Pengantar minggu ini: 27  Agustus - 3 September 2013

Schedule Exchange and Study Program on Universal Health Coverage and Information Systems to support Universal Health Coverage

Bangkok, PKMK - Beberapa negara di Asia sedang mempersiapkan Universal Health Coverage (UHC) sebagai salah satu strategi pembiayaan kesehatan untuk seluruh penduduknya. Beberapa negara seperti Thailand, Taiwan dan Korea telah menjalankan UHC sejak lebih dari 10 tahun lalu. Vietnam, Filipina, Kamboja, Malaysia dan Indonesia termasuk yang akan menuju era UHC. Pada prinsipnya UHC bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang mendapatkan pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan terhadap pembiayaan pelayanan kesehatan yang diterima (WHO). Untuk membaca hasil Exchange and Study Program on UHC and information systems to support UHC silahkan

Model Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan BPJS 2014

Jogja-PKMK. BPJS 2014 menjadi perhatian banyak pihak terutama kalangan akademisi, peneliti, pemerhati kesehatan, organisasi profesi dan lain-lain. Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentang BPJS Pasal 39 mengungkapkan bahwa pengawasan terhadap BPJS dilakukan oleh eksternal dan internal. Pengawasan internal dilakukan oleh organ pengawas BPJS yang disebut Dewan Pengawas dan pengawas internal. Pengawas eksternal dilakukan oleh lembaga independen dengan lembaga yang ditunjuk di sini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK dalam hal ini lembaga independen harapannya akan bekerjasama dengan lembaga independen lain seperti akademisi, pusat-pusat studi di universitas, peneliti, LSM, organisasi profesi dan lain-lain. Khusus untuk BPJS Kesehatan, pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan dalam arti luas, tidak hanya aspek keuangan, tetapi termasuk aspek manajemen, aspek pelayanan kesehatan, aspek mutu pelayanan kesehatan dan lain-lain. Melalui proses ini, diharapkan seluruh pihak yang terkait dapat bekerjasama dengan lembaga independen lain yang dimaksud. Kesempatan ini lebih terbuka karena pada bulan September 2013 di Kupang akan diadakan pertemuan Forum Kebijakan Kesehatan Indonesia ke IV oleh Jaringan Kebijakan Kesehatan di Indonesia. Salah satu tema yang diangkat pada forum tersebut adalah Model Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan BPJS Kesehatan tahun 2014. Tema tersebut juga termasuk salah satu tema yang diangkat dalam Proposal yang sedang dikembangkan secara bersama-sama oleh jaringan kebijakan kesehatan Indonesia. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai detail acara dan siapa saja yang akan membahas Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan BPJS 2014 silahkan

Biaya Kesehatan, Model Pembayaran dan Coping Mechanism

Ilustrasi: Peta NigeriaJOGJA-PKMK. Republik Federal Nigeria adalah sebuah negara di Afrika Barat. Negara ini berbatasan dengan Benin di sebelah barat, Chad dan Kamerun di sebelah timur, Niger di sebelah utara dan Teluk Guinea di sebelah selatan. Kota-kota penting termasuk Abuja, bekas ibu kota Lagos, Abeokuta, Ibadan, Port Harcourt dan Jos. Nigeria dibagi ke dalam 36 negara bagian dan satu Teritorial Ibu Kota Federal, yang dibagi lagi ke dalam 774 Wilayah Pemerintah Daerah (Local Government Area). Banyaknya negara bagian, yang mana hanya tiga yang mandiri, mencerminkan hingar bingarnya sejarah negara ini dan kesulitan pengelolaan dengan heterogennya entitas kebangsaan pada tingkatan pemerintah. Bagaimana dengan sistem kesehatannya? Memang tidak banyak informasi mengenai sistem kesehatan di Nigeria yang dapat kita jumpai di dunia maya. Penelitian berikut merupakan penelitian mengenai sistem pembiayaan kesehatan di Nigeria dengan judul artikel “Viewing health expenditures, payment and coping mechanisms with an equity lens in Nigeria”. Untuk lebih mendalami artikel ini silahkan

