Manajemen Pembiayaan Kesehatan

Jaminan Kesehatan, Penggunaan Layanan Kesehatan, dan Perlindungan Finansial bagi Orang dengan Disabilitas di Indonesia Pembiayaan Kesehatan di Arab Saudi Reportase IHEA Pre Congress Improving Financial Protection in Health: Strengthening the Evidence to Policy Pipeline

Pemetaaan Anggaran Program Kesehatan Di Dinas Kesehatan di Tingkat Kabupaten/ Kota

Pemetaan anggaran program kesehatan di dinas kesehatan kabupaten/ kota merupakan anggaran yang dipilih yang tidak berhubungan dengan manajemen dan program pelayanan perseorangan (UKP). Gambaran program kesehatan ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 15. Anggaran Program Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Tidore (Jutaan)

Program	2014	%	2015	%	2016	%
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	2,844	16%	2,798	11%	2,439	9%
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	708	4%	999	4%	677	2%
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	267	1%	352	1%	298	1%
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	75	0%	187	1%	288	1%
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	623	3%	810	3%	865	3%
Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan anak	267	1%	421	2%	484	2%
Program Bantuan Operasional Kesehatan	-	0%	-	0%	2,200	8%
Total Program lain-lain	13,476	74%	19,420	78%	21,344	75%
Total Program UKM	4,785	26%	5,566	22%	7,250	25%
Total Anggaran Program Dinas Kesehatan	18,260	100%	24,987	100%	28,594	100%

Sumber: DPPA Dinkes Kota Tidore 2017

Tabel di atas menunjukkan program UKM tahun 2014 sebesar 5 milyar rupiah (26%) dari total anggaran program di dinas kesehatan yang sebesar 18 milyar rupiah. Namun apabila dirinci lebih detail anggaran untuk UKM dan UKP akan lebih kecil karena mengeluarkan belanja untuk peningkatan kapasitas SDM kesehatan, contoh pada tahun 2016 pada tabel 15. Sedangkan program lain-lain yang terdiri dari program manajemen/ administratif dan program pelayanan perorangan mencapai 13 milyar (74%) yang terdiri dari belanja administrasi. Tahun 2016 program UKM ini mengalami penurunan menjadi sebesar 25% meskipun angka nominal naik menjadi 7 milyar rupiah. Kenaikan angka nominal dipengaruhi dengan bertambahnya program bantuan operasional kesehatan yang penyalurannya melalui DAK non fisik tahun 2016 sebesar 2.2 milyar (8%).

Tabel 16. Detail Anggaran Belanja Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Tidore Tahun 2016

Belanja	Alokasi (Rp. juta)	%
Total Belanja Gaji	17,631	38%
Total Belanja Administrasi	4,624	10%
Total Belanja Peningkatan SDM Kesehatan	780	2%
Total Belanja Modal/ Investasi	7,011	15%
Total Belanja UKP	9,477	21%
Total Belanja UKM	6,700	14%
Total Anggaran Dinas Kesehatan	46,226	100%

Sumber: DPA Dinkes Tidore 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran terkait program UKM mash mendapatkan porsi yang lebih kecil dari program adminsitratif dan program upaya pelayanan perorangan. Hal ini dikarenakan terjadi karena keterbatasan besaran anggaran yang diterima di dinas kesehatan.

Tabel 17. Anggaran Program Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe (Jutaan)

Program	2014	%	2015	%	2016	%
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	441	1%	309	1%	977	2%
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	198	1%	1,019	3%	1,247	3%
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	283	1%	823	2%	1,215	3%
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	55	0%	319	1%	148	0%
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	114	0%	276	1%	1,623	4%
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	-	0%	43	0%	535	1%
Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan Anak	-	0%	59	0%	429	1%
Total Program lain-lain	29,616	96%	33,901	92%	37,553	87%
Total Program UKM	1,090	4%	2,847	8%	6,174	14%
Total Anggaran Program Dinas Kesehatan	30,707	100%	36,688	100%	43,298	100%

Sumber: DPPA Dinkes Kota Lhokseumawe 2017

Berbeda dengan Kota Tidore, Kota Lhokseumawe mengalokasikan dana untuk UKM sebesar 4% dari total anggaran kesehatan di dinas kesehatan. Program lain-lain juga didalamnya terdapat program pelayanan untuk masyarakat miskin atau seringkali disebut dengan jaminan kesehatan daerah (jamkesda) pada tahun 2016 mendapat alokasi 13,2 milyar rupiah (31%) dari total anggaran di dinas kesehatan Kota Lhokseumawe. Besarnya anggaran jamkesda tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah masih belum mengoptimalkan program promotif preventif. Besaran alokasi program UKM yang rendah belum berubah dari hasil penelitian tahun 2014 yang memperlihatkan penggunaan untuk kegiatan operasional dinas kesehatan (UKM dan UKP) berkisar antara 53 persen (Kabupaten Bulukumba) sampai dengan 87 persen (Kota Makassar) dari total anggaran belanja langsung Dinas Kesehatan kabupaten/kota. Alokasi untuk KIA dan Gizi (UKP, UKM, pelatihan dan sarana prasarana) berkisar antara 1-7.6 persen dari seluruh belanja langung dan antara 5-28 persen dari seluruh anggaran untuk kegiatan UKM (Trisnantoro, L. Marthias, T. Putri LP, Kurniawan, MF. Siswoyo, 2015).

Tabel 18. Detail Anggaran Belanja Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2016

Belanja		%
Total Belanja Gaji	46,617	52%
Total Belanja Administrasi	6,006	7%
Total Belanja Peningkatan SDM Kesehatan	214	0.2%
Total Belanja Modal/ Investasi	15,794	18%
Total Belanja UKP	14,879	17%
Total Program UKM	6,402	7%
Total Anggaran Dinas Kesehatan	89,912	100%

Sumber: Bappeda 2017

Sama hal nya dengan Kabupaten/ Kota lain, proporsi anggaran UKM cenderung kecil dari pada anggaran UKM. Kecilnya anggaran UKM ini memperlihatkan bahwa Pemerintah Daerah memerlukan advokasi mengenai program-program UKM dalam mendukung program kesehatan yang lain.