Transaksi Pembayaran Iuran BPJS Lewat Bank Mandiri Meroket

Transaksi Pembayaran Iuran BPJS Lewat Bank Mandiri MeroketTransaksi Pembayaran Iuran BPJS Lewat Bank Mandiri Meroket

JAKARTA—Jumlah transaksi pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial melalui PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada tahun ini mengalami kenaikan hingga 150%, sejalan dengan langkah perseroan memperluas akses pembayaran. 

Senior EVP Transaction Banking Bank Mandiri Rico Usthavia Frans mengatakan pada tahun lalu, frekuensi transaksi pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan lewat Bank Mandiri mencapai lebih dari 600.000 transaksi per bulan. “Tahun ini jumlah tersebut meningkat menjadi lebih dari 1,5 juta transaksi per bulan,” ujar Rico dalam siaran tertulisnya yang dikutip Minggu (4/10).

Rico  menuturkan perseroan memang terus memperluas akses pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Di antaranya, perseroan dan BPJS Kesehatan bakal memanfaatkan jaringan payment point online bank (PPOB) atau loket pembayaran yang dikelola mitra bisnis Bank Mandiri untuk menerima pembayaran iuran.

Pada tahap awal, sebut Rico, Bank Mandiri dan mitra PPOB bakal menyiapkan 1.000 loket pembayaran yang terdiri atas warung milik masyarakat serta koperasi di seluruh Indonesia. Nantinya, lanjut dia, secara bertahap jumlah tersebut akan ditambah hingga 6.000 loket.

“Kami juga akan bekerjasama dengan jaringan ritel modern seperti Alfamart, Circle K, dan 7-Eleven untuk menerima pembayaran iuran BPJS Kesehatan,” kata Rico.

Selain melalui akses tersebut, Rico menyebutkan masyarakat juga bisa menggunakan seluruh cabang dan jaringan elektronik Bank Mandiri untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

“Kami berharap perluasan akses ini akan memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Dengan demikian, kami dapat turut berkontribusi pada upaya pembangunan sistem jaminan sosial yang mampu menciptakan kesejahteraan sosial,” ungkap Rico.

sumber: Bisnis.com

Berita Tekait

monevjkn17

calon fasilitator

cop 01
cop 01
cop 01
policy

Policy Paper