Pleno 4

Reportase Hari Kedua InaHEA 2015:

Strengthening Health Financing

Reporter: Likke Prawidya Putri

Para Pembicara Sesi Pleno 2 Pada InaHEA ke 2 di Jakarta (Dok PKMK 2015

Plenary session di hari kedua ini mengangkat tema Strengthening Health Financing yang masih berfokus isu implementasi JKN di tahun 2014. Tono Rustiono, Direktur Perencanaan Pengembangan dan Manajemen Risiko BPJS membuka sesi dengan menampilkan peta jalan menuju Universal Health Coverage 2019 di Indonesia. Pekerjaan rumah alias PR utama bagi BPJS di tahun 2015 yaitu menggandeng asuransi yang bernaung di bawah BUMN serta merangkul perusahaan asuransi baik kecil, menengah maupun besar. Berbagai upaya telah ditempuh untuk menjalin kerjasama dengan BUMN, akan tetapi masih banyak BUMN yang belum mempersiapkan sistemnya agar sesuai dengan sistem JKN. Salah satu kendalanya yaitu karena sistem asuransi BUMN belum disesuaikan dengan sistem BPJS. Dalam hal kolaborasi dengan perusahaan asuransi swasta, sistem Coordination of Benefit juga masih belum berjalan baik. Tono mengungkapkan, jangan sampai kerjasama dengan BUMN dan pihak swasta ini ibarat dagingnya diambil, tetapi tulang-tulangnya disisakan untuk BPJS.

Daniel Budi Wibowo, Ketua Kompartemen BPJS dan Manajemen Risiko, PERSIDaniel Budi Wibowo dari Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia melempar pertanyaan pada forum “RS pemerintah sebagai kewajiban pemerintah kepada masyarakat atau RS sebagai industri?” Menurut Budi, jika RS menjadi kewajiban pemerintah ke masyarakat, maka harus dilakukan secara ekonomis. Daniel juga menggarisbawahi ketidakadilan yang dirasakan oleh RS swasta karena perlakuan BPJS kepada RS pemerintah dan swasta disamakan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa RS pemerintah bisa tenang-tenang saja dalam era BPJS karena memperoleh dana dari BPJS dan pemerintah, sedangkan banyak RS swasta yang takut mengalami kerugian karena bergabung dengan BPJS. Isu lain yang diungkapkan yaitu tentang tarif INA-CBGs yang dirasakan perlu di-review lebih mendalam dan disesuaikan dengan kondisi geografis di Indonesia dan jenis-jenis penyakit dan grouping-nya. Permasalahan utama lainnya yakni perlunya verifikasi oleh pihak ketiga serta diterbitkannya standar pelayanan medis yang diterbitkan bersama oleh kementerian kesehatan dan BPJS. Di akhir sesi Budi menekankan bahwa konsep ‘fairness’ ini harus dinikmati oleh semua yang terlibat dengan penyelenggaraan BPJS; tidak hanya bagi pasien tetapi juga bagi BPJS, pemerintah, dan fasilitas penyedia layanan kesehatan.

Prof dr Laksono Trisnantoro - Peneliti Senior PKMK FK UGM Laksono Trisnantoro melalui video dan teleconference memaparkan mengenai isu equity yang potensial terjadi pada pengguna layanan JKN. Adanya equity ini dapat diantisipasi dengan memperbaiki mekanisme risk pooling dan purchasing di dalam sistem JKN. Saat ini dana untuk operasional layanan kesehatan dialirkan ke dua channel besar, yakni Kemenkes dan BPJS. Kemenkes memperoleh dana investasi dari APBN untuk penambahan fasilitas layanan kesehatan dan sumber daya manusia, tetapi jumlah alokasi dana untuk keperluan tersebut kalah jauh dibandingkan dengan dana yang diinvestasikan untuk fasilitas swasta. Sementara itu, di samping alokasi dari APBN, BPJS juga menerima dana dari pihak lain yaitu dari iuran peserta non-PBI eks Askes Asabri dan lain-lain serta non-PBI mandiri. Laksono memaparkan beberapa tantangan dalam sistem purchasing BPJS dimana kapitasi dialokasikan tidak sesuai dengan kinerja dan klaim membengkak karena tidak ada plafon yang ditetapkan untuk RS. Bengkaknya klaim ini diperparah oleh belum adanya sistem pencegahan dan penindakan fraud.

