Keynote Speech dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS (Sekjen Kemenkes RI):

Peran Ekonomi Kesehatan dalam menghadapi Tantangan

dan Kebijakan Kesehatan

2-sekjen-kemenkes-ri

Kongres Ekonomi Kesehatan yang pertama digelar di Indonesia diawali dengan sambutan dari ketua InaHEA yaitu Prof. Hasbullah Thabrany dan silanjutkan keynote speech. Keynote Speech yang dijadwalkan akan disampaikan oleh dr. Nafsiah Mboi, MPH diwakili oleh Sekertaris Jenderal Kementrian Kesehatan yaitu dr. Supriyantoto, Sp. P, MARS.

dr. Nafsiah berencana hadir, karena topiknya sangat menarik, ekonomi kesehatan-sisi yang tidak terpisahkan dari pembangunan kesehatan. Namun, beliau berhalangan hadir karena harus meninjau Sinabung. Namun, semoga hal itu tidak mengurangi semangat para profesional di bidang kesehatan yang terlibat dalam pertemuan kali ini. Semoga pertemuan ini memberikan kontribusi positif dan pembangunan kesehatan ke depan.

Gambaran indikator ekonomi kesehatan masih abu-abu. Bagaimana belanja kesehatan, angkanya betul/tidak? National Health Account terkendala pembiayaan kesehatan di swasta dan Kementrian. Anggaran Kemkes tahun 2013 yaitu 33 Trilyun, 8 trilyunnya untuk bansos yaitu Jamkesmas. Tahun 2014 terjadi kenaikan yang cukup signifikan yaitu 46 T. Semula belanja untuk menjamin yang miskin hanya 8 T menjadi 19,3 T. Belanjanya naik, nilai total Kemkes turun, sementara anggaran untuk kegiatan SJSN dan pembiayaan kesehatan lainnya. Perjalanan delapan tahun relatif tanpa kenaikan, lemah dalam update informasi dan data. Kita akan mengembangkan e-health dibantu Prof. Laksono. Lalu terkait validitas data apakah seluruh variabel sudah masuk? Basis data kita kalah dengan negara baru yaitu data kesehatan di Timor Leste.

Komitmen pemerintah saat ini serius melalui JKN, namun pemerintah yang akan datang semoga lebih baik, masih banyak tantangan kita. Peran ekonomi kesehatan mampu mengkaji masalah dan mencari solusinya. Kita harus bisa melihatnya melalui kacamata optimis.

Epidemiologi berkembang dengan pesat saat ini, diantaranya mengkaji penyakit karena infeksi, penyakit akibat gaya hidup yang tidak menular, new emerging diseases, serta persoalan kesehatan dan ekonomi yaitu korban kecelakaan lalu lintas. Angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas menduduki urutan ketiga teratas menurut WHO.

Di lapangan pun, pemberdayaan masyarakat sendiri-sendiri, sekarang banyak yang menjadi mitra yang mengisi kekosongan di tempat yang belum dikelola pemerintah. Beberapa lembaga donor yang berperan ialah WHO, USAID, AusAID dan khususnya terkait penanggulangan infeksi. Jangan sampai muncul ketergantungan antara kita dan lembaga donor. Jangan sampai program gagal karena tidak ada biayanya.

Saat ini, kita harus mengubah mental fee for service pindah ke INA CBGs. Muncul komplain dan keluhan menjadi tantangan besar. Hal yang harus kita sadari dalam Manajemen Perubahan, dalam setiap perubahan selalu ada kelompok tertentu yang terganggu comfort zone-nya. Misalnya, Jampersal dengan konsekuensi UU yang menyatakan pemerintah hanya menjamin yang miskin dan tidak mampu. Namun, prakteknya Jampersal dan Jaminan Penderita Thalasemia (Jampertas) menanggung semua lapisan. Akibatnya, beban pemerintah semakin tinggi dan tentu saja program ini masih memiliki banyak kekurangan. Masalah lain yang muncul ialah keterbataasn dan maldistribusi supply side. Anggaran dari pemerintah justru turun, bagaimana mengefisienkan?

Bagaimana membangun pelayanan kesehatan dasar. Pemerintah harus membeli alat kesehatan dengan harga 3-4 kali lebih mahal. Negara kita harus memproduksi obat dan alat kesehatan. Bagaimana agar obat-obat itu menjadi murah. Dalam hal pembiayaan kesehatan, regulasnyai sudah cukup ideal. Strategi juga sudah cukup banyak. Beberapa hal yang terkait dengan pembiayaan kesehatan, titik mana yang perlu diintervensi?

Terakhir, langkah-langkah menunju sustainabilitas yang perlu kita lakukan diantaranya, dari pihak RS perlu mendalami tarif INA CBGs yang sebenarnya bisa menguntungkan untuk RS (tidak merugikan).  Aturan e-catalog akan memotong mata rantai pembelian, memperkuat pelayanan di primer. Monitoring dan evaluasi di berbagai program, yaitu seluruh program melalui IT. Beberapa langkah inilah yang perlu mendapat dukungan dari semua pihak.

backKembali ke halaman utama reportase InaHEA

Reportase lainnya

the-8th-indonesian-health-economist-association-inahea-biennial-scientific-meeting-bsm-2023The 8th Indonesian Health Economist Association (InaHEA) Biennial Scientific Meeting (BSM) 2023 25-27 Oktober 2023 InaHEA BSM kembali diadakan untuk...
gandeng-ugm-dinas-kesehatan-dan-keluarga-berencana-kabupaten-sampang-adakan-pendampingan-tata-kelola-program-kesehatan-di-kabupaten-sampang Kamis, 6 April 2023, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang bersama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM...
diseminasi-buku-petunjuk-pelaksanaan-layanan-hiv-aids-dan-infeksi-menular-seksual-ims-dalam-skema-jknReportase Diseminasi Buku Petunjuk Pelaksanaan Layanan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS) dalam Skema JKN 22 Desember 2022 dr. Tri Juni...

pendaftaran-alert

regulasi-jkn copy

arsip-pjj-equity

Dana-Dana Kesehatan

pemerintah

swasta-masy

jamkes

*silahkan klik menu diatas

Policy Paper

Link Terkait

jamsosidthe-lancet