BPJS Kesehatan dengar masukan masyarakat terkait layanan JKN

Pamekasan (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan meminta masukan kepada masyarakat dan kalangan relawan serta media, terkait program peningkatan jaminan kesehatan nasional (JKN) institusi itu yang dikemas dalam acara "Lenggi Ngenom Kopi Arembhek JKN" di Pamekasan, Jawa Timur, Rabu.

"Acara ini sebagai upaya kami untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat," kata Kepala BPJS Kesehatan Elke Winasari.

Dalam acara yang dipimpin langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan yang membawahi layanan program JKN Se-Madura ini dimulai dengan mendengar aspirasi dan temuan permasalahan layanan JKN yang menjadi keluhan di masyarakat.

Peserta pertemuan Muchsin, dalam acara itu menuturkan, yang sering menjadi keluhan masyarakat selama ini, paling banyak oleh calon peserta BPJS mandiri dan penerima bantuan iuran (PBI).

Keluhan ini terjadi, karena calon peserta melalui jalur mandiri kelas III tidak lagi memerlukan rekomendasi dari Dinas Sosial (Dinsos), berbeda dengan aturan sebelumnya.

"Kalau sebelumnya, untuk peserta BPJS Mandiri kelas III masih memerlukan rekomendasi dari dinsos. Sekarang tidak lagi, dan ini dimaksudkan agar sikap gotong-royong antarpeserta BPJS Kesehatan bisa berlaku, karena program ini di satu sisi menekankan pada nilai gotong-royong," katanya.

Elke Winasari dalam kesempatan itu juga menjelaskan, saat ini, BPJS Kesehatan terus berupaya mempermudah dan memperluas akses pelayanan melalui aplikasi mobile JKN.

Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah pelayanan bagi peserta JKN, untuk memilih dan menentukan fasilitas kesehatan yang disediakan pada program JKN tersebut, seperti puskesmas, dokter pribadi, atau rumah sakit rujukan.

Selain itu, jenis pelayanan lain yang juga disediakan oleh BPJS Kesehatan guna meningkatkan pelayanan kepada publik dan peserta JKN adalah kotak keluhan di fasilitas kesehatan mitra yang telah ditunjuk.

"Jadi, puskesmas dan rumah sakit harus menyediakan kotak keluhan yang berkaitan dengan layanan JKN," katanya.

Selain mengundang relawan, acara "Lenggi Ngenom Kopi Arembhek JKN" yang dipimpin langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Pamekasan Elke Winasari ini juga mengundang insan pers dari sejumlah media.

Keterlibatan insan pers dalam kegiatan ini dimaksudkan agar berbagai ketentuan, dan jenis pelayanan bisa disampaikan kepada publik melalui pemberitaan di media.

Sementara itu, berdasarkan data BPJS Kesehatan warga di Kabupaten Pamekasan, memang belum semua tercakup program JKN-KIS. Sebab, jumlah peserta BPJS Kesehatan baru sebanyak 654.544 jiwa atau sekitar 73,89 persen dari total jumlah penduduk sebanyak 885.890 jiwa.

Namun demikian, jika dibanding dengan tiga kabupaten lain di Pulau Madura, persentase kepesertaan program JKN-KIS di Kabupaten Pamekasan lebih tinggi dibanding tiga kabupaten lainnya, yakni Sumenep, Sampang dan Kabupaten Bangkalan.

Sebab di Kabupaten Bangkalan sebanyak 680.219 jiwa atau sekitar 63,65 persen dari total jumlah penduduk sebanyak 1.068.717 jiwa yang tercakup program ini, dan di Kabupaten Sampang sebanyak 701.212 jiwa atau sekitar 82,72 persen dari total jumlah penduduk sebanyak 847.707 jiwa.

Sedangkan di Kabupaten Sumenep, sebanyak 752.823 jiwa atau sekitar 66,82 persen dari total jumlah penduduk sebanyak 1.126.724 jiwa.

Selain secara persentase paling tinggi, peserta program JKN-KIS yang dibiayai pemerintah daerah juga paling banyak di Kabupaten Pamekasan dibanding tiga kabupaten lain di Madura.*

Berita Tekait