Kursus Online Wordbank

Kali ini, World Bank mencoba mengembangkan sektor kesehatan negara berkembang melalui kursus online “Management In Health e-learning course in English”. Kursus ini free dan terbuka untuk umum. Kursus akan  dilaksanakan pada 23 Oktober-27 November 2013. Deadline application kursus ini jatuh pada tanggal 1 Oktober 2013. Peserta yang ditargetkan mengikuti kegiatan ini yaitu  manajer publik dalam sektor kesehatan di level subnasional dan berskala global. Kursus ini diselenggarakan gratis. Kursus ini akan dilaksanakan hanya dalam bahasa Inggris. Format yang digunakan yaitu web based facilitated. Kontak yang dapat dihubungi jika ingin mengetahui kursus ini lebih jauh yaitu WBI Health E-learning at  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  healthelearning@worldbank.org

Latar belakang kursus?

Bagaimana seharusnya organisasi publik dan stafnya diatur? Bagaimana seharusnya Anda mengatur sumber daya keuangan? Apa yang seharusnya kita lakukan dengan sistem teknologi informasi? Manajer kesehatan dari sektor sub nasional di seluruh dunia yang sehari-hari berhadapan dengan banyak pertanyaan manajerial. WBI’s Health System Strengthening Programdikembangkan secara kursus manajemen online terkait sistem perlindungan kesehatan. Kursus ini akan mndiskusikan secara interaktif dan memudahkan permintaan prinsip manajemen sektor publik dan pengalaman manajemen kesehatan di level sub nasional negara berkembang. Silahkan simak informasi lebih lanjut melalui

Pengalaman Universal Health Coverage di Korea

Jogja-PKMK. Korea Selatan merupakan salah satu negara maju dengan berpenghasilan tinggi di Asia. Penduduk di Korea Selatan lebih kecil dari penduduk di Indonesia.  Selain itu Korea Selatan terkenal dengan sistem yang mempertahankan budayanya seperti Jepang. Namun dengan budaya nya tersebut, Korea Selatan berhasil mengembangkan sistem salah satunya adalah sistem kesehatan. Korea Selatan mulai memperkenalkan asuransi kesehatan sosial yang wajib pada tahun 1977, yang pada waktu itu dikhususkan untuk pekerja di perusahaan. Pengembangan selanjutnya diarahkan ke seluruh penduduk pada tahun 1989. Selama 30 tahun pengembangan asuransi kesehatan nasionalnya, Korea Selatan banyak belajar dengan mempelajari isu-isu kunci dalam kebijakan pembiayaan kesehatan. Salah satunya dengan membandingkan skema pembiayaan kesehatan dari pajak dan membandingkan langsung dari skema asuransi sosial. Hal ini dapat terjadi karena saat ini Korea Selatan sudah sukses memobilisasi sumber daya untuk pelayanan kesehatan, populasi yang dicakup semakin besar, efektifitas pengumpulan sumber daya publik dan sumber daya dari swasta dan membatasi pengeluaran untuk pelayanan kesehatan. Meskipun begitu tetap saja banyak kendala dan tantangan yang di hadapi, terutama dari sektor swasta, sistem pembayaran fee for service, pelayanan campuran (mix) publik dan swasta dan sebagainya. Indonesia sebagai negara yang lebih banyak penduduknya diharapkan dapat memperoleh gambaran manfaat dengan mempelajari penerapan asuransi kesehatan nasional di Korea Selatan. Mengapa ini perlu dilakukan? Karena  Indonesia akan menerapkan Asuransi Kesehatan Nasional pada tahun 2014. Untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana Korea Selatan menghadapi tantangan dan kendala dalam Asuransi Kesehatan Nasional nya silahkan

 Minggu lalu

IHEA 2013: Private Sector in Health Symposium

Konsep Penelitian Monitoring dan Evaluasi BPJS