Hambatan dalam Memperluas Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Segmentasi dan Fragmentasi Sistem Kesehatan untuk Mencapai Cakupan Kesehatan Universal Undang-Undang Kesehatan yang Baru di Indonesia: Pelajaran untuk Tata Kelola dan Legislasi Kesehatan yang Demokratis

Reportase PGF 2017

Sesi Oral Presentation

Hari Pertama 20 Juli 2017
Thailand

Room 1

Aidalina Mahmud

Shita Dewi

Qiao Ting Ting

M Faozi Kurniawan

Pada sesi oral, konferensi terbagi menjadi tiga ruangan dan salah satunya adalah Kasem Limwongse Room. Qiao Ting Ting adalah penyaji pertama yang berbagi hasil penelitian mengenai kepuasan pasien. Seperti yang diketahui bersama, kepuasan pasien adalah salah satu indikator layanan kesehatan dan intervensi berupa umpan balik dari pasien kepada dokter yang diteliti Qiao Ting Ting terbukti meningkatkan kepuasan pasien rawat jalan, terutama dalam hal komunikasi dan kualitas teknis. Dengan metode berbeda, Shita Dewi sebagai presenter selanjutnya menggunakan riset implementasi untuk memonitor implementasi kebijakan dan seberapa besar kesenjangan yang terjadi. Menurut Shita Dewi, membangun kapasitas terkait riset implementasi pada program jaminan kesehatan nasional di Indonesia membantu stakeholder dalam menyikapi tantangan dalam implementasi suatu kebijakan.

Masih dengan topik UHC, Aidalina Mahmud lebih menyoroti tentang implementasi program UHC pada kanker payudara di Malaysia. Pemerataan fasilitas kesehatan yang menyediakan mammogram masih menjadi tantangan dalam meningkatkan akses. Hal ini menjadi penting karena beberapa literatur menekankan bahwa akses pelayanan kesehatan juga erat kaitan dengan morbiditas, jarak fasilitas kesehatan, dan biaya transportasi. Berbeda halnya dengan M. Faozi Kurniawan yang menyoroti aspek monitoring dan evaluasi penggunaan dana kapitasi. Menurut Faozi, tingginya dana kapitasi yang masuk ke puskesmas dibandingkan jenis FKTP yang lain tidak lepas dari beberapa tantangan tersendiri. Di lain sisi, pemanfaatan dana kapitasi untuk promotif dan preventif masih terbatas, terlebih dihadapkan dengan kondisi regulasi pusat yang mungkin belum diterjemahkan sepenuhnya di tingkat daerah.

Irwan Saputra

Suci Melati Wulandari

Suchurya Aungkulanon

Yanti Leosari

Pada sesi berikutnya, Irwan Saputra membahas mengenai implementasi jaminan kesehatan rakyat aceh (JKRA) yang menjadi saksi atas terjadinya transformasi dari sistem fee for service (FFS) menjadi casemix. Studi yang dilaksanakan oleh Irwan menunjukkan bahwa sistem casemix mendorong rumah sakit justru mendapatkan pendapatan lebih besar daripada sebelumnya. Walaupun demikian, penting untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam mengimplementasikan sistem casemix yang belum lama berjalan tersebut. Berbeda halnya dengan Suci Melati Wulandari yang mengkaji fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Apakah JKN berhubungan dengan rujukan yang tidak seharusnya dilakukan oleh FKTP? menjadi topik yang dibahas oleh Suci. Tinginya rujukan yang tidak seharusnya ini ternyata erat kaitan dengan beban kerja provider dan tingkat morbiditas peserta JKN.

Suchurya Aungkulanon juga menyajikan topik yang menarik karena penerapan universal health coverage dan kejadian geografis inequality dihadapkan dengan tingkat kematian masyarakat di Thailand. Salah satu hasil studi telah menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki jenis masalah kesehatan tertinggi yang berbeda-beda, bahkan perilaku tidak sehat juga turut berkontribusi terhadap masalah kesehatan yang dialami Thailand. Konteks daerah juga disinggung pada sesi presentasi Yanti Leosari yang meneliti mengenai sejauh mana pelaksanaan proses adopsi kebijakan nasional tentang penggunaan dana kapitasi oleh kabupaten/ kota di era desentralisasi di Indonesia. Yanti menyatakan bahwa seluruh daerah studi telah menerjemahkan regulasi pusat menjadi regulasi daerah. Walaupun demikian, setiap daerah tetap memilki perbedaan peruntukan dalam menggunakan dana kapitasi yang berdampak pada perbedaan besaran alokasi jasa pelayanan dan dukungan biaya operasional antar daerah studi. Selain itu, perbedaan interpretasi stakeholder ternyata juga masih terjadi antar daerah karena setiap daerah memiliki otonomi daerah dalam mengimplementasikan setiap regulasi nasional di daerahnya masing-masing.

