JAKARTA, KOMPAS.com -- Kasus Pungutan biaya obat dan pelayanan kepada pasien Askes yang terpaksa membeli obat-obatan yang dikategorikan non-DPHO (Daftar dan Plafon Harga Obat) masih sering terjadi. Hal ini disebabkan karena lemahnya kontrol manajemen PT Askes Persero terhadap PPK (Pemberi Pelayanan Kesehatan) atau dokter nakal yang hanya mementingkan keuntungan belaka.
"Pemerintah harus segera mencegah pungutan biaya obat dan biaya pelayanan kepada pasien Askes. Masih sering terjadi pungutan biaya terutama ketika pasien terpaksa harus membeli obat-obatan yang dikategorikan non-DPHO," kata anggota Komisi IX DPR RI Herlini Amran, Selasa (28/2/2012) di Jakarta.
More Articles...
- InHealth Targetkan Pendapatan Premi Rp 1,4 Triliun Di 2012
- Masyarakat belum maksimal manfaatkan Jampersal
- Klaim SKTM di RSUD Majalaya Capai 2.400 Orang
- Pendaftaran Jamkesda Diperpanjang
- Pencabutan SKTM Menambah Penderitaan Warga Miskin
- LAPORAN KHUSUS JAMKESMAS: Demi Validasi Data, Jam Lembur Pun Serasa Tak Cukup
- 50% Warga Cirebon Gunakan Jamkesmas
- Tak Ada PHK pada Transformasi BPJS
- Dana 'Tak Bertuan' Rp 4,5 T di Jamsostek
- BPJS Siapkan Layanan Pekerja
- Jamsostek Bayar Klaim Rp 84,3 M
- Jamsostek Sosialisasikan Manfaat Tambahan
- Kanker Payudara dan Serviks Dominasi Pembiayaan Kanker Jamkesmas 2011
- DIY Daerah Paling Banyak Kasus Kanker
- Ani Yudhoyono: Jamkesmas untuk Pengidap Kanker Sudah Disediakan
- Jamkesmas Kanker ke-4 Terbesar
- Program Jaminan Sosial Berlaku untuk Semua dengan Kualitas Sama
- RS Swasta Enggan Bantu Gakin
- Penerima Jamkesmas 43% Tidak Tepat Sasaran
- Jamkesda Yogyakarta Terkendala Aturan Pusat
- DPR Dorong PT Askes Segera Persiapkan Konsep BPJS 1
- Terkendala Jamkesmas, Bocah Penderita Tumor Mata Tak Bisa Berobat
- Malaysia`s Medical Center opens 16 branches in Indonesia
