Solopos, JOGJA -Kuota warga penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di DIY sebanyak 968.000 jiwa lebih, melebihi jumlah warga miskin yang hanya 555.000 orang. Artinya 43% anggaran Jamkesmas dari APBN atau 416.240 jiwa penerima asuransi untuk warga miskin ini, tak tepat sasaran.
Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan DIY, Elvi Effendi usai rapat kerja bersama Komisi D DPRD setempat, Senin (13/2/2012) mengungkapkan, sedianya kuota Jamkesmas untuk DIY yang mencapai 968.000 lebih tersebut sudah mengcover seluruh warga miskin DIY sebanyak 555.000 jiwa berdasarkan data terkahir Badan Pusat Statistik (BPS).
Namun kenyataanya tetap saja masih ada warga miskin di Jogja yang tak tercover asuransi kesehatan. Buktinya kata dia, pemerintah masih harus membuat program Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesos) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jameksda) untuk meng-cover warga miskin yang tak masuk Jamkesmas. Adapaun data penerima Jamkesos yang dikeluarkan Pemprov saat ini tercatat sebanyak 320.000 jiwa, sedangkan Jamkesda merupakan kewenangan kabupaten atau kota. “Jamkesmas saja sudah 968.000 tambah Jamkesos 320.000 sudah berapa, sedangkan warga miskin cuma 555.000 tapi tetap saja masih ada warga miskin yang nggak punya asuransi,” ungkap Elvi.
Persoalannya lanjut Elvi karena data penerima Jamkesmas sejak 2005 tak pernah diperbaharui oleh pemerintah pusat. Padahal selama rentang waktu itu data warga miskin terus berubah. Baik karena meninggal, pindah ke daerah lain maupun warga yang tak lagi masuk kategori miskin. Adapun Jamkesos klaimnya, selalu dilakukan update data setiap tahun sehingga kemungkinan penerima program ini yang tak tepat sasaran sangat kecil.
Kepala Dinas Kesehatan DIY Sarminto mengatakan, sempat ada kabar pemerintah pusat mau memperbaharui data penerima Jamkesmas pada 2008 namun hingga kini tak terealisasi. Lalu pada 2011 dilakukan survei lapangan oleh BPS. Dari kabar yang ia dengar, update data Jamkesmas bakal dilakukan tahun ini. “Katanya tahun ini, belum tahu jadi apa nggak. 2011 kan sudah ada semacam survei dulu, lalu tahun ini pendataanya,” tuturnya.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi D DPRD DIY, Putut Wiryawan mengatakan, sangat disayangkan bila banyak penerima Jamkesmas tak tepat sasaran. Padahal anggaran program tersebut dibiayai dari APBN. “Artinya dari sekian banyak kuota Jamkesmas yang uangnya diambil dari APBN itu ternyata di lapangan kondisinya berbeda,” ungkapnya.
Putut dalam rapat kerja juga mengusulkan agar pemerintah menganggarkan dana lewat APBD untuk menyurvei atau memferivikasi lagi data warga miskin secara akurat. Apalagi saat ini Pemprov DIY tengah menjalankan program Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) yang juga mengcover warga rawan miskin.