Materi:

Oleh: Budi Eko Siswoyo (PKMK FK UGM)

Room 2

Yandri

Yandri

Dalam penyampaian materi, Yandri memberikan informasi bahwa hingga saat ini sangat banyak regulasi yang ada di Indonesia mengatur masalah HIV. Namun belum ada yang menunjukkan efektivitas dalam pemecahan masalah. Sehingga dalam temuannya ini, Yandri menyarankan untuk membuat regulasi nasional yang lebih kuat dan konkrit dalam pelaksanaan pencegahan dan pengobatan HIV.

Alifia Candra Puriastuti

Continuum of care menjadi topik utama dalam presentasi hasil penelitian Alifia Candra Puriastuti. Jumlah kematian ibu dan anak di Indonesia masih sangat tinggi, namun sumber daya tenaga kesehatan sangat terbatas. Dimana pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan home care untuk menjamin pengetahuan dan tindakan ibu hamil. Home care ternyata memiliki dampak terhadap peningkatan kelahiran di fasilitas

Ratna Kusumasari

Ratna berbagi tentang hasil penelitian tentang HIV dan pencegahannya. Salah satu pendekatan intervensi yang diteliti adalah “dance 4 life” merupakan sebuah program untuk meningkatkan pengetahuan dan pergerakan secara bersama-sama oleh para remaja di sekolah. Manfaatnya, menjadikan kegiatan ini sebagai salah satu kegiatan rutin remaja dengan olahraga bersama, aktif melawan HIV, dan rutin mendapatkan pengetahuan yang baru.

Zhao Jun

Evaluasi model dari program pemberantasan kanker di China menjadi topik dalam penelitian yang dilakukan oleh seorang mahasiswa program doktoral dari China. Penelitian ini mendukung untuk adanya skrining yang dilakukan kepada wanita, khususnya bagi wanita di usia 33-54 tahun yang merupakan range yang paling rentan terkena kanker rahim.

Mubasysyir Hasanbasri

Mubasysyir HasanbasriBerbagi tentang pembelajaran baik tentang program yang dijalankan oleh Basuki Tjahaya Purnama terhadap kebijakannya yang mendukung kesehatan masyarakat. Metode yang dilakukan adalah menyederhanakan program yang bisa langsung efektif di masyarakat. Kebijakannya terkait dengan ketuk pintu dengan hati, program relokasi dengan pembangunan perumahan, serta pemberian kartu Jakarta pintar (KJP) sebagai jaminan pendidikan dan kesehatan kepada warga.

Kurnia Widyastuti

Kurnia WidyastutiKebijakan smoking free-area di Kulon Progo adalah salah satu unggulan untuk menanggulangi masalah asap rokok. kebijakan ini diterapkan di wilayah publik atau tempat-tempat umum. Untuk menjaga program ini terus berlanjut, maka dibentuk satuan kerja untuk memonitor tempat umum agar bebas dari asap rokok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa polusi asap di kantor lebih sedikit dibandingkan dengan tempat umum.

Oleh: Faisal Mansur (PKMK FK UGM)

Room 3

Sesi ini dimulai dengan berbagai pengalaman pemanfaatan sistem informasi dan teknologi di bidang kesehatan di Indonesia.

Guardian Yoki SanjayaGuardian dari Universitas Gadjah Mada memaparkan pengalamannya dalam mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperkuat rujukan maternal perinatal di Balikpapan. Permasalahan yang sering muncul adalah rujukan yang tidak tepat, misalnya: kasus emergensi neonatal seharusnya dirujuk ke fasilitas yang memiliki fasilitas NICU, tetapi sering terjadi rujukan ke fasilitas yang belum mampu menangani kegawatdaruratan obstetri dan neonatal secara komprehensif. Di samping itu, bidan sering merujuk ke satu rumah sakit sementara tempat tidur di rumah sakit tersebut telah penuh.

