Terus Menerus Defisit, PPP Minta Sistem BPJS Kesehatan Dievaluasi

Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PPP, Ermalena menyebut, kondisi BPJS Kesehatan yang terus menerus mendapatkan suntikan dana pemerintah perlu dievaluasi. Sebab suntikan dana itu hanya akan masalah tunggakan di rumah sakit selesai sementara waktu, namun akan terulang di masa mendatang.

"Suntikan dana yang diberikan pemerintah bisa menyelesaikan tunggakan. Tapi suntikan ini tidak bisa terus diberikan setiap BPJS mengalami defisit keuangan," kata Ermalena dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/11/2018).

Ermalena meminta ada evaluasi secara keseluruhan terhadap BPJS Kesehatan. Baik itu evaluasi sistem, premi, pelayanan, termasuk manfaat yang seharusnya bisa diperoleh oleh peserta BPJS Kesehatan. Evaluasi menyeluruh ini diharapkan bisa menyembuhkan sumber masalah yang selama ini ada.

"Perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh termasuk analisa kepesertaan dan regulasi," tambah Ermalena.

Ermalena mengaku, saat ini dirinya sedang mempelajari sistem kapitasi, rujukan berjenjang, termasuk promotif dan prefentif yang harus harus menjadi objek yang tak terpisah dari sistem besar jaminan kesehatan nasional.

Sistem kapitasi sendiri merupakan metode pembayaran untuk jasa pelayanan kesehatan dimana pemberi pelayanan kesehatan (dokter atau rumah sakit) menerima sejumlah tetap penghasilan per perserta, per periode waktu (biasanya bulan), untuk pelayanan yang telah ditentukan per periode waktu.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, BPJS Kesehatan memiliki banyak tunggakan ke rumah sakit yang menjadi mitra mereka. Tungganan ini membuat pemerintah memberikan suntikan dana kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tersebut.

sumber: detik.com