Action for Achieving Universal Health Coverage in Indonesia

Pada hari Jum’at, 5 April 2013 telah diselenggarakan Raker Jamkesda yang merupakan bagian dari acara Action for Achieving Universal Health Coverage in Indonesia dalam rangka Annual Scientific Meeting 2013. Kegiatan diawali dengan presentasi dari dua orang pembicara yaitu Nila Warda, peneliti dari SMERU Research Institute, dan Usman Sumantri, Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Para Pembicara dan Moderator (dok. PKMK, 05/04/2013)

Pembicara pertama, Nila Warda menyampaikan mengenai Local Health Financing System Review. Nila menjelaskan bahwa SMERU telah melaksanakan penelitian untuk local review Jamkesda. Latar belakang penelitian ini adalah ambisi Indonesia mencapai Jaminan Kesehatan Semesta dan keterbatasan informasi pelaksanaan Jamkesda di daerah.

Pengumpulan data dilakukan dengan survei melalui telpon pada Desember 2011-April 2012. “Sehingga semua info dalam penelitian ini adalah mengenai Jamkesda tahun 2011,” ungkap Nila. Survei mencakup kepesertaan, kelembagaan, pendanaan, Penyedia Pelayanan Kesehatan (PPK), dan cakupan layanan. Responden dalam penelitian yang dilakukan oleh SMERU adalah kepala dinas kesehatan dan atau tim penanggung jawab program Jamkesda serta beberapa pihak yang berhubungan.

Hasil penelitian menunjukkan temuan yang menarik antara lain dari sisi cakupan layanan Jamkesda. Nila mengungkapkan rata-rata program Jamkesda mencakup 23% penduduk di daerah. Selain itu, dari sisi metode pendanaan, berbagai terobosan telah dilakukan oleh daerah. Metode tersebut antara lain dari anggaran provinsi, anggaran kabupaten/kota, serta pembagian antara provinsi dan kabupaten/kota. Melihat metode pendanaan ini, menunjukkan usaha daerah untuk menjamin masyarakatnya.

Pada kesimpulannya, Nila menyampaikan bahwa Jamkesda adalah fase yang dibutuhkan untuk mencapai Universal Health Coverage karena telah meningkatkan kesadaran pemerintah daerah untuk memperbaiki pelayanan kesehatan dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat berpartisipasi dalam skema jaminan kesehatan. Materi selengkapnya silakan

Presentasi selanjutnya membahas Strategi Integrasi Jamkesda ke dalam BPJS Kesehatan. Materi disampaikan oleh Usman Sumantri, Ketua Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Usman membuka sesinya dengan mengajak peserta kembali lagi ke filosofi awal UU SJSN. Pada awal mulanya, hanya 18% masyarakat ter-cover asuransi dan masih terpecah-pecah. Padahal seharusnya seluruh warga Indonesia sudah memiliki jaminan kesehatan. Kesimpulannya hanya orang tertentu yang memiliki asuransi. Selain itu, jaminan kesehatan dikelola oleh badan berbentuk PT (Perseroan Terbatas) sehingga menjadi tidak optimal.

Dalam telaah filosofi ini, Usman juga menjelaskan bahwa manfaat yang diberikan atas jaminan kesehatan beragam bentuknya, belum memiliki kesamaan dan belum berkeadilan bagi peserta dan penyelenggara pelayan kesehatan. Oleh karena itu diperlukan sinkronisasi penyelenggaraan jaminan kesehatan. Kemudian Usman memberikan penjelasan mengenai UU SJSN dan UU BPJS. Usman menyampaikan bahwa kepesertaan bersifat wajib untuk seluruh penduduk. Masyarakat mampu membayar iuran. Sedangkan untuk masyarakat tidak mampu, iurannya dibayar negara (Pemerintah) dengan istilah Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Pada kesempatan ini, Usman juga mengatakan bahwa besar iuran bagi PBI (Penerima Bantuan Iuran) BPJS sudah disepakati. Nilainya sebesar Rp15.500 perjiwa perbulan. Selain itu juga telah disepakati dana cadangan kesehatan sebesar Rp 2,7 triliun dalam rangka mempersiapkan berlakunya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Berkaitan dengan Jamkesda, Usman menjelaskan bahwa desain awal Jamkesda hanya untuk masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak tercakup dalam jamkesmas. Pesan Usman untuk asosiasi adalah agar asosiasi mempersiapkan roadmap integrasi Jamkesda ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Materi selengkapnya silakan

Sesi Diskusi dengan peserta (dok. PKMK, 05/04/2013)

Setelah presentasi, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi. Beberapa isu yang mengemuka dalam diskusi antara lain mengenai data penerima bantuan iuran, isu kualitas pelayanan kesehatan, tarif pembayaran penyedia pelayanan kesehatan, Program Jamkesmas dan Jampersal, serta strategi sosialisasi terkait BPJS.
“Ada perempuan yang mau hamil kemudian datang dulu ke bidan dan bertanya apakah besok masih ada Jampersal atau tidak?” tutur Sri dari Klaten menceritakan kondisi di lapangan.

Usman memberikan penjelasan bahwa ke depan tidak ada lagi istilah Jamkesmas dan Jampersal. “Jaminan kesehatan dan persalinan masuk ke BPJS,” jelasnya. Usman juga memberikan penjelasan bahwa bidan praktek mandiri bisa tetap berjalan. Setelah diskusi, acara memasuki sesi rehat kopi.

Setelah rehat, kegiatan memasuki sesi Rapat Kerja Asosiasi Jamkesda Indonesia. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Asosiasi Jamkesda Indonesia, Drs. Sugeng Iriyanto, M.Kes. Rapat dimulai dengan penjelasan sejarah Asosiasi Jamkesda yang dibentuk tahun 2009 untuk memfasilitasi koordinasi program-program Jamkesda di Indonesia. Karena program Jamkesda sering mengalami perubahan yang kadang mendadak terutama dari sisi kebijakan. Sejak awal, asosiasi ini memang berfokus pada perubahan terutama dari sisi kebijakan terkait jamkesda. Sebab perubahan ini selalu diikuti dengan dinamika di masyarakat.

Suasana Rapat (dok. PKMK, 05/04/2013)

Asosiasi juga bisa menampung usulan-usulan daerah untuk disampaikan ke pusat. Sugeng pun menjelaskan kenapa diperlukan asosiasi, yaitu karena ada beberapa pengelola yang merasa dilupakan oleh kebijakan pusat. Seolah-olah daerah tidak diberikan peran dan kewenangan.

Rapat ini menghasilkan tiga rencana kegiatan yaitu:

1. Pembentukan tim formatur untuk mempersiapkan pertemuan di bulan Mei
2. Menjaring masukan rekan-rekan di daerah untuk AD/ART asosiasi
3. Memulai advokasi untuk memberi masukan kebijakan pemerintah pusat.