Reportase

Kongres International Health Economics Association (iHEA) telah digelar tahun ini pada tanggal 8-11 Juli 2017 dan dihadiri para pakar di bidang ekonomi kesehatan dari beberapa negara. Perwakilan dari 75 negara menghadiri kongres bertemakan “Revolutions in the Economics of Health Systems” di Boston University, Massachusetts, USA. Tidak hanya isu pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) antarnegara, namun program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pun menjadi topik yang dibahas pada pre kongres dan kongres iHEA kali ini.

dr. Firdaus Hafidz, MPH, salah satu peserta yang hadir dalam kongres secara khusus melaporkan untuk Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM. Sesi 1 knowledge sharing hasil kongres iHEA mengangkat isu efisiensi pelayanan kesehatan dalam sistem kesehatan. Topik efisiensi sengaja diangkat karena dalam kongres topik efisiensi dibahas sebanyak 3 sesi. Hal ini disebabkan karena efisiensi pelayanan kesehatan merupakan isu yang saat ini menjadi fokus perhatian WHO. Sebagaimana disampaikan, efisiensi tidak identik dengan status kepemilikan fasilitas kesehatan. Status fasilitas kesehatan publik maupun privat tidak mempengaruhi tingkat efisiensi. Efisiensi pelayanan kesehatan juga tidak berarti berhubungan secara terbalik dengan kualitas layanan kesehatan yang diberikan. Di beberapa negara, justru efisiensi yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dapat mendorong peningkatan mutu layanan kesehatan. Semangat efisiensi layanan kesehatan di beberapa negara tidak hanya dilakukan oleh fasilitas kesehatan sendiri. Beberapa fasilitas kesehatan di Inggris mengajak pasien untuk ikut serta dalam mendorong efisiensi dengan cara mengkampanyekan self medication untuk penyakit-penyakit ringan. Pasien didorong untuk tidak mendatangi fasilitias pelayanan kesehatan jika penyakit yang diderita hanya memerlukan Paracetamol atau Ibuprofen, misalnya. Pasien diharapkan untuk membeli sendiri kedua jenis obat tersebut dengan harapan mampu menekan beban belanja fasilitas kesehatan terhadap kedua jenis obat tersebut, mengingat di Inggris kedua jenis obat ini menghabiskan budget yang cukup besar.

Mendukung sesi 1, sesi 2 knowledge sharing hasil kongres juga tidak terlepas dari mendiskusikan isu efisiensi dan kualitas layanan kesehatan. Sebagaimana disampaikan oleh Giovanni van Empel, MSc untuk PKMK FK UGM, banyak tantangan yang harus dihadapi oleh beberapa negara dalam revolusi ekonomi sistem kesehatan. Kembali disampaikan bahwa efisiensi yang dilakukan oleh beberapa negara tidak serta merta berarti bahwa terjadi penurunan kualitas layanan kesehatan. Pelajaran yang dapat diambil dari negara anggota The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang sukses dalam efisiensi layanan kesehatan adalah kunci efisensi adalah fokus terhadap performance/ quality of care. Mereka memiliki framework yang jelas serta memiliki cakupan dimensi kualitas yang luas, dengan mekanisme pembiayaan mixed payment (pay for performance/ value-based purchasing). Selain itu, negara-negara tersebut memiliki data yang akurat, terbuka, dan komparabel, yang cukup adekuat digunakan dalam evaluasi efisiensi vs kualitas layanan kesehatan. Meskipun beberapa negara anggota OECD sukses dalam meningkatkan outcome kesehatan dengan melakukan efisiensi, misalnya mampu meningkatkan usia harapan hidup dan menekan biaya kesehatan, Amerika Serikat justru sebaliknya. Berdasarkan laporan statistik OECD tahun 2015, usia harapan hidup penduduk Amerika Serikat lebih rendah dibandingkan penduduk Jepang, Australia, Spanyol, dan beberapa negara OECD lainnya padahal alokasi belanja kesehatan Amerika Serikat lebih besar. Ini menjadi sebuah pelajaran bahwa paradigma efisensi tidak selalu dipandang dari seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan, akan tetapi bagaimana meningkatkan kualitas layanan kesehatan sehingga efisiensi dapat tercapai.

Sebagai penutup sesi, dr. Tiara Marthias, MPH yang juga hadir dalam kongres menyampaikan beberapa hal yang dapat ditindaklanjuti di Indonesia. Isu sustainabilitas pembiayaan JKN, kualitas layanan, serta keadilan cakupan layanan masih menjadi tantangan yang perlu diselesaikan segara. Terkait dengan revenue collection, pajak merupakan sumber dana yang cukup kuat untuk mendanai jaminan kesehatan nasional. Akan tetapi, alokasi dana jaminan kesehatan dari hasil pajak di negara berpenghasilan rendah dan menengah khususnya Indonesia masih sangat rendah. Selain itu, sumber pembiayaan dari sektor informal juga merupakan sumber alternatif yang potensial digunakan untuk membiayai jaminan kesehatan, sebagaimana diterapkan di beberapa negara Asia dan Afrika. Terkait dengan strategic purchasing, diketahui bahwa ternyata dual purchasing agencies tidak efisien misalnya PhilHealth di Filipina. Negara yang mengadopsi sistem National Health Service (NHS) dan National Health Insurance (NHI) sekaligus terbukti tidak efisien dan tidak strategis. Oleh sebab itu, sistem mixed-method payment perlu dipertimbangkan kembali. Selain itu, peningkatan kapasitas pro-poor seperti penyediaan infrastruktur dan kompenasasi kiranya masih perlu diperbaiki di Indonesia. Untuk meningkatkan efisiensi layanan kesehatan, perlu dilakukan perubahan pola pikir dan perilaku pemberil layanan kesehatan dari sistem fee-for-service ke global payment. Selain itu, diperlukan sinergi antara kesadaran masyarakat dengan paket manfaat yang diterima. Untuk menjamin sustainabilitas pendanaan, diperlukan cost-effectiveness analysis antara sumberdaya dengan paket manfaat yang diberikan sebagaimana dilakukan oleh beberapa negara seperti Thailand, Chili, dan Kolumbia. Ke depannya, beberapa peluang yang dapat dikembangkan untuk riset antara lain isu pengukuran efisiensi dan kualitas layanan, perilaku pemberi layanan kesehatan dalam hubungannya dengan efisiensi dan kualitas layanan, serta isu keadilan dalam aspek kualitas layanan kesehatan.

Reportase oleh:

Dedik Sulistiawan (Divisi Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Masyarakat PKMK FK UGM).