Untuk itu, langkah pertama yang dilakukan yaitu menyusun manual rujukan maternal dan perinatal sebagai langkah klasifikasi jenis kegawatdaruratan pada ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir. Untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi pra rujukan, dikembangkan sistem call center dan SMS gateway sebagai sarana komunikasi penghubung antara bidan ataupun penyedia pelayanan primer dengan rumah sakit rujukan. Sistem ini juga akan menginformasikan lokasi serta ketersediaan tempat tidur di fasilitas rujukan. Di sistem ini juga dilakukan identifikasi dan mapping puskesmas yang memiliki kemampuan PONED, serta rumah sakit dengan kompetensi kegawatdaruratan maternal saja atau dengan neonatal.

Untuk dapat direplikasi di wilayah lain, penting untuk menyusun decision support systems supaya proses rujukan lebih tepat dan tidak terlambat, serta memastikan kasus kegawatan yang tempat dirujuk ke fasilitas yang tepat. SMS broadcast merupakan sarana komunikasi yang penting supaya rujukan lebih terkoordinasi antara pemberi pelayanan kesehatan.

Lutfan Lazuardi dari Universitas gadjah Mada memaparkan hasil penelitiannya mengenai persepsi tenaga di Dinas Kesehatan terhadap peran sistem informasi kesehatan. Teknologi dan informasi kesehatan merupakan salah satu elemen dasar dari sistem kesehatan. Di Indonesia, terdapat berbagai program sistem informasi kesehatan (SIK) tetapi tidak terintegrasi, terdapat masalah dalam ketepatan waktu serta akurasi data, dengan sistem desentralisasi sehingga pelaksanaan program berbeda-beda antar kabupaten/kota.

Studi ini ingin mengetahui status SIK di Indonesia serta bagaimana persepsi dari staf Dinas Kesehatan di 92 kabupaten/kota di Indonesia. Studi ini melihat bagaimana input dari sistem informasi kesehatan di lingkup dinas kesehatan kabupaten/kota berupa ketersediaan SDM, infrastruktur serta regulasi; proses pengelolaan data serta bagaimana output data yang dihasilkan serta langkah yang dilakukan untuk diseminasi dan pemanfaatan informasi yang ada.

Hasil studi menunjukkan dari 92 responden, hanya 12% yang menilai bahwa SDM telah mencukupi untuk menjalankan SIK dan 19% yang melihat bahwa organisasi mereka telah siap. Hal yang menarik, bahkan antar kabupaten/kota di wilayah Jawa-Bali sebagai wilayah yang lebih mapan dalam infrastruktur dibandingkan daerah lain di Indonesia, terjadi kesenjangan kapasitas tenaga sistem informasi kesehatan. Misalnya saja di Bali 100% tenaga yang diteliti memiliki kapasitas pengelolaan sistem informasi yang memadai, sementara masih ada 25% dari tenaga sistem informasi kesehatan yang sama sekali tidak memiliki skill yang tepat. Terkait pemanfatan data, beberapa daerah masih belum memanfaatkan data yang ada karena kurang tepat waktu dan kurang akurasinya data. Tantangan lainnya yaitu banyaknya program yang melibatkan pendataan, sehingga beban kerja begitu tinggi, data begitu banyak tetapi minim informasi. Kurang cakapnya tenaga dalam menginterpretasikan data yang ada, selain dikarenakan “overloaded” dengan beban kerja dan data, juga disebabkan belum terbiasanya menginterpretasikan data yang terkumpul. Pembelajaran dari studi ini yaitu memang saat ini isu inakurasi data masih sering terjadi, namun demikian tetap harus diupayakan diinterpretasikan. Melakukan olah data lebih sering akan perlahan-lahan meningkatkan kemampuan tenaga serta memperbaiki kualitas data yang ada. Dengan kata lain, meskipun terdapat banyak masalah dalam pengelolaan data, perilaku ‘diam saja’ atau ‘enggan mulai mencoba' akan menyebabkan makin sulitnya mencapai sistem kesehatan yang fungsional.

