Bisnis.com, JAKARTA — BPJS Kesehatan menyiapkan 22 seknario alternatif yang dapat diterapkan hingga 2019 guna menekan atau bahkan menciptakan surplus dalam aktivitas operasi penyelenggaraan Dana Jaminan Sosial (DJS).
Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi menjelaskan 22 skenario tersebut diperoleh dari perhitungan dengan mempertimbangkan data penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat sejak 2014 hingga 2016.
Selain itu, jelasnya, proyeksi dibuat dengan juga melihat potensi peningkatan tentang akumulasi iuran, kepesertaan, azas manfaat.
“Azas manfaat atau terkait pemanfaatan layanan dan pembayaran kepada fasilitas kesehatan baik itu primermaupun tingkat lanjut dan fasilitas penunjangnya,” ungkapnya kepada Bisnis, seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR, Kamis (9/2/2017).
Menurutnya, sejumlah kombinasi dari paramater tersebut menghasilkan 22 skenario. Misalnya, jelas Bayu, terjadi peningkatan iuran peserta penerima bantuan iuran (PBI), sedangkan iuran pekerja bukan penerima upah (PBPU) tetap.
Dia mengakui tidak seluruh skenario itu dapat menghilangkan mismatch pengelolaan DJS meski tingkat kepesertaan sudah mencapai 100%. Pasalnya, tingkat pemanfaatan juga berpotensi melampaui prediksi atau di atas 100%.
Kendati begitu, Bayu belum bisa merincikan keseluruhan skenario tersebut. Dia mengatakan pihaknya akan menyerahkan daftar skenario tersebut kepada DPR untuk kemudian dibahas lebih lanjut.
“Kami akan bahas bersama DPR. Jadi, intinya kami juga tidak mau minta bantuan terus ke pemerintah,” ungkapnya.
