Dana APBD kepulauan Kota Tidore meningkat dari tahun 2015 ke tahun 2016. Peningkatan dana APBD secara signifikan terjadi di RSUD dan urusan kesehatan. Peningkatan APBD di masing-masing bagian ini hampir mencapai 50% dari tahun 2015. Sedangkan APBD di dinas kesehatan kelihatannya tidak mengalami peningkatan yang cukup besar.

Tabel 11. Anggaran Belanja Kesehatan di OPD Kesehatan di Kota Tidore (Milyar)

Sumber: DPKAD Kota Tidore, 2017

Alokasi belanja kesehatan di APBD di Kota Tidore juga mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir sejak tahun 2014 12% menjadi 17%. Peningkatan alokasi APBD terjadi pada hampir seluruh dinas yang terkait bidang kesehatan. Sedangkan dinas kesehatan, dan dinas sosial meningkat dari tahun ke tahun yang hampir mencapai 20%. Rumah sakit sendiri mengalami kenaikan dari tahun 2014 yaitu 5% menjadi 9% tahun 2016 yang menunjukkan kenaikannya hampir mencapai hampir 50%. Namun demikian porsi keseluruhan alokasi belanja kesehatan untuk program kesehatan di dinas kesehatan di Kota Tidore belum mencapai 10% total anggaran APBD. Hal ini menunjukkan anggaran program kesehatan belum menjadi program intervensi untuk menaikkan status kesehatan masyarakat.

Tabel 12. Pemetaan Dana JKN dari BPJS Kesehatan di Kota Tidore* (Jutaan)

Sumber: Bappeda, RSUD, Dinkes Kota Tidore

Meskipun tidak sepenuhnya data tersaji dalam tabel terlihat memang pendapatan yang diperoleh dari dana JKN tidak menunjukkan angka yang besar atau pun peningkatan tren yang tinggi. Klaim INA CBGs pada tahun 2015 naik 39% dari tahun 2014 dan tahun 2016 turun 23% dari tahun 2015.

Pada proporsi sumber anggaran kesehatan di Kota Tidore memiliki beberapa bentuk alokasi sumber APBD. Alokasi anggaran terbesar berasal dari alokasi dana DAU yang pada tahun 2017 mencapai 65% (BPKAD Kota Tidore, 2017) dari total alokasi anggaran kesehatan di Kota Tidore. Sedangkan alokasi dana terbesar kedua adalah dana yang berasal dari JKN yang mencapai 23%, baik dari dana klaim untuk puskesmas dan INA CBG’s rumah sakit.

Berbeda dengan Kota Lhokseumawe, anggaran belanja untuk dinas-dinas terkait kesehatan tergambarkan sebagai berikut:

Tabel 13. Pemetaan Belanja Kesehatan di Perangkat Daerah di Kota Lhokseumawe (Milyar)

Sumber: BPKA Kota Lhokseumawe, 2017

Tabel di atas menunjukkan tren alokasi yang menurun untuk anggaran belanja kesehatan dari 10% tahun 2014 menjadi 6-7% di tahun 2016. Hal ini apabila dilihat lebih detail bahwa anggaran belanja di dinas kesehatan juga mengalami penuruna yang tajam dari 9% tahun 2014 menjadi 6% pada tahun 2017. Penuruna ini dikarenakan tidak naiknya besaran nominal angggaran meskipun besaran anggaran di APBD mengalami kenaikan.

Tabel 14. Pemetaan Dana JKN dari BPJS Kesehatan di Kota Lhokseumawe (Jutaan)

Sumber: Dinkes dan Bappeda Kota Lhokseumwe

Banyaknya data yang tidak dapat dipublikasikan pada tabel di atas menjadi kendala dalam analisis data. Namun demikian pada dana kapitasi ada fluktuasi penerimaan dana. Karena dana kapitasi yang diterima sesuai jumlah peserta maka data di ats menunjukkan rerata peserta JKN di suatu daerah tidak sama antar tahunnya bahwa jumlah yang ditunjukkan mempunyai kecenderunagn naik turun sebesar 1-2%. Hal ini mengindikasikan peningkatan kepesertaan JKN di daerah belum terjadi. Pada tahun 2015-2016.

Peningkatan dana dari sumber APBN 5% ini tidak diimbangi oleh peningkatan dana kesehatan dari dana APBD yang mengalami kenaikan, alokasi dana kesehatan di Kota Tidore pada tahun 2014 sebesar 11,9% tahun 2014 dan tahun 2016 sebesar 16,5%, sedangkan untuk Kota Lhokseumawe pada tahun 2-14 mengalokasikan dana kesehatan 10% tahun 2014 dan tahun 2016 sebesar 7%. Dana JKN yang masuk ke daerah belum memberikan motivasi kepada daerah untuk menambah dana kesehatan melalui program-program kesehatan. Alokasi dana kesehatan ke dinas kesehatan sebagai koordinator kesehatan di wilayah kabupaten/ kota kurang lebih sebesar 6% pada tahun 2016 untuk Kota Tidore maupun Kota Lhokseumawe. Padahal anggaran tersebut masih termasuk komponen belanja pegawai. Kecilnya anggaran untuk dinas kesehatan yang menjadi pelaksana program-program pembangunan kesehatan untuk program promotif dan preventif menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah masih memprioritaskan progam pelayanan kesehatan perorangan.