Kamal KasraDari topik sistem informasi kesehatan, kita masuk pada sistem pembayaran di era JKN. Kamal Kasra dari Universiti Kebangsaan Malaysia, mengusung penelitiannya mengenai dampak casemix system yang berlaku di Indonesia, yakni INA-CBGs, terhadap proses klasifikasi diagnosis penyakit di 2 rumah sakit di Sumatera Barat. Di rumah sakit maupun dinas kesehatan, kita seringkali menemukan cukup tingginya kasus yang masuk pada kategori ‘lain-lain’. Sama halnya untuk kasus stroke, cukup banyak yang tercatat dengan diagnosis stroke jenis lainnya. Kamal menemukan bahwa dibandingkan dengan sistem pembayaran sebelumnya yakni fee-for-service, adanya sistem INA-CBGs berdampak pada lebih baiknya klasifikasi diagnosis stroke yang ditandai dengan tidak adanya lagi diagnosis yang masuk pada kategori ‘ungrouppable’.

Eka YoshidaEka Yoshida dari Universiti Kebangsaan Malaysia juga meneliti mengenai perbandingan antara sistem INA-CBGs dan fee for service pada efisiensi pelayanan di rumah sakit akademik. Studi ini membandingkan tingkat 'unnecessary admission’ antara pasien yang menggunakan casemix dan fee fo service pada 2011. Mengapa memilih 2011 untuk penelitian ini? Karena pada tahun inilah satu-satunya masa di mana sistem casemix dan fee for service diberlakukan bersamaan, yaitu sistem casemix untuk Jamkesmas dan fee for service untuk jaminan kesehatan di Jakarta. Penelitian ini mengambil unit analisis seluruh pasien kelas 3 yang mendapatkan perawatan 1 hari di UGD serta klaim mereka di-cover oleh Jamkesmas atau Jaminan kesehatan Gakin selama 2011. Hasil studi menunjukkan bahwa nominal biaya perawatan untuk kasus ‘unnecessary admission’ lebih tinggi di kelompok feeforservice (FFS) (1.4 milyar) dibandingkan pada kelompok casemix (566 juta). The rate of ‘unnecessary admission’ pada kelompok FFS lebih tinggi dibandingkan pada casemix (61.0% dan 32.7%). Dengan demikian, sistem pembayaran casemix lebih mendukung efisiensi pelayanan kesehatan di rumah sakit dibandingkan dengan sistem feeforservice.

Masih terkait dengan pelaksanaan JKN di Indonesia, Retna Siwi Padmawati dari Universitas Gadjah Mada memaparkan tantangan tersendiri untuk pengobatan alternatif di Indonesia yang dikaitkan dengan pencapaian universal health coverage. Penelitian yang melibatkan responden masyarakat miskin di kota Yogyakarta ini dilaksanakan secara longitudinal sejak sebelum JKN sampai 2015.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi masyarakat miskin di perkotaan yang mengakses Puskesmas meningkat dari 27% menjadi 36% antara sebelum dan setelah JKN. Out-of-pocket payment pun mengalami penurunan dari 77% menjadi 49%. Namun demikian, proporsi utilisasi pengobatan alternatif tidak mengalami perbedaan jauh, yakni 46% menjadi 44%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya JKN tidak berdampak begitu banyak pada utilisasi pengobatan alternatif.

Beberapa aspek dari internal individu yang menyebabkan mereka tetap mengakses pengobatan alternatif antara lain karena akses yang mudah, harga terjangkau, merasa cocok dengan metode pengobatannya, merasa penyakit yang diderita belum terlalu berat, pengalaman baik di masa lalu dan adanya tekanan sosial dari tetangga.

Prof Zhou Chang SengPenampil terakhir yaitu Prof. Zhou Chang Seng dari Hubei University China yang meneliti mengenai metode penghitungan disability weight pada pasien diabetes mellitus. Zhou membandingkan beberapa metode yang ada yaitu: Visual Analog Scale, clinical experts serta menggunakan six-class disability classification menggunakan investigator lokal yang terlatih. Menggunakan data dari global burden of disease study, Zhou juga menilai bagaimana korelasi antara disability dengan status sosial ekonomi. Studi tersebut menunjukkan bahwa metode six-class disability memiliki reliabilitas yang tinggi sesuai dengan Visual Analog Scale. Studi tersebut juga menunjukkan bahwa tidak ada kaitan antara disability seseorang dengan status sosial ekonominya.

Materi:

Oleh: Likke Prawidya (PKMK FK UGM)

Reportase lainnya

The 8th Indonesian Health...

The 8th Indonesian Health Economist Association (InaHEA) Biennial Scientific Meeting (BSM) 2023 25-27 Oktober 2023 InaHEA BSM kembali diadakan untuk...