primer. Semiloka ini diselenggarakan pada Senin-Selasa, 29-30 April 2013 di Aula FK UI.

Pelaksanaan program pendidikan dokter spesialis di Indonesia saat ini dilakukan di RS pendidikan dan RS jejaring di bawah koordinasi fakultas kedokteran. Dengan penerapan program pendidikan dokter spesialis 'university based', peran RS pendidikan menjadi sangat besar. Kualitas pelayanan kesehatan di RS pendidikan tidak akan dapat ditingkatkan tanpa pengelolaan pendidikan dokter spesialis yang baik. Dalam semiloka ini juga dibahas peran dokter residen dan dokter layanan primer dalam menyambut Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tahun 2014.

Untuk membaca informasi dan mengunduh materi semiloka di FK UI, silahkan

Universal Coverage di Indonesia : Harusnya Sejak Dulu

universal health coverage indonesia (sumber:who)

PKMK-Tahun 2013 merupakan tahun dimana detik-detik Jaminan Kesehatan Nasional Indonesia akan diberlakukan. PT Askes merupakan perusahaan yang ditunjuk untuk memberlakukan BPJS Kesehatan pertama kali. Tentunya persiapan terus dilakukan oleh PT Askes selaku pemegang merk BPJS Kesehatan di Indonesia. Pertanyaan mendasar adalah mengapa baru besok tahun 2014 di berlakukan Jaminan Kesehatan Nasional?

Jaminan Kesehatan sebenarnya sudah diberikan dalam beberapa bentuk seperti Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPSBK) yang kemudian disempurnakan dengan nama Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial (PD-PSE BK dan KS) dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM-Bidang Kesehatan (PKPS-BBM Bidkes), Askeskin, Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) kemudian muncul juga Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Perjalanan keberadaan jaminan kesehatan tersebut sebenarnya sudah lebih dulu diberikan oleh Pemerintah dalam skema pembiayaan yang berbeda. Hal yang menarik dari artikel berikut yaitu bagaimana jaminan kesehatan yang sudah lebih dulu ada menjadi semakin matang dengan skema BPJS yang akan datang. Apakah skema BPJS dapat menyempurnakan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia?. Silahkan simak lebih lanjut

Bongkar Pasang Kebijakan Jamkesmas Indonesia

buku-who Buku Indonesia's Goverment Financed Healht Coverage ProgramPKMK-Indonesia merupakan salah satu negara yang memberlakukan Jaminan Kesehatan untuk warga negaranya. Jaminan kesehatan tersebut dinamakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Jaminan Kesehatan Masyarakat ditujukan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu. Penggolongan kategori miskin dan tidak mampu ini masih menjadi perdebatan menarik di beberapa kalangan. Jaminan Kesehatan Masyarakat dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang pada tahun 2013 mencapai Rp. 8,29 triliun. Angka tersebut meningkat dari tahun 2012 sebessar Rp. 7,28 triliun.

Bank Dunia juga menyatakan bahwa pada tahun 2014 dengan berlakunya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), program Jamkesmas akan bergabung dengan progam Jaminan Sosial Nasional lainnya di bawah payung hukum BPJS. Publikasi Bank Dunia menyatakan dengan meningkatkan kinerja Jamkesmas saat ini akan menjadi kunci untuk mencapai cakupan universal untuk kesehatan di Indonesia. Pemisahan antara penyedia layanan kesehatan (provider) dan fungsi pembeli (purchaser function) merupakan hasil yang baik untuk pelaksanaan Jamkesmas. Sementara, implementasi mekanisme pembayaran untuk penyedia pelayanan kesehatan menjadi fokus yang baik dan diperlukan untuk mengatasi kelemahan/kekurangan dalam perancangan atau perencanaan program Jamkesmas. Untuk mengetahui lebih banyak mengenai publikasi Jamkesmas ini silahkan