POS KUPANG.COM, Adanya niat kerja sama pemerintah kota dengan BPJS Kesehatan dalam membantu warga miskin untuk mendapat kartu jaminan kesehatan masih menunggu data verifikasi warga miskin dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota Kupang.
Kepala Dinas Kesehatan kota Kupang, dr Ari Wijana, Jumat (16/3/2018), mengatakan karena pasalnya proses verifikasi warga miskin sebagai penerima kartu jaminan kesehatan dilakukan oleh Dinas Sosial.
Sesuai informasi, kata dr Ari, data yang masuk baru 28 kelurahan dari 51 kelurahan.
Menurutnya, jika hal tersebut sudah selesai, pihaknya akan mendorong untuk diintegrasikan warga miskin. Karena bagaimana pun, sudah ada edaran dari Kemendagri bahwa kedepannya yang ditanggung oleh negara adalah orang miskin baik melalui APBN maupun APBD.
Oleh karena itu, ia berharap untuk proses verifikasi dapat dipercepat terutama ditingkat kelurahan sehingga data yang masuk betul-betul warga miskin.
"Kami berharap proses verifikasi dapat dipercepat. Karena secara anggaran sudah siap. Sehingga jika kurang maka dapat ajukan," tuturnya.
Katanya, pada tahun 2017 anggaran yang dipakai untuk kegiatan pelayanan kesehatan bagi warga miskin sebesar Rp 18 milliar, sedangkan anggaran yang ada baru Rp. 8 milliar. Sedangkan saat ini Silpa yang dimiliki ada Rp.4 milliar. (*)
