BPJS Targetkan Program UHC Tuntas 100 Persen Tahun Ini

Program UHC, BPJS Singaraja, JKN, Jaminan Sosial,Kepala BPJS Cabang Singaraja Elly Widiani

SINGARAJA –Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Singaraja mentargetkan agar kepesertaan masyarakat Buleleng dalam program Universal Health Coverage (UHC)  bisa tuntas 100 persen tahun ini.

Sehingga dengan tercapainya target program UHC, seluruh penduduk di Buleleng bisa terjangkau program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kepala BPJS Cabang Singaraja Elly Widiani mengatakan, jika hingga saat ini, masih ada 25.355 orang warga Buleleng yang belum masuk dalam program UHC.

“Kami terus berupaya ini bisa 100 persen. Kami kira ini bukan beban pemerintah saja, sebab ada beberapa segmen yang memang belum. Seperti pekerja, ada yang belum. Itu kan harus perusahaan yang mendaftarkan. Kalau memang fakir miskin, itu akan didaftarkan pemerintah. Ada juga masyarakat mampu yang belum mendaftar,” kata Elly saat memberikan keterangan pers, Kamis (28/2) siang.

Menurutnya ada seratusan badan usaha yang belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta JKN.

Hal itu pun memengaruhi cakupan program UHC di Buleleng. Elly menyebut ada 1.122 unit perusahaan yang wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta JKN.

“Tapi yang masuk daftar itu baru 929 unit perusahaan. Masih ada 193 unit lagi yang belum. Kami akan berupaya perusahaan ini bisa mendaftar, sehingga cakupan program UHC bisa 100 persen menyentuh penduduk Buleleng,” tandasnya.

Sementara itu, sesuai data di BPJS Cabang Singaraja, per tanggal 1 Februari 2019, tercatat ada 818.289 orang penduduk di Kabupaten Buleleng.

Sedangkan jumlah kepesertaan dalam program UHC baru mencapai 782.934 orang, atau 95,68 persen dari jumlah penduduk di Buleleng.

Dari ratusan ribu penduduk itu, sebanyak 136.797 orang diantaranya adalah pekerja penerima upah, 77.276 orang adalah pekerja bukan penerima upah (kalangan profesional), 15.386 orang bukan pekerja (pensiunan), 256.169 orang penerima bantuan iuran dari APBN, serta 297.324 orang penerima bantuan iuran dari APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten.

Berita Tekait