Bulan lalu, Pemrov Jabar didukung oleh DPRD jawa barat mengeluarkan rekomendasi untuk menolak BPJS kesehatan dan UU SJSN. Rekomendasi tersebut dikeluarkan untuk menjawab tuntutan dari beberapa kelompok organisasi buruh yang juga menolak jaminan kesehatan semesta di laksanakan di indonesia.

Berita tersebut ,tentu saja harus disikapi dengan tepat oleh pimpinan daerah lain agar tidak menjadi bola liar upaya implimentasi jaminan kesehatan semesta (universal health care) di indonesia. Sebagai wujud kesiapan terkini implementasi jaminan kesehatan semesta yang ditargetkan tahun 2014 mendatang , pusat kebijakan pembiayaan dan manajemen asuransi kesehatan fakultas kedokteran (Pusat KPMAK) fakultas kedokteran UGM mengundang berbagai pihak didaerah dalam seminar dan Workshop Peran Daerah Dalam BPJS Kesehatan : Peluang dan tantangan daerah Menyongsong kebijakan pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan nasional , pada 7-8 Desember 2012. Kegiatan ini dihadiri oleh 150 peserta dari berbagai daerah dan stakeholder terkait kesehatan.

Pelaksana seminar dan workshop bertujuan untuk mendapatkan update informasi terbaru terkait perkembangan BPJS Kesehatan ,pemetaan persoalaan dan solusi terkait persoalan daerah dalam BPJS kesehatan serta kesiapan peran Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka menyongsong kebijakan badan pelaksana jaminan sosial kesehatan (BPJS 1).

Muttaqien (peneliti pusat KPMAK) menyatakan berbagai isu penting keterlibatan daerah dalam BPJS kesehatan perlu dirumuskan secara tepat agar dapat diterima dengan baik oleh semua pihak. Posisi jamkesda yang sudah ada di hampir 230 kab/kota dan telah dilindungi hampir 32juta penduduk harus mendapat posisi yang jelas di era BPJS. Keterlibatan tenaga kesehatan daerah dalam implementasi BPJS kesehatan , mekanisme yang tepat pembayaran bagi pemberi pelayanan kesehatan di daerah, sistem tukujan dalam pelayanan kesehatan penggunaan sistem teknologi informasi yang tepat dalam implementasi BPJS kesehatan juga salah satu kunci keberhasilan BPJS kesehatan.

Terkait aspek teknologi informasi, Ir. Syaiful Hidayat (PT. TELKOM) menyatakan bahwa PT.TELKOM telah melakukan inisiatif bersama pemprov DIY dan pemkab Gunungkidul untuk menjalankan program percontohan guna mengembangkan jaringan komunikasi data elektronik klaim layanan jaminan kesehatan semesta (jamkesda), yang dinamai CoB (coordination of benefit). Sistem CoB memudahkan masyarakat serta mempersingkat waktu proses pelayanan klaim melalui sistem berbagi data antar tumahsakit, dinkes kabupaten/kota dan dinkes provinsi. Inisiatif yang telah dilakukan oleh PT. TELKOM tersebut menunjukkan komitmen pnuh PT TELKOM sebagai satu-satunya flag carrier di indonesia,untuk mendukung implementasi SJSN demi pelayanan kesehatan yang lebih baik untuk masyarakat. Akan dilaksanakan juga demo penggunaan sistem IT bagi jamkesda oleh tim E-Health PT. TELKOM indonesia.

Seminar akan diisi oleh Prof. dr. ali Ghufron Mukti, M.sc., Ph.D (Wakil Menteri Kesehatan RI), Prof. Dr. Teguh Aryandono, SpB (K)Onk (Dekan Fakultas Kedokteran UGM), dr. Dien Emawaty, M.Kes (Kepala dinas kesehatan DKI Jakarta), drg. Sri Endang Tidarwati, MBA (PT Askes), Ir. Syaiful Hidayat (E-Health PT. Telkom indonesia), Dr. drg. Yulita Hendrartini M.Kes., AAK (Pusat KPMAK FK UGM), drg. Pembayun, M.Kes (Jamkesda DIY), dr. Arida, M.Kes (direktur RS Ghrasia Yogyakarta) serta Drs. Sugeng irianto, M.Kes (ketua asosiasi jaminan kesehatan sosial daerah)