Kembali menyinggung mengenai equity, Laksono mengedepankan studi kasus di mana jatah klaim untuk PBI hanya terealisasi 90% sedangkan untuk non-PBI mandiri telah terealisasi hampir 300%; hal ini memicu kekhawatiran terjadinya subsidi silang yang terbalik di mana yang miskin justru memberikan subsidi untuk yang kaya. Temuan lainnya menunjukkan bahwa RS yang canggih dan terletak di daerah dengan akses ke fasilitas kesehatan yang bagus memperoleh dana klaim yang jauh lebih besar dibandingkan dengan RS yang terletak di wilayah terpencil. Hal ini semakin menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan pada sistem risk pooling dapat menjadi penyebab semakin lebarnya jurang equity. Terkait isu ini, Laksono mengusulkan dibentuknya kompartemen-kompartemen di dalam pool BPJS guna mencegah kebocoran alokasi untuk si miskin ke si kaya.

Selain isu equity, Laksono menggarisbawahi pentingnya intervensi pemerintah untuk elemen tombol kontrol sistem kesehatan lainnya. Alokasi APBN untuk Kemenkes perlu ditingkatkan untuk berinvestasi di wilayah dengan keterbatasan sumber daya. Pemerintah daerah dengan kapasitas fiskal yang baik pun perlu dimotivasi supaya mau berinvestasi lebih untuk membangun supply-side.

Sesi diskusi yang dibuka dengan pertanyaan dari tiga profesor berlangsung sangat interaktif. Hasbullah Thabrany mengingatkan bahwa kita perlu fokus pada isu-isu teknikal yang dapat segera ditangani dan diberi masukan karena JKN baru berjalan selama 1 tahun. Menanggapi ide kompartemenisasi yang diutarakan oleh Laksono Trisnantoro, Hasbullah Thabrany dan Ascobat Gani menganggap adanya kompartemen sangat bertentangan prinsip risk-pooling yang memungkinkan adanya subsidi silang. Laksono Trisnantoro menanggapi bahwa kompartemenisasi itu dalam hal penghitungan akuntansi dan pengumpulan informasi mengenai purchasing yang dilakukan BPJS, sehingga nantinya dapat diteliti lebih lanjut mengenai pola alokasi dana serta pola penyakitnya. Di samping itu, kompartemenisasi ini justru dimaksudkan agar BPJS dapat memastikan subsidi silang tetap terjadi dari si kaya ke si miskin. Hal ini direspon positif oleh Tono Rustiono, yang kemudian berkomitmen untuk dapat membuka akses data-data yang terkumpul di BPJS bagi para peneliti, akademik dan pihak-pihak yang membutuhkan. BPJS pun telah memperbaiki sistem perekrutan anggota dengan memberi jeda tujuh hari aktivasi dan motivasi untuk melibatkan seluruh anggota keluarga, sehingga dapat mengurangi proporsi pelanggan dengan risiko tinggi yang dapat berdampak pada terlalu tingginya klaim ratio pada PBI non-mandiri.

Terkait dengan potensi melebarnya jurang equity, Hasbullah Thabrany menyiratkan bahwa equity bisa saja membaik setelah adanya JKN tetapi belum tentu menjadi hilang sama sekali. Ascobat Gani menanggapi bahwa equity memang harus kita antisipasi bersama, dan salah satu upayanya yaitu dengan adanya alokasi dana 1,1 trilyun untuk membangun Puskesmas yang diprioritaskan.

Prof. Alimin Maidin Alimin Maidin memaparkan keluhan para dokter ‘pemegang pisau’ atas rendahnya tarif INA-CBGs dan sejalan dengan pendapat Daniel Budi Wibowo atas tidak jelasnya standar jasa untuk dokter. Langkah ini memang perlu dilakukan bertahap dan dalam jangka panjang.

Merespon isu komitmen daerah untuk kesehatan, Ascobat Gani menyebutkan bahwa saat ini dalam undang-undang telah ada peraturan bahwa bupati yang tidak berhasil memenuhi SPM kesehatan akan mendapat sanksi dari Gubernur. Ini merupakan salah satu motivator yang penting untuk memperbaiki supply-side di daerah.

Prastuti Suwondo menutup sesi diskusi dengan menekankan adanya masalah keseimbangan kronis antara supply dan demand-side di bidang kesehatan. Harapannya ke depan, dengan pembangunan supply-side yang lebih baik kita bisa mengurangi inequity antar satu daerah dengan lainnya dan antara populasi vulnerable dan non-vulnerable. Kompartemenisasi secara akuntansi penting sebagai alat analisis data dan pengawasan ‘who gets what’, tetapi jangan sampai mengurangi prinsip utama risk-pooling untuk subsidi silang. Dalam jangka panjang, BPJS harus membangun sistem risk-pooling dan perekrutan anggota yang lbih baik lagi. Di samping itu, INA-CBGs perlu dievaluasi dari segi grouping kasus dan mempertimbangkan banyak faktor termasuk biaya untuk dokter.

Materi Presentasi:

Tono Rustiano-BPJS KESHT.pdf

PERSI - DANIELFair Prospective Payments to Hospitals.pdf

INAHEA-Laksono-English-Indonesia-New-2015.pdf