BPJS Ketenagakerjaan Butuh Komitmen Pemerintah
Bisnis.com, JAKARTA -- Juru Bicara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Abdul Latif Algaff, menyatakan keberhasilan jaminan sosial di Indonesia sangat bergantung dengan komitmen penyelenggara negara.
Abdul Latif Algaff, yang juga praktisi jaminan sosial, mengatakan saat ini BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menghadapi tantangan berat dalam akuisisi kepesertaan. Dengan jumlah penduduk Indonesia 250 juta orang dan jumlah angkatan kerja 130 juta orang, BPJS Kesehata baru dapat merekrut peserta 167 juta orang, sementara BPJS Ketenagakerjaan baru mampu meraih 20,1 juta peserta.
"Karena itu dibutuhkan edukasi berkelanjutan dan masif sehingga dapat menyentuh kalangan yang luas," kata Latif di Jakarta, Minggu (9/10/2016).
Dia mengatakan peranan pemerintah dibutuhkan untuk memperkuat peran BPJS. Menurutnya, yang paling utama adalah penguatan regulasi untuk mendukung badan.
Selain itu, dibutuhkan dukungan penegakan hukum terutama pada perusahaan yang tidak patuh. Meningkatkan administrasi badan penyelenggara, monitoring kualitas pelayanan. "Serta menjaga financial sustainability," katanya.
Dukungan ini dirasa penting, mengingat puncak bonus demografi hanya akan dinikmati Indonesia dalam 15 tahun ke depan. Jika periode puncak ini kurang dioptimalkan maka negara kesejahteraan yang disiapkan sebagai tujuan BPJS akan sulit terpenuhi.
