30% Pembiayaan BPJS Kesehatan Karena Rokok

Menteri Kesehatan Nila Moeloek. ANTARA FOTO/Didik Suhartono

 

Menteri Kesehatan Nila Moeloek. ANTARA FOTO/Didik Suhartono

 

 

JAKARTA – Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan bahwa rokok menjadi penyebab penyakit katastropik, yakni penyakit jantung dan stroke. Dalam sambutannya di puncak acara Hari Tanpa Tembakau Sedunia di Kementerian Kesehatan, Nila mengatakan 20 sampai 30% beban biaya yang ditanggung BPJS Kesehatan akibat rokok. 

Nila mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mengubah perilaku tidak sehat seperti merokok menjadi pola hidup yang sehat guna mengurangi angka prevalensi berbagai penyakit tidak menular yang terus meningkat.

Menkes mengemukakan penyakit katastropik membebani lebih dari 20 dan bahkan hampir 30% seluruh pembiayaan BPJS Kesehatan. 

Pembiayaan BPJS Kesehatan untuk penyakit jantung tahun 2018 sebesar Rp10,5 triliun, diikuti penyakit kanker Rp3,4 triliun, dan penyakit stroke Rp2,5 triliun.

"Kita lihat defisit BPJS Kesehatan, karena tidak mungkin biarpun seluruh masyarakat membayar iuran kalau kita tidak mengubah perilaku akan tetap defisit," kata Nila seperti dikutip Antara, Kamis (11/7).

Menkes juga menyebutkan permasalahan BPJS Kesehatan yang masih kurang dalam kolektibilitas iuran, khususnya di sektor peserta mandiri.

Dia menyinggung bahwa sebagian masyarakat masih lebih memilih untuk mengeluarkan uang untuk membeli rokok ketimbang membayar iuran BPJS Kesehatan yang paling sedikit sebesar Rp25 ribu per bulan untuk satu orang.

Menteri Kesehatan mengemukakan usia harapan hidup orang Indonesia dari indeks pembangunan manusia saat ini 71,4 tahun. Namun usia sehat hidup orang Indonesia rata-rata 62 tahun.

Dia sangat menyayangkan apabila ada delapan hingga sembilan tahun sebagai masa di mana orang mengalami sakit. "Mari ubah perilaku kita, mari kita sadar bahwa kesehatan itu mahalnya luar biasa," kata Menkes Nila. (Syahrul Munir)

Berita Tekait

who cop

banner kki

pis

pelatihan perencanaan anggaran jkn3

bl pembiyaan

evaljkn18

calon fasilitator

cop 01
cop 01
cop 01
policy

Policy Paper